Kamis, 16 Apr 2026
light_mode

Ungkap Kasus Smart Village. Arief Sarankan Kajari Madina Panggil Kades Secara Acak

  • account_circle Muhammad Hanapi
  • calendar_month Senin, 9 Jun 2025
  • print Cetak

MEDAN ( Mandailing Online )- Kasus dugaan korupsi desa digital Smart Village 2023 yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal (Kejari Madina) tampaknya masih jalan ditempat.

Demikian ditegaskan Aktivis Anti Korupsi Sumatera Utara (Sumut), Arief Tampubolon yang selama ini terus menyoroti kasus dugaan korupsi bersumber dari Dana Desa 2023 di kabupaten Madina ini, Senin (09/06/2025) dalam pers relisnya kepada wartawan.

Arief berpendapat, Kejari Madina juga harus memeriksa para Kepala Desa (Kades) dalam kasus ini. Sebab para Kades pasti tahu dengan jelas siapa-siapa oknum yang terlibat dalam kasus Smart Village ini. Walaupun secara garis besar untuk oknum yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini sudah diketahui.

“Kejari Madina harus mulai memeriksa dari kades. Mereka ini (kades, red) adalah korban dari korupsi desa digital smart village tahun 2023 dengan total 9,4 Miliar. Dan pemeriksaan kades ini sangat dibutuhkan untuk penetapan tersangka,”pungkasnya.

Alumni Lemhannas ini pun menegaskan, Kejari Madina tidak seharusnya mengorbankan Pagawai Negeri Sipil (PNS). Seperti yang diketahui, sudah ada PNS Madina dimintai klarifikasi. Padahal mereka menjalankan tugas secara administrasi.

“Kejari jangan korbankan PNS yang bertugas. Tidak mungkin para kepala desa tidak mengetahuinya. Jadi Kejari harus bisa lebih cepat dalam bertindak. Periksa para kades dan mintai keterangannya. Agar ini bisa segera terungkap,”ujarnya.

Karena itu tambahnya, diharapkan secepatnya Kejari Madina mengagendakan pemanggilan para kades.

“Dan pola pemanggilannya bisa secara random dan acak,”tutupnya . (*)

  • Penulis: Muhammad Hanapi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mendagri Ngotot Pilkada Tetap Digelar di 2015

    Mendagri Ngotot Pilkada Tetap Digelar di 2015

    • calendar_month Kamis, 12 Feb 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Jadwal pemilihan kepala daerah tahap pertama tetap digelar di 2015 tidak hanya keinginan pemerintah pusat. Mayoritas dari 204 daerah yang sebelumnya sudah dijadwalkan mengikuti pilkada tahap pertama, juga menolak jika pilkada diundur ke 2016. "Daerah yang 2015 ini (dijadwalkan menggelar pilkada, red) enggak mau mundur. Kalau mundur kan cost (penambahan biaya, red) lagi," ujar […]

  • Wapres tekankan jangan ada titipan CPNS

    Wapres tekankan jangan ada titipan CPNS

    • calendar_month Kamis, 12 Sep 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    MEDAN, – Wakil Presiden Boediono mengingatkan kepada semua menteri hingga kepala daerah untuk selalu menjaga proses reformasi birokrasi di semua kementerian atau lembaganya. Hal ini akan meningkatkan perbaikan dari sisi kepemerintahannya. “Saya ditugaskan oleh bapak presiden untuk mengawal proses reformasi birokrasi, perbaikan rekrutmen dan jangan sampai ada titipan calon PNS,” kata Boediono saat memberikan sambutan […]

  • Kejatisu sidik korupsi BNPB Padang Lawas

    Kejatisu sidik korupsi BNPB Padang Lawas

    • calendar_month Senin, 23 Jul 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Penyimpangan dana bantuan bencana daerah yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2010 yang di alokasikan Bandan Nasional Panggulangan Bencana (BNPB) Kabupaten Padang Lawas sudah dilakukan penyidikan yang sebelumnya masih dalam penyelidikan. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) / Humas Kejati Sumut, Marcos Simaremare kepada media, kemarin mengungkapkan, tim penyidik Kejati Sumut menemukan bukti […]

  • Helmi Nasution belum diserahkan ke Jaksa

    Helmi Nasution belum diserahkan ke Jaksa

    • calendar_month Selasa, 30 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Penyidik Kepolisian Daerah Sumut gagal, atau belum dapat menyerahkan Ketua Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Helmi Nasution dan Rektor Chairul Mursin ke Kejaksaan, karena keduanya berada di luar kota. Helmi dan Chairul diperiksa sebagai tersangka karena menjalankan akademik tanpa izin pemerintah. “Semestinya keduanya diserahkan ke Jaksa kemarin. Tetapi karena alasan mengikuti kegiatan […]

  • Atika Hadiri Acara Peringatan Hari Lahir Jenderal AH Nasution

    Atika Hadiri Acara Peringatan Hari Lahir Jenderal AH Nasution

    • calendar_month Minggu, 4 Des 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    HUTA PUNGKUT (Mandailing Online) – Dalam memperingati hari lahir 104 keluarga Besar Jenderal Besar Abdul Haris Nasution (Pahlawan Nasional) melaksanakan zikir dan do’a di Desa kelahirannya Huta Pungkut Jae, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara (Sumut) Minggu (4/12/2022). Cucu Alm Jenderal Besar Abdul Haris Nasution  Eka Trisny Edyanti Nurdin menyampaikan ucapan terimakasih atas […]

  • Modus Pembelian Lahan Terminal Panyabungan : Pembeli Lahan Mengaku Bukan Untuk Terminal

    Modus Pembelian Lahan Terminal Panyabungan : Pembeli Lahan Mengaku Bukan Untuk Terminal

    • calendar_month Rabu, 3 Feb 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) : Pembelian tanah untuk lahan terminal Panyabungan, ternyata memiliki pola tersendiri. Soripada sebagai keluarga penjual sebahagian lahan terminal Type A yang berhasil dijumpai di Mapolres Mandailing Natal, Rabu (3/2) mengatakan bahwa pada tahun 2013 yang lalu familinya menjual tanah tersebut kepada salah seorang berinisial AH seorang PNS di Pemkab Madina, namun ternyata […]

expand_less