Efisiensi Belanja Nasional Berdampak pada Pembangunan Infrastruktur Madina

Kepala Dinas PUPR Madina Ir. Elfi Yanti S Harahap (kiri) ketika memantau kegiatan pengaspalan di salah satu ruas jalan di Madina bersama Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution tahun lalu. (foto: dok)

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Penghematan belanja secara nasional tahun 2025 berdampak terhadap pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Madina kini kehilangan Rp70,1 miliar. Hampir 95 persen kegiatan fisik yang telah direncanakan pembangunannya, tertunda akibat efisiensi ini.

Penghematan menyusul Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.

Kepala Dinas PUPR Madina Ir. Elfi Yanti S Harahap, ST, saat ditemui di PanyaPanyabungan, Jumat (14/2/2025) mengatakan, Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang irigasi dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pekerjaan umum habis dan terkena efisiensi anggaran.

“Akibat efisiensi anggaran secara serentak dari pemerintah pusat, Dinas PUPR Madina tidak lagi memperoleh DAK Rp3,1 miliar, dan DAU sebesar Rp67 miliar. Semua kegiatan dinolkan dari sumber anggaran tersebut,” kata Elfi.

Akibat efisiensi ini, Elfi menyebut pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan lainnya yang sudah final dibangun tahun 2025, menjadi tertunda. Bahkan, bangunan yang menjadi urgensi juga ditunda pembangunannya.

“Misalnya jembatan di Desa Aek Mata, kelanjutan pembangunan jalan dari Simpang Desa Pagur ke Desa Banjar Lancat, tertunda akibat efisiensi ini,” ungkapnya.

Di sisi lain, di balik efisiensi anggaran secara serentak ini, PUPR Madina masih memiliki anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

Dana yang diperoleh ini dari tiga sumber, pertama, dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp3,5 miliar, kedua, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Pemprov Sumut Rp1,3 miliar, dan ketiga dari DAK peruntukan percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem terpadu Rp2,5 miliar.

“Ketiga sumber dana ini sudah dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan jalan Padang Silojongan-Ranto, jalan kota di Natal, serta sanitasi dan air bersih,” sebutnya.

“Jadi di luar itu, seluruh kegiatan fisik yang sudah kita rencanakan yang seharusnya bulan Januari 2025 akan kami laksanakan, akhirnya dibatalkan akibat efisiensi ini,” ungkap Elfi Yanti Harahap.

Meski demikian, kata Elfi, masih ada upaya-upaya yang akan dilakukan Pemkab Madina melalui kebijakan bupati dan wakil bupati soal pengalihan anggaran dari instansi lain yang tidak begitu urgensi kegiatannya. Ia berharap upaya ini terwujud agar pembangunan tetap dilaksanakan pada tahun 2025 ini.

“Yang tidak terkena recofusing di instansi lain akan dialihkan anggarannya ke bangunan fisik yang sebelumnya sudah kita rencanakan,” ujarnya.

Dilansir dari detiknews, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya menerapkan efisiensi anggaran di kementerian, lembaga, dan daerah, untuk masyarakat. Prabowo menyinggung ada ‘raja kecil’ yang melawan kebijakannya tersebut.

“Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi ‘raja kecil’, ada. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat,” kata Prabowo saat memberikan sambutan di Kongres ke-XVIII Muslimat NU di Jatim Expo, Surabaya, Senin (10/2/2025).

Prabowo ingin efisiensi anggaran dapat memperbaiki semua sekolah yang jumlahnya kurang lebih 330.000. Namun, anggaran untuk perbaikan sekolah selama ini hanya cukup untuk memperbaiki 20.000 sekolah.

Penghematan anggaran yang mencapai Rp 306,69 triliun ini dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk menunjang berbagai program-program prioritas, juga didalamnya termasuk Program MBG alias Makan Bergizi Gratis. (rel/dahlan)