Petugas Kebersihan Dipecat, Inspektorat Sumut Surati Bupati Madina

Novel Mandailing Nanisuratkon : Dahlan Batubara Dung sidung markobar-kobar i namangido asaya i bagas ni Basiron i, marmulian ma anakboru boti kahanggi soni muse koum na sihil boti muse lunggu banjar. Tai barisan ni parkahanggian les na tading dope, ima nangkan namartahi saudon. Madung songoni adatna, alai namarkahanggi marlagut do mulak dung sidung mangido asaya, […]

“Saya takut, tidak punya pilihan kecuali melayani ketiga polisi itu.” Seorang tenaga kerja Indonesia perempuan mengaku diperkosa oleh tiga polisi Malaysia. TKI perempuan berusia 25 tahun itu mengaku pemerkosaan berlangsung di kantor polisi di Bukit Mertajam, Penang, Malaysia. New Strait Times, Sabtu 10 November 2012, memberitakan, TKI itu mengaku sebelum diperkosa tengah berjalan-jalan di wilayah […]

JAKARTA (SUMUT POS) – Usulan pemekaran Sumatera Utara (Sumut) mendapat ‘angin segar’. Meski Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) telah mengusulkan moratorium, tapi bagi usulan pemekaran yang sebelumnya telah dibahas DPR pada 2009-2014, tetap terbuka kemungkinan ditetapkan menjadi daerah persiapan. Itu diungkap Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri), Sumarsono. Sebab, lanjutnya, dari […]

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Dinas Perhubungan alokasikan anggarkan dana Rp. 7.739.983.680. untuk belanja Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk Tahun 2025. Selain PJU ada juga alokasi anggaran lain senilai Rp. 2.234.636.480 untuk Uraian pekerjaan abudemen batas daya 6600 VA; dan dan 4400 VA. Sumber dana kedua mata anggaran itu sendiri dari […]

MEDAN, – Menanggapi ungkapan dari beberapa media yang memberitakan Mahfud MD mengancam balik Irwan H Daulay. Dalam berita tersebut Mahfud MD mengatakan, mengaku siap memidanakan Irwan H Daulay dengan tuduhan pencemaran nama baik, kalau tidak, saya lakukan langkah hukum, silahkan Pak Irwan H Daulay laporkan saya. Ditanggapi Mantan Calon Bupati Mandailing Natal, Irwan H. Daulay […]

JAKARTA – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPR menilai, sangkaan pada pasal Kitab Undang-Udang Hukum Pidana (KUHP) yang menyangkut tindak pidana prostitusi, terlalu sempit. Dimana jerat pidana prostitusi saat ini hanya bisa disangkakan kepada mucikari atau makelar bisnis ilegal itu. Ke depan, pelaku bisnis prostitusi diharapkan bisa dijerat. Salah satu caranya melalui revisi UU KUHP […]