Kamis, 12 Mar 2026
light_mode

Isu Mutasi bergulir di Akhir Bulan Desember tahun 2012

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Sabtu, 27 Okt 2012
  • print Cetak

Pejabat di Paluta Kasak Kusuk

Paluta,(MO). Mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) bakal bergulir dalam waktu dekat ini. Sejumlah pejabat mulai kasak-kusuk mengamankan dan mencari posisi empuk. Beberapa di antaranya, sudah bolak-balik ke rumah Bupati Paluta baik di Padangsidimpuan maupun di rumah dinas Bupati Paluta, Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak. Ada juga menggunakan jalur birokrasi, mendekati pejabat atau orang-orang sekitar Bupati dan pembisik Bupati Paluta Drs H Bachrum Harahap.
Informasi dihimpun, para pejabat yang akan di mutasi tersebut sulit didapatkan. Namun isu ini cukup membuat penasaran sejumlah pejabat se-Paluta khususnya di level eselon II, III dan IV atau setara kepala dinas maupun kepala bagian serta badan.

Namun yang mencuat perbincangan ditengah-tengah PNS dan para pemerhati Paluta dan para LSM dan Pers di Paluta, para pejabat bakal yang bakal Nonjob alias dimutasi oleh Bupati Paluta dan Wakil Bupati Paluta Drs H Bachrum Harahap dan H Riskon Hasibuan.

Di antaranya, Plt Kakan Kesbanlinmas, Plt Kepala Dinas Kesehatan Paluta, Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan Paluta, Plt Kadis PU dan sejumlah Camat dan Kabag dilingkungan Sekretariat Pemda Paluta.

Kendati jumlahnya belum diketahui. Pelaksanaan mutasi itu, sepertinya cukup tertutup untuk bisa diungkap ke publik yang membuat pejabat tersebut harap-harap cemas. Diprediksi mutasi itu akan “diledakkan” di akhir bulan Desember tahun 2012 mendatang.

Plt Sekdakab Kabupaten Padang Lawas Utara Husni Afgani Hutasuhut ketika dikonfirmasi Analisa tidak ada jawaban.

Ditempat terpisah, Wakil Ketua Forum Pemuda Peduli Paluta Seri Harahap, menyikapi kembali mencuatnya isu mutasi belakangan ini, ia menilai hal itu sebagai suatu yang wajar. Yang terpenting adalah, jika Bupati Paluta benar-benar mau melakukan mutasi, itu harus dimaksudkan untuk memperbaiki yang ada saat ini. “Mutasi jangan hanya sebagai rutinitas dan persoalan like or dislike. Jangan juga karena tekanan dari siapapun,” tegasnya.

Ia pun menambahkan,mutasi harus benar-benar sebagai sebuah penyegaran dan optimalisasi kinerja para pejabat SKPD. Bupati juga harus melakukan mutasi berdasarkan evaluasi objektif dari sistem birokrasi yang ada saat ini.

“Yang terpenting adalah, isu mutasi ini jangan dijadikan sebagai alat untuk memecah konsentrasi birokrasi yang saat ini sedang dibangun Bupati Paluta,” ungkapnya. (analisa/ong)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mustafa Bakri Batal Maju, Siap Dukung Sofwat

    Mustafa Bakri Batal Maju, Siap Dukung Sofwat

    • calendar_month Minggu, 24 Nov 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

        MEDAN (Mandailing Online) – H. Mustafa Bakri Nasution menyatakan tak maju sebagai calon bupati Madina di Pilkada 2020. Pimpinan Pesantren Musthofawiah Purba Baru itu juga mutuskan ikut mendukung penuh pencalonan Brigjend TNI (Purn) M. Sofwat Nasution. Sikap ini diungkapkan Musthafa Bakri ketika menerima silaturrahmi Sofwat Nasution di kediamannya di Medan, Sabtu malam (23/11). […]

  • Bupati Madina Diminta Realisasikan Janji Revisi Peta Hutan

    Bupati Madina Diminta Realisasikan Janji Revisi Peta Hutan

    • calendar_month Jumat, 6 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan. Ketua Forum Keluarga Besar Batang Natal (FKBBN) Mara Halim Nasution meminta Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Hidayat untuk segera merealisir janjinya merevisi peta hutan lindung, taman nasional serta hutan produksi di Kabupaten Madina khususnya yang berada di Kecamatan Batang Natal karena dinilai melanggar Pasal 36 ayat 1 dan 2 UU No 39/1999 tentang Hak […]

  • H. Maraganti Batubara Dilantik Jadi Ketua DPRD Madina

    H. Maraganti Batubara Dilantik Jadi Ketua DPRD Madina

    • calendar_month Senin, 6 Agt 2018
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUGAN (Mandailing Online) – H. Maraganti Batubara dilantik menjadi ketua DPRD Mandailing Natal, Senin (6/8/2018). Pelantikan dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal di ruang paripurna, DPRD Mandailing Natal. Maraganti Batubara menduduki jabatan ketua DPRD ini menggantikan Hj. Leli Artati, rekan separtainya, Partai Hanura. Pengangkatan Maraganti sebagai ketua DPRD Mandailing Natal berdasar Surat Keputusan Gubernur Sumatera […]

  • MAN 1 Madina Berzikir

    MAN 1 Madina Berzikir

    • calendar_month Jumat, 22 Okt 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Mandailing Natal (Madina) menggelar zikir akbar. Itu dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional  dan ucapan syukur atas segala prestasi yang diraih para pelajar. Kegiatan berlangsung di lapangan upacara  MAN 1 Madina, Jumat (22/10 /2021) pagi. Pelajar-pelajar MAN 1 Madina banyak meraih prestasi tingkat nasional dan tingkat Tabagsel. […]

  • Gerakan Mangalap Holong Fraksi Golkar

    Gerakan Mangalap Holong Fraksi Golkar

    • calendar_month Rabu, 4 Sep 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Fraksi Partai Golkar di DPRD Madina menggagas “Gerakan Mangalap Holong” dalam memperkuat penyerapan aspirasi konstituen. Ketua Fraksi Golkar, Arsidin Batubara menjawab Mandailing Online di ruang Fraksi Golkar DPRD Madina, Rabu (4/9/2019) menyatakan setiap anggota Fraksi Partai Golkar akan melakukan “Gerakan Mangalap Holong” dalam arti setiap masa reses, setelah masing-masing anggota […]

  • Pantai Barat Mandailing dan Sumtra Berpeluang Jadi Daerah Persiapan

    Pantai Barat Mandailing dan Sumtra Berpeluang Jadi Daerah Persiapan

    • calendar_month Senin, 29 Feb 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA (SUMUT POS) – Usulan pemekaran Sumatera Utara (Sumut) mendapat ‘angin segar’. Meski Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) telah mengusulkan moratorium, tapi bagi usulan pemekaran yang sebelumnya telah dibahas DPR pada 2009-2014, tetap terbuka kemungkinan ditetapkan menjadi daerah persiapan. Itu diungkap Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri), Sumarsono. Sebab, lanjutnya, dari […]

expand_less