Lebih dari itu, upaya pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif dan legislatif dalam memberikan dan mendorong peluang yang seluas-luasnya kepada seluruh anak didik lulusan SMA,SMK dan MAN memasuki perguruan tinggi negeri dapat tercapai dengan baik.
Demikina dikatakan anggota DPRD Madina, Dodi Martua, kemarin. Menurutnya, akuntabilitas dan transparasi, baik pada tahapan survey calon penerima maupun tahapan penyaluran merupakan salah satu kunci agar program ini tepat sasaran serta berdaya guna terhadap target yang ditetapkan.
Dijelaskanya, kebijakan beasiswa dilatari motivasi dan harapan pemerintah daerah dan DPRD Madina membuka peluang yang seluas-lusanya kepada para calon mahasiswa maupun para mahasiswa untuk sama-sama berkesempatan menjalani pendidikan di perguruan tinggi.
Peluang itu diutamakan kepada para calon siswa dan siswi atau yang sudah mahasiswa dan mahasiswi dari kalangan rumah tangga ekonomi kurang mampu, sehingga memiliki harapan yang sama dengan para mahasiswa dari kalangan yang mampu untuk sama-sama minma ilmu pengetahuan.
Oleh karenanya, agar target tepat sasaran itu tercapai, pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang menyalurkan beasiswa ini harus bekerja dengan serius dan sistematis serta teransparan.
Dalam hal ini, pihak DPRD juga akan melakuan pantauan dan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan program beasiswa tersebut. DPRD Madina tak akan segan-segan melakukan langkah-langkah keras apabila pelaksanaan program ini memiliki cacat yang disengaja. (dab)
Comments
Komentar Anda