Bolos, 15 Siswa & Dua PNS Dijaring
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Kamis, 11 Nov 2010
- print Cetak
MADINA-; Personel satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Pemkab Mandailing Natal (Madina) menjaring 15 siswa SMP dan SMA dari berbagai sekolah di Kecamatan Panyabungan, dalam operasi kasih sayang yang digelar Rabu (10/11). Selain itu, Satpol PP juga berhasil menjaring dua PNS yang berkeliaran saat jam kerja.
Kepala Satpol PP Pemkab Madina Nurkholis SH saat ditemui METRO, Rabu (10/11) mengatakan, operasi kasih sayang tersebut merupakan operasi untuk penertiban siswa sekolah dan PNS atau honor yang berada di luar kantor saat jam belajar dan dinas. Operasi itu berdasarkan perintah Pj Bupati Madina Ir Aspan Sopian Batubara dan sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Satpol PP.
“Operasi ini akan dilakukan secara rutin dua kali dalam seminggu. Ini adalah minggu pertama, dan kita berhasil menjaring 15 siswa yang bolos dan dua orang PNS, yakni 1 orang PNS dari Dinas Pariwisata Madina dan seorang guru SDN di Desa Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur,” ujar Nurkholis.
Dijelaskannya, ke-15 pelajar tersebut dijaring dari sejumlah warnet yang ada di Panyabungan dan warung play station (PS). Sedangkan dua PNS yakni oknum PNS di Dinas Pariwisata terjaring di salah satu salon di Pasar Lama Panyabungan saat sedang berpangkas ketika masih jam berdinas, dan oknum guru SDN terjaring di samping Masjid Raya Pasar Lama Panyabungan saat sedang duduk santai.
“Siswa yang terjaring akan diamankan di kantor untuk diberikan pembinaan sebagai upaya efek jera, dan akan boleh pulang setelah dijemput keluarganya. Di samping itu siswa itu juga harus menandatangani surat perjanjian lengkap dengan materai, yakni berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dan kalau masih terulang maka akan dilaporkan kepada kepala sekolah masing-maasing. Jika untuk ketiga kalinya akan dilaporkan ke Dinas Pendidikan Madina dan akan dikeluarkan dari sekolahnya,” tutur Nurkholis. Sedangkan untuk kedua oknum PNS tersebut, lanjut Nurkholis, tidak dibawa ke Kantor Satpol PP, melainkan akan dimintai data atau identitas diri serta identitas instansi. “Kemudian data tersebut akan dilaporkan kepada Bupati melalui BKD untuk ditindaklanjuti atau diberikan sanksi,” jelasnya lagi.
Diungkapkan Nurkholis, operasi tersebut akan terus dilanjutkan, sehingga nantinya siswa tak ada lagi yang berkeliaran atau membolos pada saat jam sekolah. Begitu juga dengan PNS yang bolos kerja. (wan)
Sumber : Metro Tabagsel
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
