Kepala Bidang Kepesertaan Jamkesmas, Kamaru Zaman, mengatakan untuk penghuni panti sosial, mereka tidak mempunyai kartu Jamkesmas, tapi cukup mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial kabupaten/ kota masing-masing.
Sedangkan, penghuni lapas atau rutan, cukup mendapatkan rekomendasi dari Kepala lapas/rutan.
Kemudian, korban bencana alam berobat gratis dengan surat keputusan Bupati/Walikota masing-masing. Sedangkan untuk Semua persalinan digratiskan asalkan di kelas III. “Mekanismenya sedang digodok. Kalau dana, kita sudah siapkan untuk program ini,” ujarnya.
Zaman mengatakan, program tersebut tidak menutup kemungkinan Pemkab/Pemko membuat Jamkesda. Hanya saja Jamkesda harus menurut pola Jamkesmas.
“Jamkesda mengambil bagian di luar kepesertaan Jamkesmas. Karena masyarakat sebenarnya tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Itulah sebabnya dilakukan otonomi daerah agar masyarakat bisa sejahtera,” ujarnya, siang ini.
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Sumut Brillian Moktar, menyambut positif. Menurutnya, persoalan kesehatan adalah hak dasar warga yang harus dipenuhi pemerintah.
Brillian lebih sepakat lagi, kalau berobat gratis di kelas III cukup hanya menggunakan kartu tanda penduduk (KTP). Sedangkan pembiayaan bisa diambil dari biaya pembuatan KTP.
“Karena, persoalan kesehatan tidak bisa hanya ditangani petugas kesehatan saja, tapi harus ada kerjasama yang baik antar sektor yang ada,” pungkasnya.
sumber: waspada
Comments
Komentar Anda