PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution BKKBN Provinsi Sumut mengoreksi data BKKBN tentang Stunting di Mandailing Natal (Madina).
Permintaan itu disampaikan Atika dalam pertemuan Rembuk Stunting di aula kantor bupati Madina, Selasa (19/4/2022).
Rembuk itu dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut, Muhammad Irzal; Asisten II Setdakab Madina Erman Gaffar; Asisten III Setdakab Madina Sahnan Batubara; Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Adnan Harahap, camat se-Kabupaten Madina, dan pimpinan OPD lainnya.
Dalam kesempatan itu, Atika Azmi Utammi Nasution membantah data stunting 47,7 persen yang dirilis BKKN Sumut. Atika meminta data tersebut harus dikoreksi.
“Kami telah sepakat dengan OPD bahwa masalah data yang harus dikoreksi. Jadi 47,7 persen (angka stunting) dari Mandailing Natal, hari ini dengan tegas perlu dikoreksi, karena kami berani turun ke lapangan. Kita bandingkan apa yang ada di kertas dengan apa yang ada di lapangan. Jadi, mohon arahannya untuk bagaimana kami mengoreksi data ini,” kata Atika.
Atika juga mempertanyakan mengapa hanya stunting yang disorot di Mandailing Natal. Untuk itu, dia berharap adanya kerja sama yang baik antara Pemkab Madina, Pemprov Sumut, dan kementerian agar data stunting tersebut dapat dikoreksi.
“Kami mohon arahan untuk itu. Kemudian, jika kita melihat data SSJBI tahun 2019, posisi kita seharusnya 4 terbawah. Saya meragukan dari 2019 itu semakin banyak orang yang stunting di Mandailing Natal,” katanya.
Padahal, menurut Atika, Madina termasuk salah satu kabupaten yang agresif melakukan upaya penurunan stunting. Hal ini sudah dibuktikan oleh Pemprov Sumut.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Muhammad Irzal mengatakan Madina masuk kategori kabupaten mengkhawatirkan di Sumut dalam penanganan masalah stunting. Angka stunting di Kabupaten Madina mencapai 47,7 persen.
Masalah stunting itu dilaporkan kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Senin (7/2/2022).
Muhammad Irzal mengatakan saat ini BKKBN ditugaskan oleh Presiden berdasarkan Kepres No. 72/2021 tentang Koordinator Pengentasan Stunting. Dia mengatakan untuk keseluruhan, stunting di Sumut berada di angka 25 persen dan masih di bawah angka nasional.
“Namun, ada 12 kabupaten/kota di Sumut angka stuntingnya di atas 38 persen, Pak. Dan yang mengkhawatirkan itu di Mandailing Natal, angka stuntingnya 47,7 persen,” ujar Irzal kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
Kedepan, menurur Irzal, beberapa program kegiatan dibutuhkan untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada keluarga hamil, calon pengantin, dan ibu yang sedang menyusui terkait percepatan pengentasan stunting tersebut.
Di kesempatan itu, Atika mengatakan pihaknya akan membentuk dua tim untuk menangani masalah stunting di Madina.
Dua tim yang dibentuk akan bekerja dua arah, tetapi satu tujuan.
“Dua arah satu tujuan itu, menyiapkan tim koreksi (data) dan tim penurunan stunting. Kemudian update, aksi kompetensi di lapangan,” katanya.
Sebelumnya, pada tanggal 9 Pebruari 2022, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Madina, dr. Nondang Eflita menjawab wartawan di Panyabungan, menyatakan angka 47,7 persen yang dirilis BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Sumut jauh panggang dari api.
Sebab, justru data ril di Madina pada tahun 2021 hanya 8,0. Menurun dari tahun 2020 yang berada di angka 9.65 persen.
“Bahkan, pada akhir tahun 2022 prosentase itu ditargetkan bisa turun menjadi 6-7 prosen,” ungkap
Berdasar data terakhir yang mereka miliki, jumlah anak balita (bawah lima tahun) di Madina 28.831 jiwa, sebanyak 8,0 persen atau 1.618 jiwa di antaranya menderita stunting.
“Secara keseluruhan angka stunting di Madina belum mengkhawatirkan. Bahkan kami optimis angka 8.0 prosen masih bisa ditekan pada akhir tahun ini,” katanya.
Nondang tidak menyalahkan data BKKBN, namun pihaknya perlu memberi penjelasan agar masyarakat paham kondisi riil penderita stunting di Madina.
“Data BKKBN yang menyebutkan angka stunting di Madina 47,7 persen tidak akurat. Dengan kata lain, margin error-nya tinggi,” ujar Nondang.
Sumber data yang dipegang BKKBN Sumut berasal dari SSGI (Survey Status Gizi Indonesia) yang hanya dilakukan secara random terhadap 22 desa dari 377 jumlah total desa di Madina dari 404 jumlah total desa/kelurahan di Madina.
Informasi yang diperoleh wartawan, sewaktu petugas SSGI mereka tidak koordinasi dengan Dinas Kesehatan Madina. Saat itu, petugas survey yang turun ke desa berpenampilan seperti mahasiswa. Setelah mengambil sampel, langsung entry secara online ke pusat.
Editor: Dahlan Batubara
