Selasa, 16 Jun 2026
light_mode

Ratusan Massa Aliansi Masyarakat Peduli Batubara Unjukrasa

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 4 Feb 2011
  • print Cetak


Limapuluh, Ratusan massa tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Batubara menggelar unjukrasa damai di Kantor DPRD Jalan Perintis Kemerdekaan Limapuluh Selasa (1/2).

Sebagian besar massa berasal dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), di antaranya Pemuda Pancasila (PP), Generasi Muda FKPPI, Ikatan Pemuda Karya dan masyarakat lainnya.

Massa menyampaikan tuntutan melalui orasi yang disampaikan secara bergantian oleh juru bicara (jubir) Abdul Rozak Simorangkir, Ali Hatta dan Hendri Matondang, agar DPRD Batubara segera mengeluarkan rekomendasi, minta Menteri Dalam Negeri mengeluarkan izin pemeriksaan kepada Kepolisian untuk memeriksa dugaan kasus tindak pidana hukum yang dilakukan oleh Wakil Bupati (Wabup) HGMS.

Dugaan tindak pidana hukum oleh Wabup HGMS di antaranya masalah pribadi. Demikian juga kebijakannya selama Bupati Batubara H OK Arya Zulkarnain SH MM cuti melaksanakan ibadah haji, memberhentikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ahmad Ilham SH M AP. Kemudian membatalkan kerjasama dengan Universitas Indonesia (UI) prihal seleksi ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2010.

Padahal kerjasama sudah lebih dahulu ditandatangani Bupati OK Arya dan Rektor UI. Lalu HGMS melakukan kerjasama dengan Universitas Pajajaran (Unpad) Bandung. Selanjutnya kasus ‘maling teriak maling’ dengan menggelindingkan issu adanya kecurangan seleksi ujian CPNS.

Massa juga meminta dan mengingatkan DPRD Batubara tetap solid mendukung program-program pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan Bupati H OK Arya. Selain itu dewan juga diminta tidak terlibat dengan petualangan politik Wabup HGMS yang dapat memperkeruh suasana kondusifitas yang selama ini terjadi di Batubara.

Menaggapi pernyataan sikap massa, DPRD melalui panitia angket yang dipimpin Sahari Zakaria SH, Hamonangan Simatupang dan Sarianto Damanik tersebut berjanji menindaklanjuti dengan berkonsultasi lebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Agung serta pihak terekait lainnya.

Mendengar jawaban anggota dewan, massa bubar. Selain tiga pimpinan panitia angket , anggota dewan yang hadir menerima pengunjukrasa itu, H Dazanul Fadli M Ag, Buyung, Ahmad Muktas, Suriyono, Suharto BA, H Sutan Sitompul, Efendi Tanjung, Usman, Syahroni dan Ahmad Badri. (al)
Sumber : Analisa

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi I DPRD Madina Sidak ke SDN 116 Percontohan

    Komisi I DPRD Madina Sidak ke SDN 116 Percontohan

    • calendar_month Rabu, 10 Nov 2021
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Komisi I DPRD Madina sidak ke SDN 116 Percontohan Desa Pidoli Lombang, Panyabungan pada Selasa (9/11) kemarin. Sidak ini merupakan tindak lanjut dari masuknya surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya kepada Kepala SDN 116 Percontohan Ajawani. Surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Madina dengan tembusan Komisi I itu memuat 7 alasan munculnya […]

  • Penganiayaan Wartawan, Arsidin: Ini Bahaya Secara Demokrasi

    Penganiayaan Wartawan, Arsidin: Ini Bahaya Secara Demokrasi

    • calendar_month Sabtu, 5 Mar 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kasus penganiayaan wartawan atas nama Jefry Barata Lubis yang terjadi pada Jumat (4/3) malam turut menjadi perhatian Ketua Fraksi Golkar DPRD Mandailing Natal (Madina) Arsidin Batubara. Arsidin menilai kasus ini bahaya bagi demokrasi yakni pers diperlakukan dengan kekerasan dan dibungkam. “Ini Bahaya secara demokrasi, di mana pers diperlakukan dengan kekerasan dan […]

  • Antrean Panjang di Jembatan Aek Ranto Puran

    Antrean Panjang di Jembatan Aek Ranto Puran

    • calendar_month Jumat, 24 Agt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    ANTRE PANJANG Ratusan kendaraan antre panjang di Jalan Lintas Sumatera tepatnya dekat Jembatan Aek Rantopuran Gunungtua Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang ambruk beberapa waktu lalu. Kondisi tersebut disebabkan jembatan bialley sebagai jembatan pengganti hanya bisa dilewati kendaraan satu arah secara bergantian.(medanbisnis/zamharir rangkuti)

  • Dalam 6 Bulan, 3,2 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan

    Dalam 6 Bulan, 3,2 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan

    • calendar_month Kamis, 7 Nov 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA (Mandailing ONline) – Dampak perlambatan laju pertumbuhan ekonomi mulai menghampiri pasar tenaga kerja. Minimnya pembukaan lapangan kerja baru dan pemutusan hubungan kerja (PHK) membuat angka pengangguran di Indonesia melambung. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan, hasil survei ketenagakerjaan periode Agustus menunjukkan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia menembus angka 7,39 juta orang, naik 220 […]

  • Tiga Sektor Keuangan Negara Butuh Perbaikan Radikal

    Tiga Sektor Keuangan Negara Butuh Perbaikan Radikal

    • calendar_month Kamis, 16 Jan 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pendapatan negara dari sektor pajak, APBN yang bocor sekitar 25 persen dan subsidi yang tidak tahu kemana rimbanya, merupakan penyakit yang berdampak pada kerugian negara. Jika ketiga sektor ini diperbaiki secara radikal dipastikan akan sengat berdampak luar biasa bagi kemajuan negara dan capaian kesejahtraan rakyat. Itu diungkapkan Ketua DPD Partai Grindra […]

  • Buka FGD SPBE, Wabup Atika Soroti Banyaknya Kepala OPD yang Tidak Hadir

    Buka FGD SPBE, Wabup Atika Soroti Banyaknya Kepala OPD yang Tidak Hadir

    • calendar_month Kamis, 2 Des 2021
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Dalam Pembukaan Focus Group Discusson (FGD) penyusunan rencana Induk Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di aula Kantor Bupati Mandailing Natal (Madina) pada Kamis (2/12), Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution menyoroti banyaknya kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak hadir. Atika menilai saat ini sangat perlu fokus pada pembentukan sistem pemerintahan […]

expand_less