PANYABUNGAN (Mandailing Online) – DPRD Mandailing Natal (Madina) banyak menemukan kejanggalan pada pelaksanaan proses tender LPSE (Layanan Pengadaan Cara Elektronik) di Dinas Pekerjaan Umum Madina.

“Tidak masuk logika bila ada satu perusahaan bisa memenangkan paket proyek 18 milyar lebih padahal kelas perusahaan yang ikut dalam proses tender itu sama kualifikasinya ataupun kelasnya dengan yang lain,” ungkap Wakil Ketua DPRD Madina, Fahrizal Efendi Nasution SH, Rabu (16/10/2013).

Itu dikatakannya usai memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Dinas PU, Pengelola LPSE Madina, Sekda Madina di gedung DPRD Madina.

Fahrizal mengatakan tata cara kerja yang dilaksanakan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) sangat dicurigai ada permainan serta tidak profesional.

Tentang Jaminan Pekerjaan ungkap Fahrizal, ULP telah menggugurkan sebanyak 40 perusahaan pada 20 paket program pekerjaan dengan alasan bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak menyerahkan hasil pemindaian jaminan pelaksanaan.

Fahrizal juga mendapatkan indikasi kuat bahwa perusahaan-perusahaan pemenang tender banyak yang tidak memiliki PPN sesuai dengan atauran yang berlaku.

“Ada beberapa perusahaan yang dimenangkan sudah dicabut PKP-nya,” tegas Fahrizal.

Pencabutan PKP itu terkait upaya pemerintah bersama Kantor Pelayanan Pajak di Padangsidimpuan saat ini yang giat melakukan penertiban perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki PPN.

“Berdasar keterangan pihak LPSE yakni saudara Jufri juga banyak kejanggalan-kejanggalan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan proses tender,” imbuhnya.

“Yang mengherankan kita, kenapa rusaknya server hanya pada Dinas PU saja, sedangkan instansi lainnya tidak, padahal saya pikir semuanya sama saja tentang tata cara kerjanya,” kata Fahrizal.

Oleh karenanya, lanjut Fahrizal, bukan tidak mungkin nantinya DPRD Madina akan merekomendasikan agar tender yang dilaksanakan oleh LPSE khusus untuk Dinas PU akan diulang ataupun dibatalkan.

“Saat ini kita akan mengambil kesimpulan menunggu ada jawaban tertulis dari pihak LPSE terkait beberapa pertanyaan anggota DPRD yang tidak bisa dijawab, usai ini nanti kita akan membuat kesimpulan berupa rekomendasi, jadi kita berharap agar wakil bupati untuk segera membatalkan tender pada Dinas PU Madina,” kata Fahrizal.

Bahkan, menurutnya, DPRD juga akan merekomendasi kepada arapat penegak hukum agar segera melakukan penyelidikan.

Peliput : Maradotang Pulungan
Editor : Dahlan Batubara

Comments

Komentar Anda