Diungkapkannya, anggaran yang ditong itu untuk belanja pengadaan kenderaan dinas untuk seluruh puskesmas, pengadaan mobil rotgen, pembangunan air bersih dan MCK di 26 unit puskesmas, bantuan operasional puskesmas, pengadaan obat dan pengadaan sarana puskesmas.
“Padahal anggaran ini masuk pada dokumen KUA PPS, kok malah terkansel di RAPBD,” sebut Iskandar, kamis (10/1) di gedung dewan.
Dia meminta bupati Madina agar secepatnya memanggil Sekretaris Daerah, Daud Batubara untuk mengklarifikasi alasan-alasan penghilangan anggaran itu serta meminta argumen-argumen yang melatari kebijakan itu.
Berdasar penelusuran Iskandar, kebijakan penghilangan ini terjadi di tingkat Sekretaris Daerah, belum kebijakan di tingkat bupati alias bukan sepengetahuan bupati.
“Sebab bupati sangat getol memperjuangakan puskesmas buka untuk 24 jam, pelayanan kesehatan puskesmas yang berkualitas berdasar pada semangat peningkatan sektor kesehatan, makanya masuk pada dokumen KUA PPS,” ungkap Iskandar.
Lantas Iskandar sangat menyayangkan sikap Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang melakukan penghilangan tersebut. Dimana terlihat tidak ada itikad para pejabat dalam menjabarkan dan mendorong visi misi bupati.
“Kebijakan penghilangan ini diduga terjadi akibat Sekda Daud Batubara tidak suka dengan Kepala Dinas Kesehatan, makanya dilakukan penghilangan anggaran tersebut. Karena itu Komisi IV dan Tim Anggaran DPRD meminta bupati agar memanggil Sekda untuk melakukan klarifikasi kebijakan ini,” jelasnya. (mar)
Comments
Komentar Anda