Sabtu, 5 Sep 2026
light_mode

Unit Layanan Paspor di Madina Berlokasi di Mompang

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 8 Nov 2019
  • print Cetak

Tim Kanwil Depkumham Sumut saat meninjau lokasi rencana kantor ULP di Mompang Jae.

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kantor layanan pembuatan paspor (ULP) akan dibuka di Mandailing Natal (Madina).

Untuk sementara lokasinya dipastikan berada di kantor UPT Pertanian, Mompang Jae, Panyabungan Utara. Di sebelah gedung Pengadilan Negeri Madina.

ULP (Unit Layanan Paspor) ini diproyeksi difungsikan tahun 2020, sedangkan untuk sistem mobile akan dimulai pada Desember 2019 ini.

Hal itu diketahui saat jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja ke Madina, Kamis (7/11/2019) meninjau rencana kantor sementara ULP di Mompang Jae.

Pejabat Kanwil Kemenkumham Sumut yang hadir yakni Divisi Imigrasi Zahrain, Novi, Hasan Basri, dan Asrul serta perwakilan dari Kantor Imigrasi Sibolga.

Selain meninjau lokasi, mereka juga melakukan rapat kordinasi dengan Sekretaris Daerah Madina, Gozali Pulungan didampingi Asisten I, Alamulhaq Daulay dan Asisten III, Sahnan Batubara di ruang sekda.

Gozali Pulungan usai bertemu tim Kanwil Kemenkumham Sumut kepada wartawan menyatakan, kesimpulan rapat tersebut, pihak imigrasi menghitung rincian anggaran yang diperlukan, baik untuk ULP, maupun untuk sistem mobile.

“Dalam Rapat tersebut menyimpulkan untuk mengkaji besaran anggaran yang diperlukan untuk program penyediaan kantor ULP yang menyediakan pengurusan paspor,” ungkapnya.

Kalau memungkinkan, lanjutnya, pihaknya akan  membuat secara paralel, ULP akan berjalan pada tahun 2020, dan untuk sistem mobile akan dimulai pada Desember 2019 ini.

Sumber : Harian Andalas / Jefri Brata Lubis

Editor : Dahlan Batubara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • KemenPAN: Nasib Pengumuman CPNS Madina di Tangan Bupati

    KemenPAN: Nasib Pengumuman CPNS Madina di Tangan Bupati

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA (Mandailing Online) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) membantah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas belum diumumkannya hasil seleksi CPNS Kabupaten Madina 2013. Bantahan ini terkait adanya pernyataan Plt Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution yang menyebut KemenPAN-RB sebagai pihak yang harus mengumumkan hasil seleksi CPNS Kabupaten Madina 2013. Pernyataan […]

  • Jalan Rusak Parah di Hutabargot

    Jalan Rusak Parah di Hutabargot

    • calendar_month Rabu, 10 Apr 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    HUTABARGOT (Mandailing Online) – Jalan raya Kecamatan Hutabargot, Mandailing Natal, rusak parah, sulit dilalui kenderaan. Pantauan Mandailing Online, Rabu (10/4/2019), badan jalan di titik Desa Huta Bargot Dolok hingga Huta Bargot Nauli kondisinya rusak parah. Aspalnya nyaris tak terlihat lagi menyisakan bebatuan dan tanah. Berdasar keterangan warga, kondisi itu sudah lebih dua tahun, menyebabkan sulitnya […]

  • Program BLT Akan Sedot Sekitar 15 Persen Dana Desa

    Program BLT Akan Sedot Sekitar 15 Persen Dana Desa

    • calendar_month Rabu, 15 Jan 2025
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan menyedot 15 persen dari total anggaran Dana Desa (DD) untuk tahun 2025. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut, Irsal Pariadi menjelaskan, Rabu (15/1/2025) merujuk Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Permendes) Nomor 2 tahun 2024. Program BLT merupakan […]

  • Alat Kelengkapan DPRD Madina Cacat Hukum

    Alat Kelengkapan DPRD Madina Cacat Hukum

    • calendar_month Rabu, 17 Okt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Rangkaian pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD harus mengikuti aturan berdasar perundang-undangan dan peraturan yang ditetapkan, tidak boleh melanggarnya agar produk yang dihasilkan lembaga legislatif tidak cacat hukum. Semangat dan prinsip inilah yang dipertahankan sejumlah anggota DPRD Mandailing Natal (Madina) yang dikenal sebagai Kelompok 19 terdiri dari Fraksi Hanura, Fraksi Keadilan […]

  • Kasus Smart Village Bernilai 9,4 Miliar di Madina Tahap Penyidikan

    Kasus Smart Village Bernilai 9,4 Miliar di Madina Tahap Penyidikan

    • calendar_month Rabu, 24 Sep 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA -Mandailing Online: Ternyata proses hukum perkara dugaan korupsi desa digital atau Smart Village yang ditangani Kejaksaan Negeri Mandailing Natal ( Madina ) sudah tahap penyidikan. Namun sejauh ini kejaksaan belum menetapkan tersangka. Kasi Intelijen Kejari Madina, Jufri Wandy Banjarnahor SH, MH, Selasa (23/09/25) dikutip dari DataPos.id menjelaskan bahwa  tim masih terus melakukan penyidikan dan […]

  • Langgar Aturan, Sekdes PNS Terancam Diberhentikan

    Langgar Aturan, Sekdes PNS Terancam Diberhentikan

    • calendar_month Selasa, 16 Agt 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Bupati Madina mengultimatum sekretaris desa (sekdes) yang telah menerima SK Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menerima gaji yang melanggar aturan. Salahsatunya, apabila pengangkatannya melanggar aturan, akan diberhentikan. Hal tersebut ditegaskan Bupati Madina, HM Hidayat Batubara SE dalam surat yang disampaikannya kepada camat se Madina dan juga seluruh kepala desa terkait dengan maraknya pembicaraan di tengah-tengah […]

expand_less