PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kabar penangkapan 16 nelayan asal Madina oleh tim razia gabungan DKP Sumatera Barat (Sumbar) di kawasan Teluk Ilalang, Batahan pada Sabtu (9/10) kemarin menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Madina Arsidin Batubara yang dihubungi Mandailing Online pada Minggu (10/10) meminta tim hukum Pemkab Madina bekerja dalam kasus ini.
“Saatnya tim hukum Pemkab Madina hadir dan bekerja agar kasus ini tidak berlarut-larut dan nelayan merasakan kehadiran pemerintah,” katanya.
Anggota DPRD Madina 3 periode ini juga menyampaikan agar tim hukum Pemkab Madina melakukan investigasi untuk mencari kebenaran nelayan Madina melaut di zona laut Sumbar.
“Tim hukum harus melakukan investigasi apakah nelayan kita benar melaut di zona laut Sumbar. Ini juga penting untuk melihat secara terang akar permasalahannya,” jelasnya.
Ia menambahkan kasus ini harus jadi momentum bagi tim hukum Pemkab Madina agar lebih sering melakukan advokasi kepada masyarakat nelayan dan sebagainya.
“Advokasi kepada nelayan kita sangat penting karena zona laut itu rentan dilanggar karena ketidaktahuan nelayan,” terangnya.
Sementara itu terhadap Pemkab Madina, Arsidin meminta melakukan pendekatan kekeluargaan dalam penyelesaian masalah.
Untuk diketahui DKP Sumbar menangkap 16 nelayan asal Madina. Penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat nelayan Air Bangis, Sumbar yang belakangan merasa terganggu dengan kehadiran kapal-kapal nelayan asal Madina karena menggunakan pukat trowl dalam menangkap ikan.
Peliput: Roy Adam
Comments
Komentar Anda