Mahasiswa minta Saipullah Mundur Apabila Persoalan Perkebunan di Madina tak Selesai
- account_circle Muhammad Hanapi
- calendar_month Senin, 3 Nov 2025
- print Cetak
Aksi unjukrasa mahasiswa di DPRD Madina meminta Pemda selesaikan persoalan perkebunan diwilayah Pantai Barat Madina ( farel )
PANYABUNGAN (Mandailing Online) – seratusan Mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Reformasi Mandailing Natal (AMPMRM) demo di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Madina. Mereka menyampaikan 15 tuntutan aksi. Dari 15 tuntutan Mahasiswa tersebut salah satu poinnya meminta Bupati Madina Saipullah Nasution untuk mundur apabila tidak mampu menyelesaikan permasalahan perkebunan di wilayah Pantai Barat.
Dalam orasinya Gusti Pardamean selaku koordinator lapangan mengatalan, permasalahan perkebunan di pantai barat bukan masalah hari ini, namun masalah ini masalah yang sudah bertahun tahun, namun tak kunjung selesai” Senin, (03/11/205).
” banyak perusahaan perkebunan di pantai barat madina yang tidak menyelesaikan hak nya pada masyarakat. Sesuai aturan perusahaan wajib memberikan 20 persen hak masyarakat dari total HGU yang dimiliki perusahaan,” jelas Gusti.
Usai berorasi, Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis didampingi anggota Dewan lainnya menemhi mahasiswa. Ketua DPRD Madina mengapresiasi aksi Mahasiswa tersebut lebih khusus terkait hak masyarakat Madina yang disampaikan Mahasiswa.
“Komisi 2 sepengetahuan saya sampai saat ini, mereka sudah banyak memperjuangkan hak masyarakat. Mohon dapat dimaklumi bahwa DPR ini hanya tempat menerima lalu menyampaikan karena DPR tidak sampai pada tingkat keputusan,” kata Erwin.
Erwin meyakinkan bahwa aspirasi yabg disampaikan akan segera ditindak lanjuti dan disampaikan pada Pemerintah Daerah.
Ia berharap perusahaan perkebunan yang ada di Madina datang membawa kesejahteraan dan kebermanfaaatan pada masyarakat Madina dan Pemerintah Daerah bisa menindak lanjuti tuntutan tersebut.
“Sekedar menambahi 3 minggu lalu saya sudah menandatangani surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk meminta supaya izin lokasi di Mandailing Natal itu seluruhnya untuk dievaluasi sebagai tambahan kajian kawan kawan. Masalah kajiannya itu, kita sifatnya menunggu,” Tandas Ketua DPRD Madina.
Setelah mendapat jawaban dari Ketua DPRD Madina, Mahasiswa yang berunjuk rasapun membubarkan diri dan melanjutkan aksinya ke Kantor Bupati Madina. ( fikri-farel )
- Penulis: Muhammad Hanapi
