JAKARTA (Mandailing Online) – Insiden paparan gas PLTP Mandailing Natal ke warga sekitar menuai kecamanan dari DPR.
Dalam rapat Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM dan operator PLTP, PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), sejumlah anggaota DPR meminta ada sanksi yang harus dijatuhkan.
Wakil Ketua Komisi VII Alex Noerdin mengungkapkan sudah semestinya SMGP mendapatkan sanksi karena adanya kejadian kecelakaan kerja yang berujung korban jiwa sebanyak 5 orang.
Menurutnya percuma SMGP membela diri pasalnya hasil investigasi memang menunjukan adanya kelalaian pada operasional PLTP Maindaling Natal.
Ini perlu diberi sanksi perusahaannya, entah ditutup atau bayar kompensasi. Percuma bapak sebut punya alat ini, alat itu, tapi tetap ini yang terjadi itu masalah, mau bagaimana lagi hasil investigasinya seperti ini. Perusahaan ini memang harusnya kena sanksi,” ujar Alex dalam rapat kerja Komisi VII, Rabu (3/2/2021) dilansir Detik Finance.
Di sisi lain, anggota dewan Zulkifli Hamonangan mengatakan lebih adanya sidak fisik dari komisi untuk melakukan pengecekan langsung apakah SOP dan semua peraturan dilakukan dengan baik.
Dia menyinggung kecelakaan yang terjadi bukan cuma human error, namun sistem perusahaannya juga yang error.
“Apakah boleh perusahaan ini berlanjut pimpinan? Lebih baik ini kita sidak dulu secara fisik apakah sop peraturan yg ada ini dijalankan ini bukan cuma human error, sistemnya ini juga error ini pimpinan,” ungkap Zulkifli.
Zulkifli juga menyinggung apa yang dijelaskan perwakilan SMGP merupakan sebuah kebohongan. Misalnya, soal sosialisasi pembukaan sumur, menurutnya memang tidak dilakukan. Hal itu sesuai dengan laporan Camat setempat yang memang merupakan paman Zulkifli.
“Om saya kandung itu Camat di sana pak, dari yang saya dapat laporan ini bohong semua yang bapak paparkan ini. Sosialisasi tuh mana pak, katanya nggak ada pak,” ujar Zulkifli.
Anggota lainnya, Kardaya Warnika pun meminta SMGP ditutup saja. Dia mengatakan selanjutnya harus ada pihak yang bertanggung jawab dan menanggung semua dampak yang terjadi karena kecelakaan di PLTP Mandailing Natal.
“Menurut saya tutup saja perusahaan itu, kemudian masyarakat diamankan, dikasih santunan dan sebagainya. Setelah itu tentukan yang tanggung jawab, dan siapa yang salah karena ada jiwa yang melayang” ujar Kardaya.
Kardaya menilai SMGP ugal-ugalan dan benar-benar perlu ditinjau secara perusahaan. Kalau memang perlu diganti operatornya menurut Kardaya Pertamina akan siap.
“Perusahaan ini mesti di-review, ada Pertamina ya mending Pertamina aja yang ambil alih tidak ugal-ugalan, ini perusahaan yang ugal-ugalan,” ujar Kardaya.
Sebelumnya di tempat yang sama, Direktur Teknik Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) Riza Glorius menerangkan sosialiasi sudah dilakukan. Hanya saja diakuinya belum optimal lantaran pemberitahuan kegiatan buka sumur disampaikan kepada kepala desa dan melalui pamflet.
Alhasil di saat Hari H pembukaan sumur, masih ditemukan warga yang bekerja di ladang/sawah di radius sekitar 96 meter dari sumur. Petugas keamanan pun berusaha untuk evakuasi lantaran warga mengaku tidak tahu ada kegiatan pembukaan sumur. Padahal seharusnya di radius 300 meter harus steril dari pihak yang tidak berkepentingan maupun warga.
“Yang disampaikan bahaya kebisingan oleh security bukan gas H2S. Kok sekarang baru kasih tahu dan ternyata tim (sosialisasi) hanya menyampaikan ke kepala desa,” ujarnya dilansir Investor Daily.
PLTP Sorik Marapi Unit II 45 megawatt (MW) merupakan dua dari lima proyek panas bumi yang dijadwalkan beroperasi pada tahun ini. Empat proyek PLTP lainnya adalah PLTP Sokoria Unit-1 berkapasitas 5 MW, Dieng Small Scale 10 MW, Sorik Marapi Unit-III 50 MW dan Rantau Dedap 86 MW. Sehingga, total kapasitas PLTP yang ditargetkan operasi tahun ini mencapai 196 MW.
Sumber dicopy dari : Detik Finance
(https://finance.detik.com/energi/d-5360156/soal-insiden-pltp-mandailing-natal-dpr-minta-operator-dihukum?tag_from=mnews_beritaTerkait)
