Memperjuangkan wilayah Mandailing Natal menjadi sebuah Daerah Otonomi Baru bukanlah semudah membalik telapak tangan, karena itu membicarakan seorang bupati/wakil bupati (pemimpin) untuk wilayah kita sangat tidak elok sekali kalau seorang pemimpin suka menangis dan juga tak tegar. Sebab menjadi pemimpin di Bumi Gordang Sambilan harus tegar dan tidak boleh menangis menghadapi masyarakat.
Demikian sekelumit hasil wawancara dengan Wakil Ketua DPD Golkar Madina, Ir. Mohammad Amin Daulay yang juga aktivis di bidang penegakan hukum dan pemuda, di rumahnya, Sabtu (5/7) lalu. Berikut ini petikan wawancaranya:
Bagaimana anda melihat pemerintahan sekarang?
Tak tahu harus mulai dari mana. Sebab, takut nanti dikatakan kita melempar fitnah. Saya juga bingung melihatnya, karena kondisi sekarang sudah tak sesuai dengan visi dan misi yang tercantum dalam Lembaran Daerah. Saya juga bertanya-tanya, sebenarnya mau dibawa kemana Mandailing Natal kita ini sekarang?
Ingat lho, saya begini juga ikut memperjuangkan wilayah Mandailing Natal menjadi daerah otonomi baru. Bukan memuji diri, nyata kok dan banyak saksinya. Makanya, kalau saya jalan-jalan malam hari, khusus di Kota Panyabungan, saya ikut bingung. Kenapa tidak ada perkembangan kota Panyabungan sekarang? Mana yang salah dan mana yang harus dibereskan.
Mungkin pimpinannya yang salah?
Tak juga. Cuma kalau untuk wilayah Mandailing Natal yang dibutuhkan adalah seorang pemimpin yang tegar dan tidak suka menangis, sebab kalau pimpinan suka menangis, tentu rakyat atau anak buahnya mungkin meraung-raung. Kalau pimpinan sudah menangis, tentu tak tegar lagi kelihatan. Memang ada orang yang menangis kelihatan tegar? Nggak kan.
Bupati/wakil bupati Madina mendatang harus tegar dan kuat, serta mempunyai planing yang dapat menggairahkan ekonomi rakyat kita. Bukan pemimpin yang tak mempunyai visi yang baik. Sebab mindset yang kurang baik itu harus dirobah. Lihat kondisi sekarang, gimana kita lihat pemerintahan sekarang, sepertinya tak bergairah kerja, entah kenapa, kurang tau juga.
Lalu bagaimana memperbaikinya kembali?
Waduh, kok tanya saya? Tanya DPRD kita-lah, apa kerja mereka, pernahkah mereka melihat secara langsung kondisi masyarakat? Apa yang dibutuhkan oleh rakyat sekarang ini? Untuk kita ketahui bersama, Mandailing Natal itu punya potensi alam yang sangat baik andai kata dikelola dengan baik juga.
Percaya tidak, Mandailing Natal itu menghabiskan telor ayam sebanyak 1.000 butir setiap hari? Tentu siapa pun yang kita tanya, pasti mengatakan: “percaya”. Nah, kalau dikalikan Rp 1.000 jumlahnya tentu Rp 1 juta. Kalau satu bulan berarti 30 X 1000 = 30.000 telor. Lalu 30.000 X Rp 1.000,- sama dengan 30.000.000,00. Kenapa Pemerintah sekarang tak melihat itu, padahal ada programnya di Dinas Pertanian dan Peternakan.
Selain terlur ayam, Madina juga memasok ikan mas dari luar, yakni Pasaman Sumatera Barat. Apa pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Madina tak malu, setiap harinya masuk ikan mas dari Sumbar? Pernahkah persoalan ikan mas itu diprogramkan Pemkab Madina? Bukan gak pernah, justeru sudah berulang kali. Namun hasilnya nihil. Anehnya kok dibiarkan saja oleh Dewan? Heran kita kan.
Untuk memperbaikinya kembali, ini bukan mau mengajari limau berduri, kita kan mengetahui bahwa Pemerintah Mandailing Natal sejak era H. Amru Daulay, SH, daerah Pantai Barat sudah dijadikan wilayah perkebunan, wilayah Kotanopan pendidikan dan wilayah Panyabungan sebagai kota Pemerintahan. Sekarang kan sudah lari dari visi dan misi yang tertuang dalam Lembaran Daerah. Ini yang harus kitab luruskan.
Bagaimana Panyabungan sebagai ibukota Kabupaten, apakah sudah berubah menjadi lebih baik?
Ha ha ha ha ha…. Apanya yang berobah? Dulu Jalan Mesjid Raya bisa dilalui kenderaan roda empat, sekarang tak bisa. Dulu tidak pernah banjir di Pasar Lama Panyabungan, sekarang asal datang hujan pasti banjir. Itulah salah satu perubahannnya.
Sebenarnya, jika berkunjung ke Mandailing Natal, masyarakat luar Madina pasti akan melihat Ibukotanya bagaimana. Sebab, Panyabungan merupakan wajah Mandailing Natal. Tentu harus dirubah secara bersama-sama dengan segenap pihak yang ada. Itu baru pimpinan namanya.
Bagaimana dengan OKP/Ormas, kok sepertinya tidak dilibatkan Pemerintah?
Terus terang, jika jumpa dengan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution saya ingin menyampaikan agar pemerintah memberdayakan OKP, Ormas dan KNPI. Misalnya, dalam hal gotong royong, dulunya hidup dan sekarang tak hidup lagi. Nah, untuk itu harus dimulai dengan menggerakkan generasi muda.
Berapa sih anggaran yang dibutuhkan untuk memberdayakan pemuda? Kenapa ketika APBD Madina masih sekitar Rp 450 Milyar dulu, kegiatan pemuda banyak sekali dan jelas membantu pemerintah dalam mengisi pembangunan. Sekarang, peranan pemuda itu mulai redup. Mungkin hanya menjelang pesta demokrasi, seperti Pilkada, para kandidat memakai tangan OKP atau pemuda, itu pun untuk mendukungnya dan setelah itu dilupakan lagi.
Peliput : Iskandar
Editor : Ludfan Nasution
