PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Parlin Lubis menyebutkan tidak ada instruksi kepada camat ataupun kepala desa untuk pembelian 3 foto tokoh Mandailing Natal (Madina) yang belakangan viral di media sosial.
“Saya pastikan tidak ada instruksi atau pemaksaan untuk membeli 3 foto itu,” kata Parlin ketika dihubungi Mandailing Online via seluler, Sabtu (4/6) sore.
Namun, Kadis PMD mengungkapkan mengetahui adanya jual beli foto-foto tersebut di tingkat desa.
“Kita tidak bisa melarang orang untuk berjualan. Jadi begini, beberapa waktu lalu ada orang yang datang ke saya dan minta bantu agar saya menghubungi camat terkait niat mereka yang ingin menjual foto tersebut,” katanya.
Parlin menjelaskan, saat itu ia secara langsung menghubungi 4 camat, yakni Camat Panyabungan, Camat Batahan, Camat Muarasipongi, dan Camat Panyabungan Timur.
“Saya ingatkan agar para camat tidak memaksa kepala desa membeli foto itu. Kalau tidak bisa 3, ya, ambil 2. Kalau tidak bisa juga ambil 1, kalau tidak bisa juga tidak usah. Pokoknya jangan ada pemaksaan,” jelasnya.
Kadis PMD menambahkan, harga yang disampaikan pihak yang menemuinya saat itu adalah Rp 300 ribu per foto.
Untuk diketahui, belakangan beredar berita terkait adanya kewajiban kepala desa membeli tiga tokoh Madina, yakni Willem Iskander, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, dan Syekh Abdul Qodir Al-Mandily dengan harga bervariasi mulai dari Rp 500 ribu sampai Rp 1,5 juta rupiah per foto.
Adanya keharusan membeli foto ini pun membuat para kepala desa kebingungan dan resah.
“Ngeri titipan tahun ini. Kami juga pusing harus gimana. Banyak program-program yang telah kami sepakati di musyawarah desa terpaksa dibatalkan. Mau tak mau harus diganti dalam APBDes Perubahan nanti,” ucap Kepala desa yang enggan disebutkan namanya, mengutip dailysatu.
Berdasarkan informasi di lapangan, pembelian foto-foto pahlawan ini merupakan kewajiban bagi desa. Bahkan Camat Panyabungan ditengarai menginstruksikan pembelian foto ini dengan harga Rp 500 ribu rupiah
Banyaknya beragam titipan dan penganggaran dana desa yang terkesan tidak urgen, seperti silaturrahmi dan studi banding telah menjadi perhatian banyak masyarakat mengingat setelah 8 tahun dana desa dianggarkan belum terlihat dampaknya secara signifikan.
Peliput: Roy Adam
