PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Komisi I DPRD Madina sidak ke SDN 116 Percontohan Desa Pidoli Lombang, Panyabungan pada Selasa (9/11) kemarin.
Sidak ini merupakan tindak lanjut dari masuknya surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya kepada Kepala SDN 116 Percontohan Ajawani.
Surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Madina dengan tembusan Komisi I itu memuat 7 alasan munculnya mosi tidak percaya.
Pertama, para guru menilai Kepala Sekolah tidak bisa menjalin kerja sama yang baik dan angkuh. Kedua, arogansi Kepala Sekolah menyebabkan terciptanya suasana yang tidak kondusif.
Ketiga, Kepala Sekolah melakukan tindakan diskriminasi terhadap guru. Keempat, mengimbau para guru agar lebih memprioritaskan siswa dengan status sosial lebih tinggi.
Kelima, Kepala Sekolah memaksakan kehendak dalam menentukan kebijakan sekolah. Keenam, Kepala Sekolah tidak bisa diajak musyawarah. Ketujuh, mengimbau operator sekolah menambah jumlah siswa dari yang sebenarnya dengan tujuan menambah dana BOS yang diterima sekolah.
Ajawani di hadapan anggota Komisi I DPRD Madina membantah semua alasan-alasan mosi tidak percaya tersebut.
“Saya tidak tahu di mana sikap arogan saya itu. Itu tidak benar. Ini semua di luar nalar saya,” katanya.
Ketua Komisi I Zubaidah Nasution ketika dimintai keterangan mengatakan kedatangan Komisi I ke SDN 116 sebagai langkah awal dalam menyahuti surat pernyataan Mosi Tidak Percaya para guru.
“Kita datang untuk klarifikasi surat itu. Hasil pertemuan dengan Kepala Sekolah hari ini akan jadi modal awal untuk mengambil langkah berikutnya apakah perlu rapat internal atau bagaimana,” katanya.
Zubaidah menambahkan pihaknya akan menunggu tindak lanjut dari Dinas Pendidikan Madina terkait hal ini.
“Surat ini juga, kan, sudah diserahkan ke Bupati melalui Dinas Pendidikan. Kita tunggu tindakan mereka (Disdik-red). Tapi, kita tetap memantau. Jangan sampai hal ini berlarut-larut,” terangnya.
Sementara itu, Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Disidik Madina Abdul Husin yang dihubungi via seluler mengatakan kasus ini sudah dalam penanganan Disdik Madina.
“Persoalan ini sedang diproses. Kita sudah panggil kedua belah pihak. Tindaklanjutnya nanti kita bersama Kadis akan menghadap Bupati,” katanya.
Para guru meminta Bupati, Komisi I, dan Dinas Pendidikan bisa menghasilkan solusi terbaik, termasuk melihat track record Kepala Sekolah tersebut.
Peliput: Roy Adam
