Saat ini pemerintah pusat hingga daerah, juga DPR hingga DPRD “memproklamirkan” bantuan langsung tunai (BLT) dan Sembako untuk rakyat mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi Corona (Covid-19).
Pertanyaannya: apakah BLT dan sembako itu cukup mengatasi krisis ekonomi rakyat?
Berapa lama ketahanan sembako itu? Cukupkah untuk 3 bulan pertama?
Lalu setelah 3 bulan pertama berlalu, apakah negara masih mampu memberi rakyat sembako?
Apakah ada jaminan bahwa Covid-19 akan berakhir sebelum sembako itu habis di rumah rumah rakyat?
Ini harus menjadi kajian, mencari cara lain yang mampu mempertahankan ketahanan pangan rakyat dan ketahanan produksi.
Sebab, dampak Covid-19 bukan berupa resesi satu negara saja melainkan berhentinya aktivitas ekonomi secara global.
Oleh karena itu, Pemkab Madina harus menempuh warna lain dari sembako.
Yakni ketahanan pangan dan produksi.
Ketahanan pangan dan ketahanan produksi ini menjadi aspek penting dalam pandangan dan gagasan Sobir Lubis mantan Ketua Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang saat ini Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Madina.
Ketahanan pangan dan produksi ini bukan saja dalam skala nasional, juga sangat penting digenjot dalam skala daerah.
Di sini, pemerintah daerah perlu menggenjot ekonomi kreatif dari para pelaku UKM (usaha kecil dan menengah) serta mendorong peningkatan produksi pangan melibatkan para petani di Madina.
Di sisi industri, pemerintah daerah perlu menggulirkan kebijakan kebijakan yang mendorong penguatan para pelaku UKM agar terus bertahan dan berproduksi.
Kebijakannya meliputi upaya mempertahankan ketersediaan pasokan bahan baku, ketahanan modal, data ril pasokan dan kebutuhan, hingga proteksi pasar.
Misalnya produk makanan ringan jangan masuk dari luar.
“Apalagi menjelang lebaran, kue lebaran distop dari luar karena dapat diyakini UKM di Madina mampu memenuhi stok kue lebaran sepanjang semangat berproduksi itu ditumbuhkan,” ujar Sobir saat melakukan diskusi dengan Mandailing Online, Kamis (23/4/2020) di Panyabungan.
Sisi lain mempertahankan ketahanan industri di Madina adalah mengontrol berapa jumlah kebutuhan dan berapa jumlah produksi sehingga harga dapat dikuasai.
Produksi pangan ini selain yang behubungan dengan tanaman pangan juga produksi madu, telur ayam kampung, telur itik.
Madu dan telur ini memiliki dua sisi output. Sisi pertama tertolongnya para petani. Sisi kedua suplai madu dan telur dapat tercapai untuk kebutuhan imunitas tubuh rakyat di masa pandemi virus Corona.
Penguatan ekonomi dari desa tersebut akan memunculkan semangat baru dikalangan rakyat menghadapi kelesuan ekonomi di masa Covid.
Sebab, program BLT justru tidak akan mendidik di 3 bulan berikutnya yang akan memicu persoalan lanjutan.
Oleh karena itu, Fraksi Golkar DPRD Madina akan berupaya mengusung dan mendorong lahirnya kebijakan kebijakan tersebut.
“Fraksi Golkar sendiri akan melakukan pemetaan pelaku UKM, termasuk pemetaan kendala kendala yang dihadapi UKM,” sebut Sobir.
Ini merupakan warna baru yang akan diperjuangkan Fraksi Golkar DPRD Madina menjawab kelesuan ekonomi dampak Covid-19. Sebelumnya fraksi ini telah getol menyalurkan alat pelindung diri (APD) kepada para bidan desa di seluruh desa di Madina secara gratis. (Dahlan Batubara)
Comments
Komentar Anda