![](https://i0.wp.com/www.mandailingonline.com/wp-content/uploads/2017/04/elpiji.jpg?resize=500%2C244)
PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Persoalan kuota ditengarai menjadi penyebab seringnya gas Elpiji atau LPG bersubsidi langka di pasaran Mandailing Natal (Madina).
Ketika terjadi kelangkaan, maka kaum ibu rumah tangga bukan saja harusberlari dari warung yang satu ke warung yang lain mencari LPG yang ukuran 3 Kg itu, tetapi juga harus menghadapi harga yang meninggi secara mendadak.
Seperti dilansir Mandailing Online, pekan lalu, harga gas LPJ bersubsidi ukuran 3 Kg mencapai 22.000 rupiah per tabung dari 16.000 rupiah Harga Eceren Tertinggi, itu terjadi ditengah kelangkaan bahan bakar itu.
Persoalan kuota ini bukan saja dialami Madina, tetapi terjadi secara nasional setelah pemerintah menggulirkan kebijakan radikal mengkonversi minyak tanah ke gas.
Berdasar informasi yang diperoleh dari Bagian Perekonomian Madina, hingga kini kuota tabung gas LPG ukuran 3 kg bersubsidi untuk Madina masih sekitar 123.000-an per bulan.
“Sebenarnya itu masih kurang,” kata Kabag Perekonomian Madina, Herman Gafar Nasution menjawab Mandailing Online, Selasa (11/4/2017) di ruang kerjanya.
Kuota itu hanya mampu memenuhi 1 tabung per kepala keluarga. Padahal normalnya, tiap kepala keluarga itu membutuhkan 2 tabung per bulan. Kepala keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang secara ekonomi berada di kategori persyaratan mendapat subsidi, bukan keluarga mampu.
Menurut Herman, Pemkab Madina telah beberapa kali mengajukan penambahan kuota, tetapi hingga kini kuota tak jua bertambah.
“Satu-satunya peluang menghadapi kelangkaan itu adalah ekstra droping,” ujar Herman. Ekstra droping adalah melakukan drop tambahan oleh pihak Pertamina jika terjadi kelangkaan LPG di pasaran. Volume yang di drop juga tak lah banyak, hanya sebanyak satu trip pengiriman.
Menurutnya, kelangkaan bisa terjadi dimungkinkan akibat terjadinya pembelian secara bersamaan dalam waktu bersamaan sehingga berakibat menipisnya stok. Dan kondisi itu terlambat diketahui.
“Sebab, jika terjadi kelangkaan, maka kita langsung meminta dilakukan Ekstra Doping,” ungkapnya.
Di sisi lain, Herman menyatakan, bahwa banyak rumah tangga berkategori mampu dan kaya justru ikut-ikutan membeli gas LPG 3 kg bersubsidi, termasuk unit usaha yang bukan usaha mikro. Sebab, LPG bersubsidi itu diperuntukkan khusus kepada keluarga kurang mampu dan unit usaha mikro.
Bagaimana mencegah agar keluarga mampu dan usana non mikro tak membeli LPG bersubsidi? Ini yang masih menjadi problem pemerintah. Masih sulit mengawasinya, karena penjualan LPG bersubsidi memakai mekanisme pasar.
“Dan pengecer juga tentunya tak mungkin bertanya kepada pembeli “apakah anda keluarga mampu atau bukan”?,” imbuh Herman.
Sejauh ini, Pemkab Madina hanya sebatas menghimbau agar keluarga mampu janganlah membeli LGP bersubsidi, sebab yang bersubsidi itu diperuntukkan bagi keluarga yang kurang mampu.
“Seperti kata Pak Bupati, qolbu. Yakni menggunakan qolbu dan bertanya dalam hati apakah saya keluarga mampu atau bukan. Apakah saya termasuk yang berhak membeli yang bersubsidi atau bukan?,” kata Herman.
Permainan Harga
Lalu, mengapa harga meninggi di tengah kelangkaan itu? Apakah itu akibat permainan pihak pengecer? Berdasar penelusuran Mandailing Online, sejauh ini tak ditemukan adanya permainan harga oleh pedagang pengecer. Sebab, pihak pengecer mengaku mereka membeli sekitar 21.000 per tabung sehingga harus menjual 22.000 rupiah.
Jika demikian, maka permainan harga itu bisa jadi dilakukan di tingkat Agen atau pihak Pangkalan. Sebab, hirarki distribusi gas LPG ini hanya 3 tangga setelah lepas dari tangan Pertamina, yakni Agen-Pangkalan-Pengecer.
Apakah permainan harga ini tidak bisa dikendalikan pemerintah? Menurut Herman, memainkan harga di atas HET adalah pelanggaran dan berpotensi pidana. Sebab, tiap tingkatan distribusi sudah ditetapkan margin keuntungan masing-masing.
Peliput : Dahlan Batubara
Comments
Komentar Anda