PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ketua Forum Pelestarian Adat Budaya Mandailing Natal, Emil Nasution gelar Mangaraja Kumala Oloan Nasution mengungkapkan masih banyak kendala yang dihadapi organisasi ini dalam upaya meningkatkan kinerja dan program FPPAB.
Itu dikatakannya pada acara Konsolidasi dan Sosialisai Organisasi Pengembangan Pelestarian Adat dan Budaya se-Kabupaten Mandailing Natal di aula Hotel Abara, Panyabungan, Senin (24/10).
Kendala pertama, program-program FPPAB belum semuanya mampu dijalankan akibat terbentur pada anggaran dana. Masih terbatasnya alokasi anggaran dana menyebabkan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Madina belum maksimal mendanai program FPPB.
Kedua apapun program FPPAB adalah identik dengan program kegiatan Disporabudpar sebagai instansi yang menaungi FPPAB.
“Artinya, dalam kegiatan apapun namanya, masih tetap dibawah naungan Disporabudpar. Sementara posisi FPPAB hanya sebatas kordinasi, belum bisa mandiri,” katanya.
Oleh karenanya, Emil berpendapat bahwa FPPAB bisa berkembang jika anggaran dana yang berasal dari APBD dilakukan dalam bentuk dana hibah, karena pengelolaannya bisa dilaksanakan secara mandiri dan lincah.
Tetapi, dana hibah ini memiliki aturan, yakni lembaga yang belum berusia 3 tahun belum bisa menerima dana hibah.
“Tetapi ini memiliki tafsiran lain, yakni, usia FPPAB sudah lebih dari 3 tahun karena LPA atau BPA sudah ada sejak Madina berdiri, sedangkan FPPAB adalah metamorfosanya,” ujarnya.
Di sisi lain, dia berpendapat, bahwa pendanaan untuk membiayai program-program FPPBA sebenarnya bisa dari non APBD, yakni CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Madina. Dia meyakini, CSR (Corporation Social Resfonsibility) bisa diraih jika diupayakan sehingga FPPAB kelak mampu mensinergiskan program-programnya.
Peliput : Dahlan Batubara
