Badko HMI Sumut : Madina Paling Bermasalah

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatera Utara, Anggi Ramadhan Harahap menilai dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dinilai paling bermasalah.

Demikian disampaikan Anggi Ramadhan kepada wartawan melalui telefon seluler menanggapi kondisi Kabupaten Mandailing Natal saat ini dibawah kepemimpinan Plt. Bupati Dahlan Hasan Nasution, Selasa (7/10/2014).

Menurutnya,  atas segala pemberitaan belakangan ini, terutama dalam penyelenggaraan kesejahteraan rakyat yang meliputi berbagai sektor.

Hasil Monitoring yang dilakukan oleh Badko HMI sendiri baru-baru ini pun menemukan banyaknya persoalan di Madina selama ini yang merupakan cerminan kegagalan dari pemerintahan Hidayat-Dahlan dalam mewujudkan janji-janji kampanyenya terdahulu.

Anggi Ramadhan juga berpendapat terlepas dari kasus korupsi yang melibatakan Hidayat Batubara 2 tahun lalu, Dahlan Hasan yang merupakan paket pasangan pada Pilkada 2010 lalu dinilai tidak mampu melanjutkan estafet kepemimpinan yang di tinggalkan bupati terdahulu.

”Mereka itu sama tanggunggjawabnya terhadap masyarakat Madina, setelah menjadi Plt. Bupati Madina karena mereka mendapat mandat langsung dari rakyat,” tegas Anggi.

Anggi menilai dari perkembangan berbagai laporan dan diskusi dengan HMI se-kawasan Madina beberapa waktu lalu, semua persoalan antara lain masalah izin dan penyerobotan lahan warga oleh PT M3, masalah Sorik Mas Minning, dan PT.SMGP.

Kemudian masalah sengketa perkebunan, tapal batas dan tanah adat masyarakat di Pantai  Barat.  Masalah korupsi di Dinas Kesehatan, Pertanian, Perikanan, dan Dinas PU yang sudah mencuat ke publik.

Badko HMI Sumut  menilai pembiaran terhadap segala persoalan itu merupakan cerminan niat dari Dahlan Hasan sendiri, yang mungkin sengaja dibiarkan karena kemungkinan faktor kepentingan pribadi.

Karena sektor yang bermasalah itu adalah “lahan basah” semua, jika ditarik  ulur, masalah-masalah tersebut pastinya lebih menguntungkan daripada mengurusi masyarakat.

Untuk itu Anggi tidak heran lagi jika belakangan ini berbagai elemen kencang menyurakan atas ketidakpercayaan mereka terhadap plt. bupati Madina saat ini.

Terkait langkah kedepan yang akan ditempuh Badko HMI SUMUT atas segala persoalan di Madina, dia menyatakan dengan tegas akan membawa persoalan-persoalan korupsi di Mandailing Natal ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun tidak hanya Madina, kabupaten/kota lain pun sudah ada bahan dan laporan yang diperoleh dan akan ditindaklanjuti ke KPK.

“Khusus mengenai Madina kami nilai akan menjadi prioritas mengingat banyaknya masalah dugaan korupsi,” terang Anggi.

“Data dan laporan hasil monitoring dugaan korupsi Madina yang kita peroleh dari kawan-kawan beberapa waktu lalu mungkin sudah cukup lah untuk kita bawa ke Jakarta. Intinya kan HMI ini hadir untuk kemaslahatan ummat, dan korupsi merupakan salah satu  penghambat bagi kemaslahatan ummat, dan itu yang akan kita perangi,” katanya.

Peliput : Maradotang Pulungan

Editor  : Dahlan Batubara