YOGYAKARTA (Mandailing Online) – Kebijakan Pemkab Madina dinilai diskriminatif karena hanya memperuntukkan beasiswa kepada mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi negeri.
Kebijakan itu meng-anaktiri-kan para mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi swasta.
“Kebijakan ini tidak masuk akal karena mahasiswa negeri maupun swasta itu sama-sama dilahirkan di bumi Gordang Sambilan,” kata Ketua Ikatan Keluara Pelajar Mahasiswa Mandailing Natal (IKPM) Yogyakarta, Ramadhan Lubis dalam satu pernyataan yang diterima Mandailinf Online, Jum’at (20/11/2020).
Sikap IKPM itu menyusul terbitnya pengumuman Pemkab Mandailing Natal (Madina) tentang seleksi penerima Beasiswa Miskin Berprestasi tahun 2020 yang hanya diperuntukkan bagi mahasiwa yang kuliah di perguruan tinggi negeri.
Dalam pernyataannya, Ramadhan mempertanyakan latar kebijakan pilih kasih itu.
“Mengapa mahasiswa negeri saja, kenapa tidak secara keseluruhan, padahal mahasiswa yang akan berhasil nanti sama-sama berkiprah untuk membangun kemajuan Kabupaten Mandailing Natal,” ujarnya.
“Dan ini seolah-olah mahasiswa universitas negeri dianakkandungkan sementara mahasiswa swasta dianaktirikan. Ini sangat menyakitkan. Ibarat anak tanpa ibu,” imbuhnya.
Ramadhan menyatakan seharusnya yang membuat kebijakan harus sadar dan memperhatikan hal-hal tersebut. “Kami mahasiswa masih mengharapkan kepada pemerintah daerah agar mengelurakan kebijakan yang baru dengan mengikutsertakan semua kalangan negeri dan swasta S1, S2 dan S3 dan itulah pemerintah yang peduli kepada segala unsur dan kalangan,” katanya.
Toh anggaran yang diberikan kepada mahasiswa juga adalah uang dari rakyat, pajak yang dikumpulkan oleh negara sehingga mahasiswa swasta harusnya juga bisa menikmati kehadiran pemerintah daerah.
Mengenai kualitas, menurut Ramadhan, tidak ada ukuran yang lebih baik antara negeri dan swasta. Semua sudah punya fungsi dan porsi masing-masing dan akan saling melengkapi.
Peliput : Ahmad Husein
Editor : Dahlan Batubara
Comments
Komentar Anda