PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintahan di Mandailing Natal makin rapuh, tak mampu memberikan keyakinan kepada elemen-elemen masyarakat bahwa pemerintahan Madina bersih dari pejabat-pejabat koruptor.
Hari ini, Rabu (30/3/2016), Pemkab Madina didatangi dua gelombang unjukrasa dari tiga organisasi mahasiswa yang belainan. Tetapi, tuntutannya sama, yakni meminta pembersihan Pemkab Madina dari pejabat-pejabat korup.
Unjukrasa gelombang pertama adalah Gerakan Berantas Korupsi (GEBRAK) Madina, berunjukrasa ke Dinas Pendidikan Madina dan Dinas Pertanian Madina, mendesak kedua instansi itu menyetop perbuatan korupsi yang selama ini diduga banyak uang negara dikorupsi para pejabatnya. GEBRAK juga mendesak pihak penegak hukum melakukan penyidikan atas dugaan korupsi di dua instasi itu.
Unjukrasa gelombang kedua adalah Serikat Mahasiswa Masyarakat Anti Korupsi (SIMMAK) yang bergabung dengan DPP Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMMAN) berunjukrasa ke kantor bupati dan berlanjut ke DPRD Madina.
Sekitar 100 massa IMMAN dan SIMMAK mendesak bupati Madina mencopot Harlan Batubara dari jabatan Kepala Dinas Perhubungan karena sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi kasus lahan terminal bernilai milyaran rupiah.
Mereka juga menilai bupati Madina tak memiliki komitmen membersihkan Pemkab Madina dari pejabat korup. Surat bupati kepada Polres Madina agar memberikan penangguhan penahanan terhadap Harlan Batubara sebagai bukti bahwa bupati tidak serius memberantas korupsi. Dan Harlan hingga kini masih berada diluar tahanan.
Jika kasus korupsi lahan termal Panyabungan tak mendapat penanganan baik di Madina, maka mahasiswa bertekad akan membawa kasus itu ke Kapolda Sumut maupun Kejaksaan Tinggi Sumut.
Kedua organisasi ini juga menilai bahwa pembangunan Tapian Sirisiri bukan merupakan prioritas bagi rakyat. Mereka menolak keras pembangunan Tapian Sirisiri dengan alasan pembanguanannya terkesan dipaksakan, tanpa mempunyai legitimasi dan dasar hukum yang jelas.
“Pembangunan Tapian Sirisiri bukan hal yang sangat mendesak dilakukan, dan bukan hajat hidup rakyat banyak, dan masih banyak program prioritas yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat luas,” seru salah seorang narator.
Aksi unjukrasa IMMAN dan SIMMAK ini tak mendapat resfon di halaman kantor bupati, karena tak ada satu pejabat yang mendatangi mereka. Akhirnya pengunjukrasa melanjutkan ke DPRD Madina.
Di DPRD Madina, pengunjukrasa diterima anggota DPRD Madina, Ali Makmur Nasution dan Mulyadi Hakim Nasution. Kedua wakil rakyat ini menyatakan akan melanjutkan aspirasi itu kepada pemerintah daerah.
Peliput : Maradotang Pulungan, Holik Nasution
Editor : Dahlan Batubara
