Legislator minta kapolri nonaktifkan Djoko Susilo
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Kamis, 2 Agt 2012
- print Cetak
Jakarta, (MO) – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Ahmad Basarah meminta Kapolri Jenderal Timur Pradopo segera menonaktifkan tersangka kasus Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) Irjen Pol Djoko Susilo dari jabatannya sebagai Gubernur Akademi Kepolisian.
“Setuju, setidaknya ada dua pertimbangan yang dapat dijadikan dasar penonaktifan Djoko Susilo. Pertama, untuk memudahkan penyidikan yang akan dilakukan oleh KPK,” kata Ahmad Basarah di Jakarta, Kamis.
Untuk menyelamatkan institusi Polri dari situasi kritis seperti ini, Basarah menegaskan, memang diperlukan langkah-langkah heroik Kapolri.
“Langkah untuk mengambil tindakan strategis, cepat dan tepat adalah menonaktifkan Djoko Susilo sesegera mungkin dari jabatannya dan mendukung KPK untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi yang ada di lingkungan Polri adalah salah satu contoh tindakan heroik Kapolri yang ditunggu-tunggu masyarakat saat ini,” ujar Basarah.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI lainnya, Bambang Soesatyo mengatakan, terungkapnya kasus korupsi pengadaan Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) membuat citra Polri sebagai pengayom masyarakat dipertaruhkan.
“Menurut saya, sikap pro aktif Mabes Polri dalam mempercepat penanganan kasus ini akan memperbaiki citra Polri,” kata Bambang.
Bambang juga meminta kepada kedua institusi itu untuk tidak saling salah paham terkait penggeledahan yang dilakukan di kantor Korlantas oleh KPK beberapa hari lalu.
”Insiden penggeladahan di markas Korlantas Polri oleh KPK diharapkan tidak menimbulkan ‘distrust’ dan semangat saling menjatuhkan,” tandasnya.(Ant.Zul)
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
