Pejabat di Paluta Kasak Kusuk
Paluta,(MO). Mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) bakal bergulir dalam waktu dekat ini. Sejumlah pejabat mulai kasak-kusuk mengamankan dan mencari posisi empuk. Beberapa di antaranya, sudah bolak-balik ke rumah Bupati Paluta baik di Padangsidimpuan maupun di rumah dinas Bupati Paluta, Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak. Ada juga menggunakan jalur birokrasi, mendekati pejabat atau orang-orang sekitar Bupati dan pembisik Bupati Paluta Drs H Bachrum Harahap.
Informasi dihimpun, para pejabat yang akan di mutasi tersebut sulit didapatkan. Namun isu ini cukup membuat penasaran sejumlah pejabat se-Paluta khususnya di level eselon II, III dan IV atau setara kepala dinas maupun kepala bagian serta badan.
Namun yang mencuat perbincangan ditengah-tengah PNS dan para pemerhati Paluta dan para LSM dan Pers di Paluta, para pejabat bakal yang bakal Nonjob alias dimutasi oleh Bupati Paluta dan Wakil Bupati Paluta Drs H Bachrum Harahap dan H Riskon Hasibuan.
Di antaranya, Plt Kakan Kesbanlinmas, Plt Kepala Dinas Kesehatan Paluta, Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan Paluta, Plt Kadis PU dan sejumlah Camat dan Kabag dilingkungan Sekretariat Pemda Paluta.
Kendati jumlahnya belum diketahui. Pelaksanaan mutasi itu, sepertinya cukup tertutup untuk bisa diungkap ke publik yang membuat pejabat tersebut harap-harap cemas. Diprediksi mutasi itu akan “diledakkan” di akhir bulan Desember tahun 2012 mendatang.
Plt Sekdakab Kabupaten Padang Lawas Utara Husni Afgani Hutasuhut ketika dikonfirmasi Analisa tidak ada jawaban.
Ditempat terpisah, Wakil Ketua Forum Pemuda Peduli Paluta Seri Harahap, menyikapi kembali mencuatnya isu mutasi belakangan ini, ia menilai hal itu sebagai suatu yang wajar. Yang terpenting adalah, jika Bupati Paluta benar-benar mau melakukan mutasi, itu harus dimaksudkan untuk memperbaiki yang ada saat ini. “Mutasi jangan hanya sebagai rutinitas dan persoalan like or dislike. Jangan juga karena tekanan dari siapapun,” tegasnya.
Ia pun menambahkan,mutasi harus benar-benar sebagai sebuah penyegaran dan optimalisasi kinerja para pejabat SKPD. Bupati juga harus melakukan mutasi berdasarkan evaluasi objektif dari sistem birokrasi yang ada saat ini.
“Yang terpenting adalah, isu mutasi ini jangan dijadikan sebagai alat untuk memecah konsentrasi birokrasi yang saat ini sedang dibangun Bupati Paluta,” ungkapnya. (analisa/ong)
