Hal itu dikatakan anggota DPRD Madina, Zubeir Lubis, pagi ini. Menurutnya, terkait masalah defisit anggaran itu bisa saja terjadi karena pemasukan anggaran yang sudah direncanakan tidak terealisasi karena beberapa hal. Namun perlu dikaji kenapa anggaran itu tidak masuk padahal sudah ada perencenaan dari awal.
“Setiap SKPD sudah membuat proyek anggaran setiap tahunnya, kenapa biaya keluar membengkak banyak sekali, inikan jadi pertanyaan”, katanya.
Zubeir melanjutkan, kinerja Dispenda Madina juga perlu dipertanyakan, sebab Dinas ini merupakan ujung tombak di lapangan untuk memperoleh pemasukan dana PAD.
“Kita berharap Dinas ini lebih giat lagi menggali dana PAD dan memasang target kalau perlu sampai ke kecamatan. Dinas yang punya pendapatan seharusnya dirangsang untuk lebih banyak memberikan PAD,” katanya.
Selain itu, katanya, secara administrasi pelaporan instansi yang memperoleh PAD ke Dinas Keuangan agar lebih transparan disertai bukti-bukti yang akurat dari mana PAD itu berasal, berapa banyak PAD yang diperoleh.
“Sebab, kita khawatir terkadang Dinas yang ada PAD-nya tidak menyetor secara keseluruhan ke pada Dinas Keuangan, misalnya PAD pajak yang didapat dari masyarakat Rp200 juta, tapi yang disetor hanya Rp100 juta.
Editor: SASTROY BANGUN
sumber: waspada
Comments
Komentar Anda