Selasa, 13 Okt 2026
light_mode

Warga Madina Dukung Pemekaran Sumatera Tenggara

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 5 Mei 2011
  • print Cetak


Panyabungan,

Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mendukung sepenuhnya pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara. Provinsi Sumatera Tenggara yang terdiri atas Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Madina, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, sangat diidam-idamkan khususnya masyarakat Madina.

Demikian disampaikan Anggota DPRD Madina dari PDI Perjuangan Iskandar Hasibuan di Panyabungan, Selasa (03/05/2011). Dikatakannya, pihaknya sangat mendukung rencana pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara yang sudah diparipurnakan di DPRD Provinsi Sumatera Utara, Senin (02/05/2011).

Pemekaran diyakini akan berdampak positif bagi masyarakat khususnya Madina, karena bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan mempercepat pembangunan, jelas Iskandar.

“Masyarakat Madina sangat berterima kasih kepada DPRD Sumut khususnya kepada Pansus Pemekaran yang telah memparipurnakan pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara,” ujarnya.

Terkait pernyataan Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho yang mengatakan tidak akan ada pemekaran di Sumut, Iskandar sangat menyanyangkannya karena rencana pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara demi kesejahteraan masyarakat.

Iskandar yang juga Sekretaris Komisi I DPRD Madina, berharap supaya rencana pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara cepat rampung agar masyarakat di lima kabupaten/kota bisa lebih sejahtera.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara sudah sesuai PP No 78 Tahun 2007, antara lain didukung daerah otonom atau daerah pendukung, jumlah penduduk, potensi sumber daya alam (SDA), Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sarana dan prasarana, pendapatan asli daerah (PAD), pertahanan dan keamanan (Hankam) serta kriteria lain,” papar Iskandar.

Hal yang sama dikatakan Ketua Ima Tabagsel Misron Saidi Batubara. Dia mengatakan, sebagai Ketua IMA Tabagsel yang mencakup lima kabupaten/kota, sangat mendukung pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara.

“Kita dari mahasiswa telah mempersiapkan dukungan agar pemekaran cepat dilaksanakan. Dalam waktu dekat, kita dari Ima Tabagsel akan mengadakan pertemuan dengan petinggi pro pemekaran seperti Chairuman Harahap,” ujarnya.

Lanjut Misron, mengenai pernyataan Plt Gubernur Sumut, Ima Tabagsel tidak perlu ditanggapi karena Plt Gubernur bukan putra daerah yang berasal dari Sumatera Tenggara. Pernyataan tersebut diyakini tidak akan mempengaruhi rencana pemekaran dan Ima Tabagsel akan terus bekerja keras untuk percepatan pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara. (BS-026)
Sumber : Beritasumut

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Natal Batahan Sebaiknya Diajukan Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus

    Natal Batahan Sebaiknya Diajukan Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus

    • calendar_month Jumat, 2 Jun 2017
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      MEDAN (Mandailing Online) – Pemkab Mandailing Natal sebaiknya mengajukan Natal Batahan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Itu dicuatkan mantan Calon Bupati Madina, Irwan H Daulay di laman Facebook-nya, Jum’at (2/6/2017). Disebitkannnya, kawasan Natal dan Batahan memiliki prospek menjadi kawasan ekonomi khusus, terutama di sektor industri, mengingat melimpahnya sumber daya alam di kawasan Madina, Tapanuli […]

  • Tol Sumatera, pusat hanya janji

    Tol Sumatera, pusat hanya janji

    • calendar_month Kamis, 14 Nov 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Soeharsojo, meminta pemerintah segera merealisasikan pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Ditegaskannya, bahwa selama ini masyarakat Sumatera hanya mendapatkan janji tentang rencana pembangunan jalan Trans Sumatera. “Rencana pembangunan Trans Sumatera harus direalisasikan dan jangan ditunda lagi, karena sejak 15 tahun yang lalu pemerintah […]

  • Perceraian, Rapuhnya Ikatan Rumah Tangga di Negara Sekuler

    Perceraian, Rapuhnya Ikatan Rumah Tangga di Negara Sekuler

    • calendar_month Jumat, 17 Jan 2025
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Intan Marfuah Aktivis Muslimah Pengadilan Agama Kelas II Tanah Grogot menangani perkara perceraian di Kabupaten Paser selama 2024 sebanyak 507 perkara, terdiri dari cerai gugat dan cerai talak. Jumlah perkara ini meningkat dibanding 2023 yang hanya 497 kasus. “Penyebab perceraian bermula dari pertengkaran antara suami-istri. Selain itu permasalahan ekonomi, perselingkuhan, dan masih lainnya,” kata […]

  • Dilarang Bikin Aturan Domisili untuk Syarat Daftar CPNS

    Dilarang Bikin Aturan Domisili untuk Syarat Daftar CPNS

    • calendar_month Senin, 2 Sep 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    JAKARTA, – Pemerintah tidak membolehkan adanya daerah yang membuat aturan tentang domisili sebagai salah satu syarat pelamar CPNS. Seluruh warga negara indonesia berhak memilih tempat untuk ikuti tes CPNS yang akan mulai pada November depan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) M. Imanuddin […]

  • Jalan ke Aek Mata Masih Memperihatinkan

    Jalan ke Aek Mata Masih Memperihatinkan

    • calendar_month Kamis, 30 Apr 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kondisi jalan dari kota Panyabungan ke kawasan Desa Aek Mata sekitarnya masih memperihatinkan. Selain ukuran jalan yang sempit, badan jalan juga masih jenis bebatuan dan tanah merah. Ini tergolong memalukan, sebab sejak Kabupaten Mandailing Natal (Madina) belum berdiri hingga kini kondisi jalan masih begitu-begitu saja. Alhasil, Desa Aek Mata yang penduduk 1100 […]

  • Koperasi di Madina Mati Suri

    Koperasi di Madina Mati Suri

    • calendar_month Jumat, 13 Mei 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pasar dan UKM Drs Ansyari Nasution, menyebutkan, koperasi di Madina berjumlah sekitar 450 unit dengan berbagai jenis usaha. Namun, hampir setengahnya mati suri. Sebab, bila ditinjau dari keberadaannya masih banyak koperasi yang tak berjalan sesuai mekanisme. “Jumlahnya banyak, sekitar 450 unit, tetapi pelaksanaannya belum tahu seperti apa. Apakah koperasi itu […]

expand_less