Rabu, 14 Okt 2026
light_mode

Pemberhentian Keanggotaan Ludfan di PKB Belum Final

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 19 Okt 2015
  • print Cetak

 

PANYABUNGAN (Malintang Pos) – Pemberhentian Ludfan Nasution dari keanggotaan di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih belum final. Sebab, masih harus melalui proses hingga ke DPP.

Demikian hasil pertemuan delegasi sejumlah tokoh dari Hutasiantar (Kelurahan Kotasiantar) Panyabungan di sekretariat DPC PKB Mandailing Natal (Madina), Kamis (15/10), yang disampiakan ketua delegasi, Arpani Lubis sebagaimana dilansir surat kabar Malintang Pos edisi Senin (19/10).

Delegasi ini merupakan warga Kotasiantar yang tergabung dalam “Marsada Hata” suatu kumpulan masyarakat Kelurahan Kotasiantar yang memperjuangkan caleg dari PKB Ludfan Nasution pada Pemilu 2014 lalu.

Delegasi yang juga disertai Ketua LPM Kotasiantar Asman Hasibuan, Ketua PNNB Kotasiantar Abdul Gafur Mardia bersama rekan pengurus, perwakilan parkahanggian H. Muhammad Rapi Hasibuan dan Caleg Ludfan Nasution, diterima Ketua dan Sekretaris DPC PKB Madina, Khoiruddin Faslah Siregar dan Sekretaris Edi Anwar.

Dalam pertemuan itu, delegasi mengemukakan pembicaraan tentang Pilkada Madina 2015 dan pergantian antar waktu (PAW) Jakfar Sukhairi Nasution yang kini menjadi calon wakil bupati Madina di Pilkada tahun ini.

Ludfan Nasution berada di ranking 2 atau posisi perolehan suara terbanyak kedua setelah Jakfar Sukhairi Nasution. Hanya saja, sampai kini progres PAW itu masih belum dibahas di tingkat DPC PKB Madina.

Ludan Nasution dalam kesempatan itu menambahkan, ada dua hal mendasar yang sudah ditanggapi Faslah Siregar.

Pertama, kepengurusan dan keanggotaan. “Saya memang sudah tidak termasuk pengurus. Namun, saya tetap anggota atau kader Partai Kebangkitan Bangsa. Saudara Faslah Siregar mengakui, kalau pun selama ini sempat santer cerita tentang pemecatan saya, itu hanya sebatas pengurus, tanpa konfirmasi atau klarifikasi kepada saya dan itu tidak sesuai dengan AD/ART PKB,” ungkap Ludfan Nasution.

Kedua, pengisi lowongan PAW. “Nah, inilah yang tetap membingungkan bagi tokoh dan masyarakat Kotasiantar. Mengapa itikad baik untuk memperjelas siapa yang akan menggantikan H. Suheri di DPRD Madina tidak kelihatan. Saya harap teman-teman pengurus tidak salah membaca realitasnya sebelum terlambat,” tadasnya.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Khoiruddin Faslah Siregar menjawab Mandailing Online, Senin (19/10) menyatakan bahwa keputusan rapat pleno DPC PKB Madina beberapa bulan lalu telah menetapkan pemberhentian Ludfan Nasution bersama beberapa pengurus lainnya dari kepengurusan dan keanggotaan PKB.

Hanya saja, berdasar mekanisme yang ada di AD/ART PKB bahwa status keanggotaan Ludfan ini masih harus diproses dan mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat PKB. Dan DPC PKB Madina juga masih memberikan peluang kepada Ludfan Nasution untuk melakukan pembelaan diri.

Soal wacana PAW, menurut Faslah, hingga kini DPC PKB Madina belum mengagendakannya.

Editor  : Dahlan Batubara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Godok Pengalihan PBB Menjadi Pajak Daerah

    Pemkab Godok Pengalihan PBB Menjadi Pajak Daerah

    • calendar_month Selasa, 18 Jun 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mulai menyiapkan skema pengalihan pola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) menjadi Pajak Daerah. Ini merupakan tuntunan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pemerintah pusat akan mengalihkan PBB P2 menjadi Pajak Daerah. “Mengingat waktu yang singkat, Pemkab […]

  • KPK Awasi Dana BOS 2011

    KPK Awasi Dana BOS 2011

    • calendar_month Minggu, 26 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA – Guna menghindari penyelewengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) 2011, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penyaluran serta penggunaannya. “Bagaimana bentuk perngawasannya, KPK lebih tahu,” kata Menteri Pendidikan Nasional Muhamad Nuh seusai bertemu pimpinan KPK di kantor KPK, Jakarta, Rabu (22/12). Selama ini, dana BOS disalurkan dari Kemenkeu ke […]

  • Bertahun Atap Pasar Baru Panyabungan Hancur, Lantai Tergenang, Pedagang Kecewa

    Bertahun Atap Pasar Baru Panyabungan Hancur, Lantai Tergenang, Pedagang Kecewa

    • calendar_month Selasa, 24 Mar 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Atap Pasar Baru Panyabungan gedung sisi belakang, Mandailing Natal (Madina) telah hitungan tahun hancur, namun tak jua diperbaiki. Akibatnya, para pedagang mengeluh. Sejumlah pedagang di lantia II kepada Mandailing Online, Selasa (24/3/2015) mengaku jika hujan turun maka lantai kios dan lantai lorong akan digenangi air. Tak hanya itu, barang dagangan […]

  • DPRD Sumut: Kaji ulang ambil alih jembatan timbang

    DPRD Sumut: Kaji ulang ambil alih jembatan timbang

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    MEDAN – Kementerian Perhubungan diharapkan mengkaji ulang rencana pengambilalihan pengelolaan jembatan timbang di daerah yang selama ini dikelola Dinas Perhubungan. “Kita berharap agar rencana itu dievaluasi,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut HM Nezar Djoeli di Medan, hari ini. Menurut Nezar, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diharapkan dapat mememahi jika keberadaan jembatan timbang tersebut merupakan salah […]

  • Lanjutan Jalan Aek Godang – Tambangan Diusulkan Lapen

    Lanjutan Jalan Aek Godang – Tambangan Diusulkan Lapen

    • calendar_month Minggu, 31 Jul 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan. Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Iskandar Hasibuan mengatakan, lanjutan pembangunan jalan Aek Godang, Kecamatan Panyabungan menuju Tembangan, Kecamatan Tambangan lebih bagus diperkeras dengan Lapisan Penetrasi (Lapen). Demikian disampaikannya kepada MedanBisnis di Gedung DPRD Madina, Jumat (29/7). Iskandar juga mengatakan, Pemkab Madina melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) pada tahun anggaran 2010 lalu […]

  • Warga Hutapuli Tolak PT Sorikmas Mining

    Warga Hutapuli Tolak PT Sorikmas Mining

    • calendar_month Jumat, 3 Jun 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    SIABU (Mandailing Online) Warga Hutapuli, Kecamatan Siabu, yang tergabung dalam Forpera menyurati Bupati Mandailing Natal (Madina) H. M. Ja’far Sukhairi Nasution dengan maksud menolak kehadiran PT Sorikmas Mining di desa mereka. Dalam surat yang ditandatangani 264 warga tersebut meminta 3 hal kepada Pemkab Madina. Pertama, hutan di wilayah Hutapuli tidak membutuhkan reboisasi dan rehabilitasi karena […]

expand_less