Oleh: Nahdoh Fikriyyah Islam
Dosen dan Pengamat Politik
Penderita terinfeksi covid-19 dikabarkan kian meningkat. Laju penambahan pasien yang terus bertambah membuat persediaan faskes di negeri ini sangat kekurangan. Pasien terinfeksi ternyata seperti yang diberitakan bukan hanya kalangan masyarakat biasa yang sering diklaim tidak taat prokes karena ngeyel. Namun juga lingkaran pejabat banyak terinfeksi virus yang sudah masuk tahun kedua ini tak kunjung angkat kaki.
Penanganan kesehatan terhadap para pejabat akhirnya dianggap perlu diistimewakan sehingga harus ada ketersediaan atau pelayanan yang spesial juga bagi pejabat yang terinfeksi covid-19. Seperti yang dilansir dari situs berita online gelora.co, Selasa (07/07/2021), Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaseuw menyoroti banyak pejabat negara positif covid-19 dan sulit mendapatkan fasilitas kesehatan. Ia meminta pemerintah membuat rumah sakit khusus pejabat.
Pernyataan ini disampaikan Rosaline saat menjadi pembicara di webinar survei median, Rabu (7/7/2021). Awalnya, Rosaline menilai sejak pertama pemerintah tidak siap dalam menangani pandemi Corona. Rosaline lantas menceritakan dirinya kerap membantu pejabat negara yang dinyatakan positif covid-19. Namun, para pejabat itu disebut kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan. Ia menyebut pemerintah memiliki RSPAD yang ikut menangani pandemi covid, namun menurutnya pemerintah perlu lebih waspada dengan banyaknya pejabat yang positif covid.
Para pejabat ini juga dinilai perlu diistimewakan karena memiliki tugas untuk memikirkan negara dan rakyat. Tidak hanya itu, dia juga mengaku kesulitan mencari ruang kosong untuk perawatan covid. Sehingga menurutnya, pemerintah perlu membuat RS khusus untuk pejabat negara. Ia meminta perhatian kepada pemerintah bagaimana caranya harus ada RS khusus untuk pejabat negara.
Pandemi covid-19 sudah merenggut banyak nyawa manusia. Dan mereka yang telah terinfeksi virus ini tidak pandang bulu. Baik dari kalangan masyarakat yang sangat tidak mampu hingga pejabat atau kalangan elit. Virus sejatinya tidak mengenal mana kaya dan miskin. Jika sudah terinfeksi, maka gejala dan indikasinya tentu saja sama.
Penyediaan faskes yang memadai, murah, dan mudah adalah dambaan rakyat dan kewajiban pemerintah untuk menyediakannya. Semua lapisan masyarakat harus mendapatkan layanan publik (public service) oleh negara baik yang miskin maupun kaya. Rakyat biasa maupun pejabat. Tidak boleh memberikan keistimewaan pada golongan tertentu karena hal tersebut adalah kezaliman dan ketidakadilan.
Tingginya angka terinfeksi dan korban nyawa dari situasi wabah bukanlah semata-mata kesalahan masyarakat secara mutlak. Apakah karena melanggar prokes atau tidak percaya dengan covid-19. Melainkan lebih kepada kebijakan negara yang amburadul dan tidak jelas arah. Istilah demi istilah dalam menghadapi wabah terus berganti, namun minim solusi. Dari PSBB hingga PPKM. Walhasil, wabah kian mengganas. Kenapa? Karena penyelesaiannya setengah hati dan lebih memikirkan dampak ekonomi daripada keselamatan nyawa rakyat.
Sejak awal, para pakar dan ahli sudah menyaranakan agar melakukan lockdown sempurna dan menutup akses pelancong maupun TKA masuk ke negeri ini selama pandemi. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendatang dari LN adalah bahaya utama yang membawa virus masuk ke Indonesia. Seperti China dan India.
Terbukti, keengganan pemerintah melakukan lockdown, menyebabkan wabah terus menggerogori nyawa masyarakat. Kematian akibat wabah, kini ibarat sedang menunggu giliran di tengah-tengah masyarakat. Jika sudah begini, siapa yang bertanggungjawab?
Ironisnya, masih ada kalangan pejabat yang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Meminta hak mereka disediakan fasilitas khusus atau spesial ditengah situasi masyarakat yang semakin sekarat. Baik oleh virus maupun ekonomi yang menyebabkan kemiskinan dan pengangguran. Sekarat oleh wabah dan virus kapitalisme global yang tidak kalah mengerikan dan mematikan.
Memang wajar saja, para pejabat meminta faskes khusus karena merasa mereka adalah kelompok yang memiliki tugas berat dalam mengurus negara. Tapi seharusnya, mereka tidak berfikir untuk mereka sendiri. Karena pejabat atau penguasa adalah pelayan umat/rakyat yang harus mendahulukan kebutuhan rakyat.
Sikap saling empati dan bahu membahu seharusnya muncul dari kalangan semua masyarakat agar wabah ini segera berlalu. Memberikan nasehat terus kepada pemerintah agar menyediakan faskes, dan mengambil sikap tegas untuk menutup akses bagi WNA masuk saat wabah. Juga mencukupi kebutuhan masyarakat yang tidak mampu saat pemberlakuan PKKM ataupun lockdown. Agar masyarakat juga paham keselamatan bersama tetapi mereka juga mendapat jaminan tidak kelaparan selama lockdown meskipun tidak bekerja keluar sementara waktu. Allahu a’lam bissawab.
