Senin, 27 Jul 2026
light_mode

Isu Mutasi bergulir di Akhir Bulan Desember tahun 2012

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Sabtu, 27 Okt 2012
  • print Cetak

Pejabat di Paluta Kasak Kusuk

Paluta,(MO). Mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) bakal bergulir dalam waktu dekat ini. Sejumlah pejabat mulai kasak-kusuk mengamankan dan mencari posisi empuk. Beberapa di antaranya, sudah bolak-balik ke rumah Bupati Paluta baik di Padangsidimpuan maupun di rumah dinas Bupati Paluta, Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak. Ada juga menggunakan jalur birokrasi, mendekati pejabat atau orang-orang sekitar Bupati dan pembisik Bupati Paluta Drs H Bachrum Harahap.
Informasi dihimpun, para pejabat yang akan di mutasi tersebut sulit didapatkan. Namun isu ini cukup membuat penasaran sejumlah pejabat se-Paluta khususnya di level eselon II, III dan IV atau setara kepala dinas maupun kepala bagian serta badan.

Namun yang mencuat perbincangan ditengah-tengah PNS dan para pemerhati Paluta dan para LSM dan Pers di Paluta, para pejabat bakal yang bakal Nonjob alias dimutasi oleh Bupati Paluta dan Wakil Bupati Paluta Drs H Bachrum Harahap dan H Riskon Hasibuan.

Di antaranya, Plt Kakan Kesbanlinmas, Plt Kepala Dinas Kesehatan Paluta, Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan Paluta, Plt Kadis PU dan sejumlah Camat dan Kabag dilingkungan Sekretariat Pemda Paluta.

Kendati jumlahnya belum diketahui. Pelaksanaan mutasi itu, sepertinya cukup tertutup untuk bisa diungkap ke publik yang membuat pejabat tersebut harap-harap cemas. Diprediksi mutasi itu akan “diledakkan” di akhir bulan Desember tahun 2012 mendatang.

Plt Sekdakab Kabupaten Padang Lawas Utara Husni Afgani Hutasuhut ketika dikonfirmasi Analisa tidak ada jawaban.

Ditempat terpisah, Wakil Ketua Forum Pemuda Peduli Paluta Seri Harahap, menyikapi kembali mencuatnya isu mutasi belakangan ini, ia menilai hal itu sebagai suatu yang wajar. Yang terpenting adalah, jika Bupati Paluta benar-benar mau melakukan mutasi, itu harus dimaksudkan untuk memperbaiki yang ada saat ini. “Mutasi jangan hanya sebagai rutinitas dan persoalan like or dislike. Jangan juga karena tekanan dari siapapun,” tegasnya.

Ia pun menambahkan,mutasi harus benar-benar sebagai sebuah penyegaran dan optimalisasi kinerja para pejabat SKPD. Bupati juga harus melakukan mutasi berdasarkan evaluasi objektif dari sistem birokrasi yang ada saat ini.

“Yang terpenting adalah, isu mutasi ini jangan dijadikan sebagai alat untuk memecah konsentrasi birokrasi yang saat ini sedang dibangun Bupati Paluta,” ungkapnya. (analisa/ong)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gelar Acara Buka Puasa Bersama KNPI Madina Butuh Gedung Pemuda

    Gelar Acara Buka Puasa Bersama KNPI Madina Butuh Gedung Pemuda

    • calendar_month Minggu, 21 Agt 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengadakan buka puasa bersama dengan sejumlah OKP dan Ormas, sekaligus memberikan santunan anak yatim dalam rangka memperingati Harlah ke-48 KNPI dan HUT ke-66 RI, di Kantor DPD KNPI Madina, Jalan Lidang, Panyabungan, Kamis (18/8). “Menjalin hubungan silaturrahmi antara pengurus DPD KNPI dengan sejumlah OKP dan […]

  • HIRUK PIKUK DUNIA PENDIDIKAN

    HIRUK PIKUK DUNIA PENDIDIKAN

    • calendar_month Jumat, 17 Sep 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Julia Sitanggang, S.Pd Karyawan swasta, anggota Majelis Taklim Islam Kaffah, tinggal di Tapanuli Tengah   Pendidikan adalah cara untuk mengangkat kelas sosial. Di sisi lain, pendidikan juga menjadi dasar pembangunan negara-negara maju. Namun faktanya, masih banyak anak muda di Indonesia yang tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mengenyam pendidikan tinggi, khususnya universitas. (Sumber MEDIA […]

  • Bupati Diminta Tuntaskan Desa Tertinggal

    Bupati Diminta Tuntaskan Desa Tertinggal

    • calendar_month Selasa, 4 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PALAS- Bupati Kabupaten Padang Lawas (Palas), Basyrah Lubis SH diminta menuntaskan persoalan desa tertinggal, karena Kabupaten Palas merupakan nomor 2 desa tertinggal di Sumut. Ketua Generasi Muda Peduli Pembangunan Palas, Husni Mubarrok Nasution mengatakan, Bupati sudah seharusnya membangun mulai dari desa terpelosok, bukan dengan membangun mulai dari pusat kota kabupaten, mengingat 2 tahun kepemimpinan Basyrah […]

  • Rumah Gubsu Syamsul Arifin di Jakarta Disita KPK

    Rumah Gubsu Syamsul Arifin di Jakarta Disita KPK

    • calendar_month Selasa, 11 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rumah tersangka penyalahgunaan APBD Langkat, Syamsul Arifin. Tim dari KPK bahkan sudah memasang papan penyitaan di rumah Gubernur Sumatera Utara tersebut. “Pukul 11.00 WIB, tim dari KPK memasang papan penyitaan,” ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi saat dihubungi wartawan, Senin 10 Januari 2011. Rumah Syamsul ini terletak di […]

  • Jangka Dekat UKK Imigrasi Sibolga di Madina Akan Jadi Kantor Imigrasi Madina

    Jangka Dekat UKK Imigrasi Sibolga di Madina Akan Jadi Kantor Imigrasi Madina

    • calendar_month Rabu, 12 Jul 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN ( Mandailing Online ) Kepala Kantor Imigrasi Sibolga Saroha Manullang menyampaikan, kunjungan Tim Direktorat jendral imigrasi melakukan verifikasi dan monitoring di Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi kelas II TPI Sibolga, ke Mandailing Natal (Madina) Rabu (12/7/2023) terkait dengan peningkatan status UKK menjadi kantor imigrasi. Dikatakannya kantor UKK yang cabang dari Sibolga diharapkan dapat menjadi […]

  • 10,46% kosmetik di Sumut tak aman

    10,46% kosmetik di Sumut tak aman

    • calendar_month Minggu, 6 Feb 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Kaum wanita di Sumatera Utara diingatkan dalam menggunakan kosmetik. Pasalnya, kosmetik yang beredar di Sumut masih belum aman Dari hasil uji kosmetik tahun 2010 yang dilakukan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Sumut, sebanyak 10,46 persen kosmetik tidak memenuhi syarat kesehatan. Sebagian terbukti mengandung pewarna yang dilarang. Bahkan, masih ada yang mengandung […]

expand_less