Pemkab Harus Jago Lobi Dana Pusat

Bangun Jalan dan Bandara
MADINA;
Anggota DPRD Mandailing Natal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hj Riadoh Rangkuti menilai, banyak pembangunan di kabupaten tersebut terkendala oleh ketiadaan anggaran. Oleh sebab itu Pemkab Madina diimbau untuk terus melobi dana ke pemerintah pusat.
”Kalau dilihat kondisi Jalinsum terutama di Bukit Malintang, itu sangat memprihatinkan. Lihat saja, jalan sepanjang 7 kilometer dipenuhi lubang besar sehingga tak sedikit yang menjadi korban lakalantas. Jadi sudah sepantasnyalah Pemkab jago melobi dana ke pusat mengingat jumlah APBD yang minim dan tidak memungkinkan untuk menampung dana perbaikan apalagi untuk membangunnya,” kata Hj Riadoh kepada METRO, Jumat (11/2).
Diutarakan Riadoh, salah satu bukti bahwa daerah tersebut maju ditunjukkan dengan bagusnya jalur transportasi dalam hal ini infrastruktur jalan raya, serta yang menyangkut fasilitas umum. Sementara di Kabupaten Madina masih jauh, karena banyak kendala dalam pembangunannya.
Saat disinggung rencana pembangunan bandara di Kecamatan Bukit Malintang, sehingga pesawat Merpati dengan penumpang 35 orang nantinya bisa mendarat, Riadoh sangat mendukungnya. Sebab, menurutnya, bandara saat ini sangat dibutuhkan warga Madina, apalagi ada beberapa perusahaan besar yang beroperasi di Madina. Namun, Riadoh mengeluhkan pembangunan bandara yang sampai sekarang masih hanya pembangunan jalan hotmix sepanjang satu kilometer.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan seperti bandara dan jalan tersebut, Pemkab harus mampu melobi pemerintah pusat agar ditampung di dana alokasi khusus (DAK) atau dana alokasi umum (DAU). Karena, jika hanya berharap dari anggaran daerah saja, pembangunan bandara diyakini tak akan selesai.”Kalaupun bisa selesai itu dalam waktu yang panjang, dan APBD tahun ini saja tak ada yang dialokasikan untuk dana pembangunan bandara itu,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Bappeda Madina, Drs H Imran Nasution MM didampingi Kabid Fisik, Jufri Antoni kepada METRO belum lama ini menjelaskan, pembangunan bandara di Madina merupakan suatu hal yang cukup penting bagi kemudahan transportasi baik bagi pemerintah ataupun masyarakat. Namun, rencana pembangunan bandara masih mengalami kendala di bidang alokasi anggaran.
Di mana anggaran yang telah dikucurkan Pemkab Madina sejak tahun 2007 hingga saat ini mencapai sekitar Rp1,3 miliar. Dana tersebut dibagi kedalam dua kegiatan yakni Rp495 juta untuk rencana induk atau master plant, sedangkan untuk biaya studi kelayakan menelan biaya kurang lebih Rp800 juta.
”Rencana pembangunan bandara ini sejak tahun 2007. Saat itu kita lakukan studi kelayakan dan hasilnya kita ajukan ke Departemen Perhubungan. Kemudian tahun 2008 masuk ke tahap ekspos provinsi atau kajian provinsi atas rencana pembangunan bandara. Tahun 2009, kita memeroleh persetujuan izin lokasi, di mana lokasi yang kita pakai adalah lahan milik Disbun Sumut, dan saat ini masih ditanami karet oleh warga. Itupun karena kita belum memasuki Detail Enginering Design (DED),” terang Imran.
Dijelaskannya, kendala yang ada saat ini adalah belum tertampungnya anggaran untuk DED, di mana untuk memastikan berapa besaran biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan fisik harus mengacu kepada DED tersebut. Untuk menyelesaikan DED, dikatakan Imran, biaya yang harus dipenuhi sekitar Rp1 miliar. ”Kendala saat ini belum tertampung anggaran untuk DED,” sebut Imran.
Lokasi bandara direncanakan seluas kurang lebih 45 hektare. Dari jumlah luas ini masih ada sebagian milik masyarakat sekitar. Rencananya, run way atau landasan pacu seluas 900 meter hingga 1 kilometer. Kapasitas pesawat yang bisa diakomodasi di bandara ini yakni pesawat jenis M 50 atau sejenis Merpati dengan muatan kurang lebih 35 orang.
”Direncanakan pesawat yang ditampung adalah jenis M 50. Namun, untuk awalnya mungkin sejenis Susi Air itu atau dengan kapasitas 12 orang,“ pungkasnya. (wan)
Sumber : Metro Tabagsel