Palu Sidang Tidak Ada, Pimpinan Pukul Meja
MADINA-Bupati Madina, HM Hidayat Batubara SE untuk pertama kalinya menyampaikan sambutan di Gedung DPRD Madina sebagai Kepala Daerah yaitu dalam sidang paripurna penyampaian DPRD.
Saat itu HM Hidayat Batubara SE membacakan nota pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Madina Tahun Anggaran (TA) 2010 di hadapan mayoritas anggota DPRD Madina, dipimpin Ketua DPRD Madina, AS Imran Khaitami Daulay SH, Senin (18/7) kemarin.
Namun menariknya, Ketua DPRD membuka rapat paripurna tersebut dengan memukulkan tangannya ke meja pimpinan tanpa palu karena palu sidang tidak ada.
Bupati Madina, H M Hidayat Batubara SE dalam pidatonya mengatakan dalam rangka mewujudkan visi-isi pembangunan Madina, pemkab telah mengupayakan keterpaduan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan dengan menetapkan 4 prioritas pembangunan yakni pendidikan, lalu kesehatan, kemudian pertanian serta pembangunan infrastruktur.
“Pada sektor pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya pembangunan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka untuk meningkatkan Intelektual dan keterampilan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya dan potensi yang ada secara terencana, efektif dan efisien dalam rangka peningkatan derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.
Kemudian, pembangunan sektor kesehatan kata Bupati, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan dan membiasakan budaya serta pola hidup sehat yang secara langsung sehingga menurunkan status gizi kurang dan gizi buruk, meningkatnya angka harapan hidup, menurunkan angka kematian bayi dan balita serta mengurangi angka kematian ibu melahirkan.
”Disamping itu pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berbasis ekonomi rakyat, pemenuhan kecukupan dan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat tumbuhnya perekonomian daerah,” ujar Bupati.
secara umum diungkapkan Hidayat, bahwa pertumbuhan ekonomi Madina dapat dilihat dari PDRB pada BPS Madina tahun 2010, dan berdasarkan data PDRB Madina atas harga yang berlaku tahun 2009 sebesar Rp.3.384.351,76 menjadi Rp3.826.485,85 pada tahun 2010 dengan tingkatan kenaikan inflasi mencapai 6,96 persen ditahun 2009 menjadi sebesar 9,14 persen ditahun 2010 naik sebesar 2,18 persen sehingga laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 0.01 persen yaitu tahun 2009 sebesar 6,40 persen menjadi
6,41 persen pada tahun 2010.
”Secara umum gambaran realisasi APBD madina tahun anggaran 2010 yang telah diperiksa oleh BPK adalah anggaran APBD Madina Tahun Anggaran 2010 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp621.266.058.021,00 dari rencana APBD pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp597,24 Miliar atau 96,13 persen, PAD terdiri dari yang dianggarkan sebesar Rp32,13 Miliar dengan realisasi penerimaan sebesar Rp11,82 Miliar atau 36,80 persen, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Propinsi dianggarkan sebesar Rp589,12 Miliar dengan realisasi sebesar Rp585 Miliar atau 99,37 persen,” bebernya.
Dilanjutkannya, sesuai dengan Audit dari BPK atas laporan keuangan Kabupaten Madina tahun anggaran 2010, BPK memberikan opini ‘Wajar Dengan Pengecualian (WDP)’.
“Hal ini menunjukkan keseriusan Pemkab Madina dalam menata usaha pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel. Dan kita berharap untuk kedepan dengan usaha yang maksimal seluruh SKPD dilingkungan Pemkab Madina dapat menyandang predikat tertinggi yakni wajar tanpa pengecualian (WTP),” harap Bupati.
Ketua DPRD Madina Imran Khaitami Daulay menskor sidang paripurna dan dilanjutkan hari ini, selasa (19/7) dengan agenda tanggapan fraksi – fraksi atas Nota Pengantar Bupati Madina LPj Bupati atas pelaksanaan APBD Madina TA 2010.
“Rapat Paripurna kita skor sampai Selasa (19/7) dengan agenda mendengar tanggapan fraksi,” tutup Imran dengan palu setelah sebelumnya dibuka tanpa diketok pakai palu melainkan tangan karena palu paripurna tidak nampak oleh sekretariat.
Dimana, sidang paripurna dihadiri Bupati, HM Hidayat Batubara SE, Wakil Bupati, Drs Dahlan Hasan Nasution, Muspida Madina dan seluruh Kepala SKPD yang ada dilingkungan Pemkab Madina. (wan/mer)
Sumber: MetroTabagsel
Comments
Komentar Anda