JAKARTA – Ketua Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat menduga pembakaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah didalangi mafia Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal.
“Para mafia TKI ilegal ini ingin agar program pemutihan TKI yang melanggar batas izin tinggal di Arab Saudi gagal,” katanya dalam dialog publik pada Jambore Buruh Migran Indonesia di Sidaurip Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, tadi malam.
Jumhur menambahkan, para mafia berbisnis mempekerjakan TKI yang bermasalah, terutama yang masa izin tinggalnya habis. Dari bisnis ini, mafia mampu mengeruk keuntungan luar biasa besar.
Program pemutihan membuat mafia khawatir kehilangan para pekerja ilegalnya. TKI legal tentu lebih memilih tidak bekerja pada mafia, melainkan pada jalur yang sesuai.
“Banyak penampungan TKI ilegal yang beroperasi secara tersembunyi di kota-kota besar Arab Saudi seperti di Madinah, Mekkah dan Jeddah,” jelasanya.
Soal program pemutihan, berdasar data hingga Senin sore, 54 ribu orang lebih telah dilayani dalam program ini. Namun masih ada puluhan ribu lainnya yang belum terlayani. “Nantinya program pemutihan akan berlanjut supaya tenaga kerja kita yang berada di luar negeri legal semua,” tegasnya.
Pemerintah menegaskan, kerusuhan yang terjadi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi, terjadi karena tenaga kerja Indonesia (TKI) hilang kesabaran saat mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).
“Kan bisa saja marah, karena lama menunggu,” ujar staf ahli Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Abdul Wahid Maktub saat wawancara di salah satu televisi kemarin.
Menurut mantan Dubes RI untuk Qatar itu, tradisi menunggu lama pasti membuat siapa saja akan pusing, kecewa dan akan menimbulkan emosi. “Saya saja pasti akan pusing,” ungkap Wahid.
Ia meminta pemerintah perlu memperhatikan jumlah KJRI, SDM dan peralatan agar pelayan kepada TKI berjalan lancar. Selama ini kata Wahid di Arab Saudi hanya ada dua KJRI, yaitu KJRI Jeddah dan KJRI Riyadh.
“Kita minta ada penambahan lah, dan ini perlu dianggarkan,” tandasnya.(Rmol)
