Karena itulah, sekalipun Pjs.Bupati Madina Ir.Aspan Sofyan Batubara telah membuat suatu kebijakan baru di awal masa tugasnya yang dimulai tanggal 20 September 2010 lalu dengan melakukan pertemuan dengan Muspida, Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD dan juga melakukan rapat dengan seluruh staf khususnya pimpinan SKPD sehingga salah satu yang berubah siknifikan adalah tingkat kehadiran PNS yang di tetapkannya pukul 7.30 Wib sehingga terlihat banyak PNS yang kelabakan dibuatnya.
Sementara itu di tengah tengah masyarakat, baik itu LSM, Pengurus Parpol, anggota DPRD sampai kepada Organisasi Massa maupun Pemuda saling melontarkan pendapat dan saran baik secara langsung maupun melalui media dan juga muncul perbincangan di tengah masyarakat akan kah Ir.Aspan Sofyan Batubara membuat kebijakan Nevotisme, Kolusi dan Korupsi ( NKK ) karena ada kelurga dekatnya PNS dan juga benarkan salah satu Calon Bupati Madina Priode 2010-2015 keluarga dekatnya karena satu marga dengannya…. ? itulah perbincangan yang akan dilihat masyarakat.
Memang, setiap pertemuannya dengan PNS, DPRD, Wartawan, Masyarakat serta komponen lalinnya dia selalu mengutarakan tugasnya yang di amanahkan kepadanya akan dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan juga dia mengingatkan agar masyarakat ikut membantunya, tapi apakah kalimat dan perkataannya itu hanya kamuplase atau live service saja, entahlah, tapi yang jelasnya dalam kurun waktu pada masa ini kinerja belum bias kita nilai baru nilainya.
Hanya saja, berdasarkan isu yang berkembang baik dikalangan PNS maupun masyarakat Pjs.Bupati Madina telah membuat langkah baru dengan melakukan langkah penertiban kuangan Pemkab dan apakah hasilnya seperti yang kita harapkan juga belum bias kita nilai dan juga ada isu yang berkembang bahwa perampingan SKPD akan segera dilaksanakan, sebab mayoritas Fraksi di DPRD telah menyarankan dan apakah dengan perampingan itu akan membuat langkah positif, jawabnya mari kita tanyak hati kita sendiri.
Kenapa… ? karena jika Pjs.Bupati Madina membuat kebijakan salah maka akan timbul masalah baru, sebab kita tau bersama bahwa sekarang ini cukup banyak masalah di Kabupaten Mandailing Natal sekalipun balum nmpak betul, antara lain persoalan Pt.Sorik Mas Meaning, Pemberian Izin kepada perusahaan tentang Timah Hitam di Desa Lumban Dolok, Panas bumi di sibanggor, Tapal Batas di Pantai Barat, PTPN IV, Perkebunan Sumut, Tapal Batas desa sampai kepada Honor Kades, Insentif Guru dan juga kondisi keuangan dan lebih-lebih persolan Paket Proyek yang oleh oknum-oknum pengambil kebijakan telah mengambil keuntungan pribadi.
Mungkinkah Pjs.Bupati Madina Ir.Aspan Sofyan Batubara dapat menyelesaikan dengan baik disamping tugasnya terkait dengan Pilkada Ulang yang sampai sekarang belum ada kepastian waktunya, jawabnya belum tentu bias dan bias jadi bias, sebab berdasarkan kondisi ril sekarang ini persoalan di tubuh Dinas Pekerjaan Umum Dan Pertambangan Energi yang saat ini masih dijabat oleh Ir.H.Abdollah Dalimunthe saja telah membuat kita heran, sebab ada isu yang berkembang bahwa Kadis tersebut telah pindah tugas dan sementara di pegang pelaksana dan kebenarannya sampai sekarang belum juga terjawab dengan baik.
Sebetulnya, segala permasalahan yang sekarang ini ada di tengah-tengah masyarakat akan dapat terselesaikan dengan baik kalau saja Pjs.Bupati Madina lbih focus kepada Jabatan Sekretaris Daerah ( Sekda ) untuk menuntaskannya, sebab kalau saja jabatan Sekda di pegang oleh orang /PNS yang mempunyai wibawa penuh maka Pjs.Bupati Madina tidak terlalu focus kepada jajaran di bawahnya, sebab kebijakan kebijakan terkait dengan SKPD di Lingkungan Pemkab Madina cukup Sekda saja yang menyelesaikan dan Pjs. Bupati lebih focus kepada penyelesaian yang lainnya, tapi kelihatannya Pjs. Rada bingung untuk persoalan Sekda defenitif karena berbagai alasan yang melatar belakanginya, makanya jika salah menbuat kebijakan akan muncul masalah baru.
Untuk kita ingat bersama, ketika terahir kalinya H.Amru Daulay.SH mengadakan pertemuan dalam sidang Paripurna di DPRD Madina mayoritas Fraksi membuat pandangannya sangat miris dan tentu semua itu muncul bukan karena benci terhadap H.Amru Daulay tapi karena DPRD ingin ada perobahan ke depan, makanya di awal tugas Pjs.bupati Madina Ir.Aspan Sofyan masyarakat berharap ada terebosan baru yang dibuatnya, kalau persoalan kehadiran PNS adalah hal yang wajar sebagai PNS dimanapun berada.
Disamping itu, kebijakan yang telah dibaut oleh H.Amru Daulay.SH selama ini juga kita harapkan kepada masyarakat untuk tidak mudah melaupakannya, sebab kita tau bersama selama 11 Tahun H.Amru Daulay.SH telah banyak perobahan yang dibuatnya dan kita sendiri telah melihat dengan mata kepala kita sendiri, namanya saja manusia tentu ada yang baik dan juga ada yang tidak baik, tapi kita harus lebih cenderung melihat yang baiknya dan tidak baiknya kita perbaiki bersama guna untuk kebaikan kita bersama.
PNS Pindah Tugas Stop.
Berdasarkan isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sekarang ini setelah Pjs.Bupati Madina di pegang oleh Ir. Aspan Sofyan Batubara telah banyak PNS yang mau pindah tugas dan jika itu benar maka masyarakat menganggap Pjs tidak punya wibawa dan jika itu tidak benar sebaliknya, karena itulah kebijakan Pjs nantinya masyarakat berharap setiap PNS yang mau pindah tugas ke luar Kabupaten Madina untuk segera di stop alias tidak direstuinya.
Bincang bincang penulis dengan berbagai komponen masyarakat di Kota Panyabungan langkah awal Pjs adalah sudah sangat tepat melakukan pemeriksaan laporan keuangan Instansi secara keseluruhan alias tidak hanya menerima laporan dari Dinas Keuangan Dan Asset Daerah, tapi murni dari masing-masing instansi, sebab persoalan yang paling runyam sekarang ini salah satunya di Dinas Pekerjaan Unum Daerah Dan Pertambangan Eenergi, karena banyak kontraktor/ masyarakat yang telah mengeluh tentang paket proyek di Instansi tersebut.
Salah satu harapan masyarakat dalam perbincangan dengan Penulis, hendaknya Pjs.Bupati Madina Ir.Aspan Sofyan Batubara langsung melakukan pemeriksaan/ melihat kondisi seluruh pelaksanaan paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum Daerah Dan Pertambangan Energi baik itu dananya bersumber dari DAU, DAK, APBN maupun Pasca Bencana, BDB maupun anggaran lainnya, karena diantara paket proyek itu di duga ada PNS yang terlibat langsung dan bahkan disebut-sebut hamper seluruh proyek telah di sunat anggarannya yang katanya gunanya untuk berbagai alas an.
Karena itu, jika Pjs.Bupati Madina Ir.Aspan Sopian Batubata mampu membuat kebijakan tersendiri tentang itu maka akan melahirkan suatu kebijakan yang sangat tepat, sebab di beberpa instansi khususnya Dinas Pekerjaan umum Daerah Dan Pertambangan Energi, Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan serta instansi lainnya banyak PNS di instansi itu yang telah kaya mendadak, akibatnya banyak APBD Madina yang bocor bukan Defisit.
Kalau persoalan perampingan SKPD, Reformasi Birokrasi dan lainnya adalah langkah berikutnya dan langkah yang paling tepat adalah bagaimana menyelamatkan uang Negara dari geregotan oknum-oknum PNS yang selama ini telah kaya dan persoalan ini semua muncul akibat lemahanya Inspektorat, Kejaksaan maupun BPKP serta KPK yang telah lupa akan daerah kita, sebab kalau KPK melirik ke Kabupaten Madina sudah banyak PNS yang masuk Penjara, tapi sangat di yakini sesuai dengan LHP dari BPKP yang nampak di dalam hanyalah sebatas Laporan saja alias Laporan yang tidak betul-betul dilakukan audit maupun pemeriksaan. ( Iskandar Hasibuan )
Comments
Komentar Anda