PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Dualisme kepengurusan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Mandailing Natal telah berakhir pasca putusan Mahkamah Agung.
Itu dikatakan Ketua DPC PPP Mandailing Natal (Madina), Ahmad Rijal Lubis didampingi Sekretaris M. Ridwan Lubis kepada wartawan, kemarin.
“Kami jelaskan, bahwa semua kisruh atau apapun namanya yang terjadi selama setahun ini sudah berakhir dan tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan, karena semua persoalan berakhir setelah Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan,” kata Rijal.
“Itu artinya tidak ada lagi dualisme, tidak ada kisruh, dan kita semua sepakat menunggu pengesahan Surat Keputusan kepengurusan dari Menkumham pimpinan Yasonna Laoly agar tidak ada lagi program yang terkendala” imbuhnya.
Pernyataan itu dikelurakna Rijal terkait banyaknya para kader dan pengurus yang menanyakan persoalan internal partai terkait dualisme kepengurusan PPP pusat yang berdampak kepada daerah-daerah.
Pada November lalu, Mahkamah Agung telah memutuskan pengurus PPP 2014-2019 adalah pengurus hasil Muktamar VIII Jakarta di bawah Djan Faridz.
Sementara itu Sekretaris DPC PPP Madina, M. Ridwan Lubis mengatakan, semua PAC PPP di tingkat Kecamatan yang tidak aktif maupun yang berakhir masa kepengurusannya telah diberikan mandat melakukan musyawarah untuk menentukan program ke depan sekaligus menyusun kepengurusan baru.
“Kita tidak ingin berlama-lama dalam sebuah kejadian yang cukup dilematis, kita ingin fokus menatap masa depan partai, karena kami yakin dengan kesolidan semua kader dan pengurus, program partai ke depan akan dapat berjalan dengan baik,” harapnya.
Dalam upaya meningkatkan sinergitas partai, pihaknya telah mengadakan konsolidasi dan pendidikan politik bagi pengurus 23 Pimpinan Anak Cabang se-Kabupaten Madina di Hotel Madina Sejahtera Panyabungan Minggu (27/12) lalu.
Konsolidasi dan Pendidikan politik bagi penurus Kecamatan ini berlangsung selama dua hari. Dia mengatakan konsolidasi partai ini bertujuan untuk menentukan program-program di tahun 2016, dan juga sebagai bentuk evaluasi berbagai program yang telah berjalan, terutama mengenai perkembangan internal partai.
Comments
Komentar Anda