JAKARTA (Mandailing Online) – Indonesia secara besar-besaran meningkatkan impor beras selama delapan bulan pertama pada tahun ini dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022.
Kebijakan itu di tengah riuhnya kritikan yang menilai pemerintah Indonesia tak serius memperbaiki kebijakan pertanian dan terhadap nasib petani.
Menurut Badan Pusat Statitisk (BPS), kebijakan itu seiring upaya pemerintah untuk mengisi kembali stok bahan kebutuhan pokok itu.
Indonesia ikut panik menyusul kepanikan global terhadap harga beras akibat El Nino. Negara-negara esportir beras dipimpin India mengurangi ekspor beras mereka untuk menekan inflasi di negara masing-masing.
Indonesia mengimpor 1,59 juta ton beras pada periode Januari-Agustus, naik dari 237.146 ton pada periode yang sama tahun lalu, kata Amalia Adininggar Widyasanti, penjabat Kepala BPS saat memberikan keterangan tentang data perdagangan, Jumat (15/9) dilansir VoA Indonesia.
Lebih dari separuh pembelian beras itu berasal dari Thailand (802.000 ton), katanya, disusul oleh Vietnam (674.000 ton), India (66.000 ton) dan Pakistan (45.000 ton).
Pemerintah menugaskan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengimpor 2,3 juta ton beras tahun ini untuk mengurangi dampak pola cuaca El Nino yang menyebabkan kekeringan di Asia Tenggara. Namun, kontrak pembelian beras sebanyak 453.000 ton belum diperoleh, kata seorang pejabat Bulog awal pekan ini.
“Harga beras global sedang naik. Kami ingin meningkatkan cadangan beras strategis kami, tetapi untuk mengimpor pun sulit mendapatkannya,” kata Presiden Joko Widodo pada acara terpisah pada Jumat, seraya menambahkan bahwa kesulitan untuk mendapatkan beras dari luar negeri didorong oleh pembatasan ekspor oleh beberapa negara.
Cuaca panas di wilayah-wilayah pertumbuhan utama padi di Asia mengancam panen, menaikkan harga beras sebanyak 20%, dan negara-negara yang dipimpin oleh eksportir utama India membatasi pengiriman untuk mengendalikan inflasi dan menjamin ketahanan pangan bagi masyarakatnya.
Total impor beras Indonesia pada 2023, termasuk untuk hotel dan restoran, diperkirakan mencapai 2,9 juta ton, kata Badan Pangan Nasional awal pekan ini.
India pada bulan Juli lalu melarang ekspor beras non-basmati untuk menjaga agar harga beras di dalam negeri tetap rendah. Tetapi larangan itu menimbulkan dampak terhadap negara-negara lain.
India, yang merupakan pengekspor beras terbesar di dunia, menyumbang 40% perdagangan beras global. India mengekspor beras ke sekitar 140 negara.
Harga ekspor beras Vietnam, telah mencapai titik tertinggi dalam 15 tahun terakhir sehingga membuat orang-orang yang paling rentan di beberapa negara termiskin terancam.
Indonesia dan Pertanian
Anggota DPRD Kaltim Harun Al Rasyid mengingatkan Indonesia agar tidak menjadikan impor sebagai solusi mengatasi ketersediaan beras.
“Indonesia ini kan tanahnya luas begitu juga lautnya. Seharusnya Indonesia jadi negara agraris dan maritim. Ini harusnya jadi prioritas pembangunan, yang menciptakan swasembada pangan,” ungkap, Minggu (9/4/2023) dikutip dprd.kaltimprov.
“Kami menyesalkan langkah pemerintah mengambil kebijakan impor beras. Ini merupakan buah dari buruknya pemerintah dalam menangani persoalan pangan, yang hampir tiap tahun selalu berulang,” kata Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, dalam keterangannya, Selasa (28/3) dikutip Alinea.id.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Jakarta.
Mewakili Fraksi Patai Keadilan Sejahtera, Slamet menilai selain kebijakan pertanian, rencana impor beras juga akibat dari sengkarut tata kelola beras nasional.
“Menurut kami, persoalan ini terjadi karena lemahnya tata kelola beras nasional, di mana saat musim panen raya bulan Februari hingga April, penyerapan Bulog yang mendapatkan penugasan pemerintah untuk mengisi CBP sangat rendah. Hanya 233.240 ton. Sedangkan, produksi beras petani dari bulan Februari-April 2022 12,82 juta ton. Artinya, produksi dalam negeri (seharusnya) cukup untuk pemenuhan CBP,” ungkap Slamet, Selasa (10/1/2023).
Sumber: VoA Indonesia / dprd.kaltimprov / Alinea.Id / dpr.go.id.
Editor: Dahlan Batubara
