Jumat, 4 Sep 2026
light_mode

Balai Jalan Nasional Sumut Tender Penanganan Parit Kota Panyabungan

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 27 Agt 2021
  • print Cetak

Kota Panyabungan titik jembatan Aek Mata

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Jika tak ada kendala, tahun ini perbaikan parit jalan kota Panyabungan, Madina akan dilakukan secara besar-besaran.

Parit kota Panyabungan dari titik jembatan Aek Mata hingga Sipolu-polu selalu bermasalah dalam beberapa tahun terakhir penyebab banjir kala penghujan.

Saat ini pihak Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional-I Sumatera Utara sedang melangsungkan tender proyek peningkatan jalan dan perbaikan saluran parit.

Jalan Willem Iskander termasuk saluran parit yang melintasi kota Panyabungan merupakan jalur yang penanganannya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Pengerukan parit kota pada bulan ini yang dilakukan pihak PUPR Madina dari titik jembatan Aek Mata hingga Sipolu-polu merupakan pengendalian banjir secara jangka pendek oleh pemerintahan Sukhairi-Atika.

Kepala Dinas Pekerjaan Umun dan Pemukiman Rakyat (PUPR) Madina, Muhammad Rully Anriady, ST menjawab Mandailing Online di ruang kerjanya, Jum’at (27/8/2021) mengungkapkan bahwa sesuai hasil kordinasi Pemkab Madina dengan pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional-I Sumatera Utara, proses tender sedang berlangsung.

Komunikasi Pemkab Madina dangan pihak Balai sudah berlangsung lama membahas parit kota Panyabungan.

Ruly mengungkap, di antara poin-poin pembicaraan itu termasuk membahas kebutuhan penanganan jalan sepanjang 68,4 km di Madina yang berada di bawah kewenangan Balai.

Dari 68,4 km itu sudah termasuk Jl. Willem Iskander dari titik taman kota Panyabungan hingga titik simpang PM di Dalan Lindang berupa peningkatan jalan dan perbaikan saluran (parit).

“Kita berharap pihak Balai lancar di proses tender, agar jalan dan parit kota Panyabungan segera terbaiki,” kata Ruly.

Banjir yang terjadi di jalanan kota Panyabungan pada penghujan beberapa pekan lalu telah mencemaskan pemerintahan Sukhairi-Atika dan melakukan kebijakan pengerukan parit kota.

Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi saat meninjau banjir kota panyabungan beberapa pekan lalu

Sebelumnya Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution bahwa Pemkab Madina harus melakukan pengerukan parit secara sederhana untuk pengendailan banjir secara jangka pendek, dan melakukan kordinasi dengan pihak pemerintah pusat untuk penanganan jangka panjang.

Peliput: Dahlan Batubara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakil Bupati Tinjau Vaksinasi di 2 Puskesmas

    Wakil Bupati Tinjau Vaksinasi di 2 Puskesmas

    • calendar_month Sabtu, 6 Nov 2021
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terus melakukan upaya-upaya untuk mencapai target vaksinasi 50 persen. Tak hanya meluncurkan beberapa program, baik Bupati Madina H. M. Ja’far Sukhairi Nasution maupun Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution turut serta ke lapangan untuk meninjau vaksinasi. Seperti pada Sabtu (6/11) Wakil Bupati Atika didampingi Asisten 1 […]

  • Warga dan Muspika Tinjau Lahan Sangketa Yang Digarap PT.PSU

    Warga dan Muspika Tinjau Lahan Sangketa Yang Digarap PT.PSU

    • calendar_month Rabu, 12 Feb 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    BATANG NATAL (Mandailing Online) – Warga 4 Desa bersama camat, Danramil dan Polsek Muara Soma kembali melakukan peninjauan lahan adat yang dikuasi PT. PSU di Kecamatan Batang Natal, Mandailing Natal (Madina). Laha-lahan tersebut telah ditanami sawit oleh PT. PSU (PT.Perkebunan Sumatera Utara), padahal lahan-lahan itu sudah bersertifikat atas nama masyarakat. Ke-empat desa itu adalah Desa […]

  • KKM dan Taman Budaya Sumut Jajaki Kemitraan

    KKM dan Taman Budaya Sumut Jajaki Kemitraan

    • calendar_month Selasa, 1 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 6Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Menggenjot promosi seni budaya dan parawitasa Mandailing Natal (Madina), Kampoeng Kaos Madina (KKM) dan Taman Budaya Propinsi Sumatra Utara akan menjalin kerjasama ke depan. Menjawab wartawan, Senin (30/9/2013), pemilik KKM Sobir Lubis menyatakan penjajakan kerjasama dengan Taman Budaya Sumut ini diharapkan dapat terjalin kemitraan dalam promosi parawisata, seni dan budaya Mandailing […]

  • Wakil Ketua DPRD Madina: Usulan Hak Interpelasi Memenuhi Syarat

    Wakil Ketua DPRD Madina: Usulan Hak Interpelasi Memenuhi Syarat

    • calendar_month Kamis, 11 Des 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Terkait masuknya usulan hak interpelasi kepada bupati Madina dari 26 anggota DPRD Mandailing Natal (Madina), Rabu kemarin, pimpinan DPRD Madina menyatakan akan memproses pengagendaannya menuju paripurna. Wakil Ketua DPRD Madina, Arminsyah Batubara yang dihubungi, Kamis (11/12) menyatakan pihaknya sudah melanjutkan dokumen usulan hak interpelasi itu kepada sekretaris DPRD Madina untuk […]

  • Pengukuhan Pengurus Dekranasda Jangan Hanya Seremonial dan Kamuflase

    Pengukuhan Pengurus Dekranasda Jangan Hanya Seremonial dan Kamuflase

    • calendar_month Kamis, 10 Feb 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pengukuhan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) periode 2021-2024 diharapkan bukan hanya sebatas seremonial dan kamuflase. Hal itu disampaikan Bupati H. M. Ja’far Sukhairi Nasution saat memberikan arahan pada acara pengukuhan Dekranasda di aula kantor Bupati Madina, Kamis (10/2). “Jangan hanya seremonial dan kamuflase. Saya harap Dekranasda […]

  • DPD seolah tak berperan di daerah

    DPD seolah tak berperan di daerah

    • calendar_month Kamis, 25 Okt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA, (MO) – Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih terpasung dengan Undang-Undang (UU), sehingga belum mampu berperan banyak dalam proses pembuatan UU, dan proses lainnya yang menyangkut masyarakat daerah. Ketua DPD Irman Gusman mengatakan, UU yang mengatur DPD sebenarnya bertentangan dengan Konstitusi, dan berakibat peran legislasi dari DPD tidak terlaksana dengan baik. “Inkonstitusionalitas itu membuat […]

expand_less