Suatu hari, kepala Stasiun Padalarang, yang berada di wilayah Divisi Siliwangi, ditembak PMC. “Maka terpaksa PMC ditindak. Semua badan penyelidik yang beroperasi dibawah markas besar atau kementerian pertahanan di Yogya, berangsur-angsur kena penertiban oleh Divisi saya,” aku Nasution dalam Memenuhi Panggilan Tugas: Kenangan Masa Muda (1989: 217).
Seperti Lubis, Nasution juga tak ketinggalan ikut Republik. Dia memimpin para pemuda dan bekas tentara di Bandung setelah proklamasi 1945. Seperti Lubis pula, pangkatnya dengan cepat jadi kolonel. Waktu Nasution menjadi Panglima Markas Besar Komando Djawa (MBKD) setelah 1948, Lubis, yang ditendang Perdana Menteri Amir Sjafruddin sebagai kepala intel, memimpin badan intelijen di MBKD. Dan sulit baginya membangun intelijen di Kementerian Pertahanan setelah 1948, hingga dia lebih banyak di militer (Angkatan Darat).
Perang Kolonel
Setelah tentara Belanda cabut, Lubis berusaha membangun lagi badan intelijen dengan nama Intelijen Kementerian Pertahanan (IKP) pada 1952. Badan ini tak lama umurnya. Lubis lalu diarahkan oleh Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Kolonel Tahi Bonar Simatupang untuk memimpin Biro Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP).
Sementara itu, pada awal 1950-an, Nasution sudah menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Dua kali dia mengisi posisi itu. Dalam sejarah Angkatan Darat, dia orang terlama yang menjadi KSAD, sekitar 7 tahun. Semasa Nasution jadi KSAD itulah pertentangan antara Lubis dengan Nasution meruncing.
Sejak akhir era Revolusi, menurut catatan Suhario Padmodiwiryo alias Hario Kecik dalam Memoar Hario Kecik: Autobiografi Seorang Mahasiswa Prajurit (1995), “sudah terjadi ketidakserasian antara TB Simatupang, AH Nasution dan Z Lubis. Ketiga perwira berkedudukan tinggi ini punya pendukung masing-masing” (hlm. 399).
Perseteruan pun berlanjut di Staf Umum Angkatan Darat dan Kementerian Pertahanan era 1950-an.
Rivalitas antara Lubis dengan Nasution tentu diperparah dengan pertentangan para politisi era 1950-an. Lubis jelas berseberangan dengan Nasution dalam Peristiwa 17 Oktober 1952. Lubis berhasil mengintai kelompok Nasution yang hendak membubarkan parlemen—yang berisikan politisi yang dianggap tidak becus urus negara. Lubis, yang kala itu berada di pihak presiden—yang tak ingin parlemen bubar—kasak-kusuk membayangi demonstran yang digerakkan kelompok Nasution.
“Orang-orang saya sempat masuk diantara mereka,” kata Lubis dalam memoarnya (hlm. 61).
Orang-orang Lubis berhasil mengarahkan demonstran dan bikin kecewa kelompok Nasution. Di akhir demontrasi, para demonstran berteriak “Hidup Bung Karno” dan usaha kelompok Nasution untuk membubarkan parlemen pun gagal.
Setelah 17 Oktober 1952 itu, Lubis diangkat menjadi Wakil KSAD. Sementara Nasution tersingkir dari posisi KSAD dan dari 1952 hingga 1955 ia jadi orang sipil yang menyusun banyak buku dan membangun Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).
Lubis mendampingi Bambang Sugeng sebagai KSAD. Bambang Sugeng hanya jadi KSAD dari 1952 hingga 1955. Lubis pun jadi pejabat KSAD selama hampir dua bulan. Setelahnya Bambang Utoyo pun jadi KSAD untuk empat bulan. Setelahnya Nasution naik lagi jadi KSAD.
Hario Kecik dalam memoarnya menyebut, Perdana Menteri Burhanudin Harahap pernah menunjuk Zulkifli Lubis sebagai KSAD. Tapi karena tak ingin dianggap ambisius, Lubis menolak. Lubis pun mengajukan beberapa nama seperti Gatot Subroto, Simbolon, Sudirman, dan lain-lain (hlm. 407-408).
Waktu Perdana Menteri bertanya, “Mengapa Nasution tidak masuk dalam daftar?” Lubis menjelaskan bahwa dalam Konferensi Yogya, Nasution pernah menyatakan sikap bahwa dirinya akan meninggalkan Angkatan Darat. Namun, Lubis mengatakan, jika Burhanudin Harahap berkenan, nama Nasution akan dimasukkan dalam daftar.
“Sebenarnya, yang menggarap ‘pengusulan Nasution’ ini adalah orang-orang Masyumi. Pada waktu itu disarankan pada Lubis untuk mendatangi Nasution untuk minta keterangan tertulis kesediaan Nasution dicalonkan sebagai KSAD,” tulis Hario Kecik.
Beberapa perwira yang belakangan terlibat PRRI/Permesta tak suka Nasution jadi KSAD lagi. Nasution dua kali menolak ketika Lubis menghampiri. Namun waktu Lubis di Makassar, Nasution mengatakan kepada media bahwa dirinya mau jadi KSAD.
Di awal-awal Nasution jadi KSAD lagi itu, seperti diakuinya dalam Memenuhi Panggilan Tugas: Masa Pancaroba Kedua (1984), ia berusaha menjaga hubungan dengan Lubis. Waktu Lubis naik haji bersama istrinya, Nasution ikut mengantar dan menjemput ke bandara Kemayoran (hlm. 20-23). Tapi apa yang terjadi kemudian adalah cerita soal rivalitas mereka.
“Sudah jadi pembicaraan umum, bahwa KSAD [Nasution] dan WKSAD [Lubis] tidak bersatu. Bung Hatta pun pernah menyebut gekibbel (cekcok terus menerus) antara kami berdua,” tulis Nasution dalam Memenuhi Panggilan Tugas: Masa Pancaroba Kedua.
Tak heran, posisi Lubis sebagai Wakil KSAD pun kemudian digantikan oleh Gatot Subroto pada 1956. Lubis sendiri hendak ditempatkan sebagai Panglima TT I Sumatra, menggantikan Kolonel Mauludin Simbolon. Tapi hal itu tidak pernah terjadi. Perseteruan kian meruncing.
Lubis membuat gerakan-gerakan, tapi gagal. Satu yang terkenal adalah Peristiwa Kranji. Ada tuntutan dari Lubis dan kawan-kawannya agar pemerintah memberhentikan Nasution. Lubis kemudian dipecat. Waktu Sumatra memanas, Lubis pergi ke sana. Dia bergabung PRRI/Permesta dan kalah besar dari Nasution.
Menjelang HUT TNI ke-73, Tirto menayangkan dua serial khusus tentang sejarah militer Indonesia: “Seri Para Panglima Soeharto” dan “Seri Rivalitas Tentara”. Serial pertama ditayangkan tiap Kamis, serial kedua tiap Jumat. Edisi khusus ini hadir hingga puncak perayaan HUT TNI pada 5 Oktober 2018.***
Dicopy dari: Tirto.id, edisi 28 Agustus 2018 berjudul “Perang Saudara Nasution vs Lubis Panaskan Angkatan Darat”
Penulis untuk Tirto.Id: Petrik Matanasi
