Kenapa DPRD Madina Enggan Membahas 11 Ranperda
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Jumat, 30 Agt 2013
- print Cetak
PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sejak tanggal 27 Juni 2013 lalu, 11 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menyangkut kepentingan pembangunan dan hajat hidup rakyat Mandailing Natal (Madina) masih terkatung-katung nasibnya di DPRD Madina.
Pasalnya, sampai saat ini Badan Legislasi (Baleg) DPRD Madina masih enggan untuk membahas Ranperda tersebut.
“Informasi yang kita himpun digedung DPRD Madina menyebutkan enggannya Baleg DPRD untuk membahas 11 Ranperda itu disebabkan karena anggaran perjalanan dinas telah habis, sehingga mereka meminta agar dijadwalkan ulang pembahasannya,” kata Wakil Bupati LIRa (Lumbung Informasi Rakyat) Madina, Waris Ray kepada wartawan Jum’at (30/8/2013).
Tapi cukup aneh, ungkap waris, saat ini waktu penundaan pembahasan sudah hampir satu bulan dan belum ada tanda-tanda Baleg ingin membahas 11 Ranperda tersebut.
Padahal diantara 11 Ranperda itu saat ini sangat mendesak agar segera disahkan oleh DPRD Madina. Diantaranya, Ranperda BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah), Ranperda Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility/bantuan sosial perusahaan kepada warga sekitar), Ranperda Penyertaan Modal Pada Perusahaan Air Minum Daerah.
Di sisi lain, saat ini ungkap Waris, banyak agenda kepentingan dari masyarakat Madina dan program pembangunan yang diabaikan oleh anggota DPRD Madina, seperti pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan yang belum dibahas oleh DPRD Madina. Padahal dalam waktu dekat ini juga akan ada sedotan waktu membahas P.APBD Madina tahun anggaran 2013.
“Laporan Keuangan yang telah diajukan oleh Pemkab Madina saat ini belum ada tanda-tanda akan dibahas oleh DPRD Madina. Jadi saat ini kita tidak tahu apa yang mendasari para anggota DPRD Madina enggan untuk melakukan tugas dan kinerja yang mesti dilaksanakan mereka,” ungkap waris.
Atau memang, kata Waris, enggannya para Baleg DPRD Madina untuk membahas 11 Ranperda ini akibat tidak tuntasnya “kesepakatan siluman” dengan pihak pemkab?
“Selama ini memang terdengar bahwa tim eksekutif tidak memenuhi permintaan dari Baleg DPRD Madina sehingga enggan untuk melakukan pembahasan, bahkan pada beberapa waktu yang lalu ada dari DPRD Madina yang mencoba mendekati tim eksekutif,namun kita belum mengetahui apa sebenarnya keinginan Baleg tersebut,” ungkap Waris.
Peliput : Maradotang Pulungan
Editor : Dahlan Batubara
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
