Bogor, (MO- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan dirinya telah mengirim surat kepada Presiden Myanmar Thein Sein untuk menyelesaikan masalah etnis Rohingya dengan sebaik-baiknya.
“Tadi malam saya siapkan surat. Insya Allah terkirim kepada Presiden Thein Sein (Presiden Myanmar), ungkapkan harapan Indonesia ke Pemerintah Myanmar untuk selesaikan permasalahan etnis Rohingya dengan sebaik-baiknya,” kata Presiden dalam konferensi pers di kediamannya Puri Cikeas, Sabtu.
Presiden menilai, masalah konflik Rohingya dan Rakhine harus didudukkan dalam konteks yang objektif.
Menurut Presiden, konflik ini merupakan konflik horizontal yang terjadi antaretnis, dimana kedua etnis memiliki agama yang berbeda. Rohingya beragama Islam yang minoritas, sementara Rakhine beragama Budha yang merupakan mayoritas.
Berdasarkan laporan dari Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Duta Besar Indonesia di Myanmar, menurut Presiden sejauh ini tidak ada genosida (pembersihan etnis) dalam konflik komunal tersebut.
Menurut Presiden, tercatat 77 korban jiwa meninggal dalam konflik tersebut, 109 luka-luka, 17 masjid rusak, 15 monastry (rumah ibadah agama Budha) rusak dan 5.000 rumah rusak atau terbakar.
“Bukan seperti yang diberitakan,” katanya.
Sementara akibat konflik yang terjadi di bulan Mei dan Juni tersebut, jum lah pengungsi Rohingya meningkat menjadi 53 ribu, sementara pengungsi dari etnis Rakhine mencapai 24 ribu.
Menurut Presiden, memang terdapat persepsi penanganan pengungsi yang dinilai diskriminatif dari Pemerintah Myanmar terhadap penanganan pengungsi etnis Rohingya.
Untuk itu, Presiden mengungkapkan perlunya membenahi penanganan pengungsi yang lebih baik dan menangani konflik etnis tersebut secara lebih baik.
Menurut Presiden, Pemerintah Myanmar telah berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan membentuk komite investigasi pascakerusuhan, mengundang UNHCR dan Worl Food Programme dalam penanganan pengungsi dan melihat langsung ke tempat kejadian.
Selain itu, juga mengundang para duta besar negara Islam, seperti Indonesia, Kuwait dan Arab Saudi untuk melihat langsung ke lapangan.
Namun dia juga mengusulkan agar dalam hal ini selain mengundang Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga lembaga-lembaga regional lainnya seperti Organisasi Konferensi Islam maupun ASEAN untuk dapat melihat langsung apa yang terjadi sebenarnya di lapangan.
Secara Tepat
Di tempat yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar bantuan solidaritas kepada etnis Rohingnya disalurkan secara tepat dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada pemerintah terutama kementerian laur negeri.
“Saya terima kasih dan berikan penghargaan atas bantuan dan solidaritas. Agar bentuk kepedulian dan solidaritas bisa diwujudkan dengan sasaran yang tepat, saya berharap konsultasikan dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini kementerian luar negeri,” kata Presiden Yudhoyono.
Presiden mengatakan, beberapa waktu lalu, banyak solidaritas yang diberikan masyarakat terhadap peristiwa di dunia yang tidak terkoordinasi dengan pemerintah Indonesia. Akibatnya terjadi masalah diplomatik dan pemerintah harus turun tangan menyelesaikan masalah tersebut.
“Di waktu lalu banyak spontanitas, begitu saja komponen masyarakat Indonesia datang ke negara lain, begitu ada masalah diplomatik, akhirnya pemerintah turun tangan dan menyelesaikannya. Kita tidak berharap itu terjadi di masa depan, saya hargai solidaritasnya,” katanya.
Presiden mengharapkan solidaritas tersebut juga tidak menimbulkan persepsi yang salah yang justru memperunyam permasalahan terutama dengan Myanmar sebagai sesama anggota ASEAN.
Ia mengungkapkan, dalam pengalaman Indonesia menangani konflik Ambon, pihaknya tidak bisa menerima begitu saja bantuan dari negara lain.
“Oleh karena itu, marilah kita jaga semua ini, percayalah Pemerintah Indonesia akan berbuat apa yang perlu diperbuat untuk misi kemanusiaan, tapi sebagai negara ASEAN kita juga ingin kontribusi sehingga bawa kebaikan bagi Myanmar, Indonesia, dan dunia,” katanya.
Sementara itu, dalam konferensi pers tersebut, Presiden didampingi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Pendidikan M Nuh, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. (Ant)
