MADINA-; Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Mandailing Natal (AMP2M) bersama Satuan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Satma PP) berdemonstrasi ke kantor Pemkab dan DPRD Madina, Kamis (28/10). Mereka meminta pejabat terkait bertanggung jawab atas defisit anggaran tahun 2010 yang berjumlah Rp19,7 miliar, dan mendesak Pejabat (Pj) Bupati Aspan Batubara dan DPRD membentuk tim auditor defisit anggaran tersebut.
(f:metro/ridwan lubis)
Massa AMP2M dan Satma PP yang berunjuk rasa berjumlah sekitar 60-an orang. Mereka berdemo mulai pukul 11.45 WIB hingga pukul 14.00 WIB dengan dua rute, yakni perkantoran Paya Loting, Pemkab Madina serta gedung DPRD.
Massa dikoordinir Tan Gozali Nasution bersama empat koordinator lapangan yakni Iswadi Batubara, M Rifai Lubis, Samsul Borotan, dan Khoirul Asri.
Awalnya massa mendatangi perkantoran Pemkab Madina untuk menemui Pj Bupati Ir H Aspan Sofian Batubara MM terkait terjadinya defisit anggaran tahun 2010. Sebab, menurut pengunjuk rasa, jumlah defisit itu tidak logika dan diduga ada penyalahgunaan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.
Namun niat mahasiswa untuk menemui Pj Bupati tidak kesampaian. Bahkan, tak seorangpun perwakilan Pemkab terlihat menerima massa. Pendemonstran juga terhalang karena pengawalan ketat puluhan personel Satpol PP dan Polres Madina sehingga massa tak berhasil menembus pintu masuk ke perkantoran Pemkab Madina. Mahasiswa hanya bisa menyampaikan orasinya di depan pintu gerbang, setelah sebelumnya berusaha mendorong pagar tapi tetap tak bisa masuk. Dalam orasinya, demonstran meminta Pj Bupati bersama DPRD membentuk tim auditor untuk menyelidiki defisit tersebut. “Pj Bupati Madina harus tegas menyikapi terjadinya defisit yang menurut kami tidak masuk akal. Dan kalau memang belum ada penyelesaian, kami meminta Pj Bupati bersama DPRD membentuk tim auditor,” teriak Tan Gozali diamini massa pengunjuk rasa.
Setelah berorasi di pintu gerbang kantor Pemkab, pengunjuk rasa kemudian berjalan menuju gedung DPRD yang hanya berjarak sekira 300 meter dari tempat sebelumnya. Setibanya di depan kantor wakil rakyat itu, pengunjuk rasa dihadapkan lagi dengan personel Polres dari beberapa satuan. Mahasiswa pun tetap tak bisa menemui anggota DPRD.
Dalam orasinya, pengunjuk rasa mengatakan, saat ini terjadi defisit anggaran yang belum jelas faktor penyebabnya. Pengunjuk rasa juga menyinggung agar penerimaan CPNS formasi tahun 2010 berlangsung transparan dan akuntabilitas serta bersih dari KKN. “Kami juga meminta Pj Bupati Madina agar tidak memberikan izin bagi setiap kepala SKPD dan pejabat lainnya yang ingin pindah atau melarikan diri dari tanggung jawab, karena ini sudah merebak di masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Madina Safaruddin Ansyari serta empat anggota lainnya yakni Ir Wildan, H Ahmad Husein, Arsyidin, serta Dodi Martua kepada wartawan mengatakan, karena pendemo sebelumnya tidak ada melayangkan pemberitahuan terkait unjuk rasa itu, maka mereka tidak menemui pengunjuk rasa.
Terkait defisit anggaran itu, menurut Safaruddin, itu bukanlah hal yang aneh dalam suatu pemerintahan, karena itu adalah sesuatu yang wajar. Namun ketika METRO menanyakan apa faktor penyebab defisit, salah seorang anggota DPRD mengaku, mereka belum tahu pasti apa faktor penyebabnya. “Tapi kita akan berkoordinasi dengan BPKP Sumut, dan sudah ada MoU nya, dengan tujuan untuk mengetahui secara pasti faktor penyebab defisit. Selasa (4/11), kita akan menemui BPKP,” kata Wildan diamini anggota DPRD lainnya.
Sebelumnya, Kamis (14/10) lalu, Pj Bupati menyampaikan nota keuangan RPAPBD 2010 di sidang paripurna DPRD. RPAPBD defisit sebesar Rp19.756.655.494. (wan)
Sumber : Metro tabagsel
