“Jelas sekali, kedaulatan kita pada ranah `cyber` atau TI secara keseluruhan benar-benar porak poranda, dan ini butuh atensi serius sejumlah kementerian serta perguruan tinggi,” tandasnya melalui ANTARA, di Jakarta, Minggu malam.
Situasi ini, menurutnya, semakin diperparah oleh penguasaan Negarai Republik Indonesia atas satelit yang sekarang berada di bawah perusahaan Indosat.
“Dan kita tahu bersama, siapa pemilih mayoritas (sahamnya) Indosat itu kan? Bukan lagi negara kita tokh? Saham mayoritasnya kini milik negara lain,” ungkapnya.
Padahal, demikian Fayakhun Andriadi, hak orbit satelit merupakan milik suatu negara, bukan `corporate`.
“Ini bahaya dan sangat serius dampaknya bagi kita, masa depan bangsa. Celaka kita jika semua urusan TI dikendalikan dari luar (Singapura), karena mereka yang menguasai saham perusahaan yang mengoperasikan satelit yang dibikin atasnama negara kita itu,” tandasnya.
Buat Internet Sendiri
Untuk mengatasi begitu lemahnya RI dalam penguasaan TI, dan malah terkesan didikte pihak asing, Fayakhun Andriadi bersama fraksinya menawarkan.pembuatan `internet exchange` sendiri.
“Yaitu `internet exchange` yang tidak melewati negera persemakmuran, yakni di Utara dengan Singapura, dan Selatan dengan Australia, lalu ke timur Laut ke Taiwan, dan ke Barat Laut dengan India,” katanya.
Dengan begitu, menurutnya, satu informasi rahasia yang utuh, dapat dipecah ke empat jurusan.
“Dalam hal ini, Pemerintah RI mestinya menegakkan kedaulatan `cyber` di wilayah republik,” tegas Fayakhun Andriadi lagi.
Sebab, kenyataannya sekarang, ia menilai, Republik Indonesia sebagai Negara Berdaulat, ternyata harus tunduk kepada pihak lain dalam kedaulatan di bidang `cyber` atau teknologi informasi (TI).
“Saya sependepat, bahwa saat ini RI sebagai Negara Berdaulat, ternyata tidak berdaulat di ranah `cyber` yang digunakan oleh anak bangsa sendiri,” katanya.
Ia mengatkan itu, merespons pernyataan seorang pakar IT alumni sebuah perguruan tinggi ternama di Indonesia pada sebuah diskusi terbatas di Jakarta, akhir pekan lalu, yang mengungkapkan, RI benar-benar semakin didikte Singapura dan Malaysia dalam hal telekomunikasi di samping perbankan.
Sebagaimana berkembang dalam diskusi terbatas itu, khusus dalam soal IT, kita hanya jadi ladang empuk mengais dolar dan ringgit oleh dua negeri `jiran` tersebut.
Ini karena semua operator seluler dan internet berbasis di dua negeri jiran ini.
Akibatnya, tiap `voucher` pulsa apa saja, juga setiap kali satu WNI buka internet (`browse`), langsung kena `charge` yang terhisap otomatis ke sana.
“Artinya, mereka gemuk oleh kebodohan kita. Satu hal lagi, dengan keadaan seperti sekarang, maka informasi apa pun termasuk RAHASIA NEGARA (RHN) jadi telanjang di mata negeri `peanut` Singapura,” ujar Benni TBN, pakar IT yang menjadi salah satu pembicara dalam diskusi tersebut.
Golkar Desak Menkominfo
Dalam kaitan itulah, demikian Fayakhun Andriadi, Fraksi Partai Golkar (FPG) mendesak Menteri Negara Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), agar mampu berdaya upaya menegakkan kedaulatan bangsa Indonesia di ranah `cyber` milik bangsa sendiri.
“Ranah `cyber` yang dimaksud, tidak hanya meliputi `voice`, namun juga data dan data khusus. Jika tidak, tidak ada Rahasia Negara (RHN) yang tidak `telanjang` keluar,” ujarnya.
Sebelumnya, rekannya sesama anggota FPG, Paskalis Kossay secara terpisah mengkhawatirkan adanya dugaan RHN itu bocor ke luar via Singapura.
“Kita memang sudah ketinggalan dalam hal kemajuan dan penguasaan teknologi untuk berbagai aspek, utamanya di sektor teknologi informasi (TI). Kekhawatiran ini terus memuncak, apalagi banyak operator seluler dan internet kita memang dikendalikan dari dua negara itu,” ujar anggota Komisi I DPR RI(bidang Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Intelijen, Komunikasi dan Informatika) ini.
Berbicara melalui hubungan telefon dari Jayapura (sedang menjalankan masa reses dengan mengunjungi konstituen di daerah pemilihan), mantan Wakil Ketua DPRD Papua ini juga mengakui, banyak pihak yang sepertinya belum menyadari urgennya menguasai TI, terutama terkait dengan urusan RHN, maupun bisnis bernilai miliaran dolar.
“Saya kaget juga dengan info dari sebuah diskusi di Jakarta, bahwa seorang pakar IT yang alumni sebuah perguruan tinggi ternama di Indonesia mengungkapkan, bahwa RI benar-benar semakin didikte Singapura dan Malaysia dalam hal telekomunikasi di samping perbankan,” ungkapnya.
Singapura Kendalikan Jaringan
Sementara itu, dalam diskusi terbatas akhir pekan lalu, Benny TBN juga mengungkapkan, saat ini nyatanya lalulintas jaring optik kita dikendalikan oleh `traffic administrator` di Singapura.
“Karenanya semua jaringan internet dan seluler harus ditarik atau `dipaksa` melewati `persimpulan utama` di kota itu. Makanya, apalagi `RHN` yang tak mereka tahu? Sialnya lagi, satelit Indosat (dulu Palapa) jadi mayoritas milik Temasek (sebuah BUMN Singapura),” ungkapnya lagi.
Akibatnya, lanjutnya, selain kita jadi seperti `telanjang` dalam informasi apa pun, juga RI cuma berfungsi sebagai pelanggan seluler.
“Posisi ini jauh di bawah fungsi distributor seluler. Jadi, kita cuma `outlet`, tukang jual produk IT mereka. Dan yang jelas, banyak perusahaan `provider` kita cuma nama `doang perusahaannya itu milik RI dengan mayoritas saham dikuasai mereka,” ujarnya.
Merespons situasi serius ini, Paskalis Kossay mendesak para pihak berkompeten untuk segera melakukan tindakan konkret.
“Kita jangan cuma cuma sibuk urus video porno dan konten TI, lalu tidak berjuang agar semua operator berbasis di sini. Mohon ini digumuli dan jadi atensi serius,” tegasnya.
Ia mengatakan, argumentasi para pakar TI itu terkesan bukan main-main, dan tidak berangkat dari argumentasi emosional, tetapi sangat rasional.
“Demi martabat dan kedaulatan NKRI, perlu segera tindakan konkret dan perbaikan ke depan secara bersama. Kami di Komisi I DPR RI tentu akan melaksanakan fungsi kewenangan kami sesuai aturan konstitusi,” tandasnya.
Salah satunya, menurut Paskalis Kossay, akan mengagendakan rapat dengan menghadirkan para pakar TI untuk mendapatkan info teranyar serta `academics;, sekaligus merumuskan langkah-langkah konkret terbaik bagi kepentingan Negara. (M036/K004)
sumber : ANTARA
Comments
Komentar Anda