Minggu, 8 Nov 2026
light_mode

Muksin Nasution : Rendahnya Anggaran BPBD Madina akibat Dampak Efisiensi Anggaran. DPRD Sebut Ada Dana Tanggap Darurat

  • account_circle Muhammad Hanapi
  • calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
  • print Cetak

PANYABUNGAN ( Mandailing Online ): Terkait Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) yang dari data LKPP Madina sumber dana APBD tahun 2026 yang hanya tercatat Rp 489.843.470 yang dibagi menjadi 31 pos anggaran.  Binsar Nasution Anggota DPRD Madina mengungkap, selain dari APBD Madina, BPBD dapat anggaran bencana dari pusat, dan APBD Madina juga sudah anggarkan dana darurat yang siap digunakan kapan saja sesuai dengan kondisinya.

” Bahkan BPBD/Pemkab masih punya anggaran sisa bencana tahun lalu yang tidak boleh digunakan kecuali untuk bantuan langsung pada masnyarakat dan ini saatnya digunakan sama BPBD kalau banjirnya sudah dianggap bencana sesuai dngan ketentuan,” kata Binsar Nasution

Binsar mengungkap Anggaran untuk bencana kurang lebih sisa tahun lalu hampir 3 miliar, tidak boleh di alihkan untuk yang lain karena itu bantuan pusat dan propinsi.

” Itu nggak di masukkan ke APBD karena dana bantuan saat bencana seingatku, karena sebelum datang uang itu BPBD sudah belanjakan lebih dahulu pakai APBD,” kata Binsar Nasution Jumat 30/10/2026

Ia mengungkap anggaran bantuan itu tidak dimasukkan rincian pengeluarannya dalam APBD. Anggaran tanggap darurat juga diposkan di Dinas Keuangan karena Setiap OPD tidak boleh lagi buat rekening, rekening pemkab hanya ada 2, rek pendapan dan rek belanja.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Muksin Nasution yang dikonfirmasi mengatakan rendahnya anggaran APBD di BPBD Madina dampak dari kebijakan efisiensi anggaran melalui pemerintah pusat ruang gerak pemerintah daerah ketika terjadi bencana jadi terbatas.

“Ya tau sendirilah dampak dari efisiensi anggaran ini, penanganan bencana ketika terjadi seperti ini hanya dilakukan semaksimal mungkin. Namun kita sudah berkoordinasi dengan pihak atau instansi terkait untuk melakukan mitigasi,” Ujar Mukhsin Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pada Mandailing Online Melalui sambungan telepon WhatsApp. Jum’at (30/10).

Terkait alokasi sekitar 480jt di BPBD Madina Muksin mengungkapkan memang nominal ada di kisaran 480jt an, klasifikasinya beragam. Ia mencontohkan Ada, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang Jasa Perencanaan Wilayah senilai 75jt.

Saat ini kata Muksin Pemerintah Daerah bersinergi melakukan mitigasi diantara beberapa instansi yang terlibat yakni Dinas PUPR Madina melakukan mengatasi tanggul jebol akibat luapan banjir hingga menurunkan alat berat, disekitaran pemukiman warga atau wilayah terdampak lainnya. Dinas Pertanian dalam sektor pertanian, rehabilitasi infrastruktur sungai serta instansi lainnya yang terlibat.( fikri/red )

 

  • Penulis: Muhammad Hanapi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KONI Madina Siapkan 86 Atlit Berlaga di Pekan Olahraga Sumut

    KONI Madina Siapkan 86 Atlit Berlaga di Pekan Olahraga Sumut

    • calendar_month Kamis, 13 Okt 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – KONI Kabupaten Mandailing Natal telah menyiapkan 86 atlit untuk berlaga di Pekan Olahraga ke-XI Provinsi Sumatera Utara. Pekan olahraga itu ditarget berlangsung di Medan dan Deli Serdang sebagai tuan rumah, 29 Oktober hingga 5 November 2022. Para atlit tersekat pada 10 cabang olahraga, yaitu angkat berat, atletik, binaraga, bulu tangkis, […]

  • Taruhan Draf

    Taruhan Draf

    • calendar_month Selasa, 26 Apr 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

          INI hari ketiga setelah Presiden Jokowi mengumumkan larangan total ekspor minyak sawit.  Harga minyak goreng di pasar masih bervariasi. Ada yang turun sedikit. Ada yang naik sedikit –seperti dikutip CNN Indonesia dari pasar di Bekasi kemarin. Sambutan umum sangat menggembirakan. “Ini baru presiden,” tulis salah satu komentar di Disway memuji ketegasan larangan ekspor itu. […]

  • Mendagri Ngotot Pilkada Tetap Digelar di 2015

    Mendagri Ngotot Pilkada Tetap Digelar di 2015

    • calendar_month Kamis, 12 Feb 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Jadwal pemilihan kepala daerah tahap pertama tetap digelar di 2015 tidak hanya keinginan pemerintah pusat. Mayoritas dari 204 daerah yang sebelumnya sudah dijadwalkan mengikuti pilkada tahap pertama, juga menolak jika pilkada diundur ke 2016. "Daerah yang 2015 ini (dijadwalkan menggelar pilkada, red) enggak mau mundur. Kalau mundur kan cost (penambahan biaya, red) lagi," ujar […]

  • BPJS Kesehatan Hapus Kelas, Naikan Standar Layanan Atau Iuran?

    BPJS Kesehatan Hapus Kelas, Naikan Standar Layanan Atau Iuran?

    • calendar_month Sabtu, 25 Jun 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh. Nurati, S.Pd Anggota Komunitas Madina Menulis Pemerintah mulai menyusun formulasi iuran terbaru bagi peserta BPJS Kesehatan. Hal ini menyusul penerapan kelas standar yang akan diujicobakan pada bulan depan. “Iuran tentunya sudah tidak relevan apabila dikaitkan dengan Kelas 1, 2, dan 3, karena tidak akan lagi ada Kelas 1, 2, dan 3,” jelas Anggota Dewan […]

  • Orangburo

    Orangburo

    • calendar_month Sabtu, 28 Jul 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Tiga Orangburo muncul di Desa Gunung Tua Julu, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sabtu siang (28/7), dilakukan oleh kelompok anak-anak usia 13 – 15 tahun. Orangburo atau Urangburo adalah sejenis hiburan rakyat. Biasa tampil di desa-desa wilayah Mandailing pada bulan Ramadan atau hari hari lebaran yang dilakukan oleh anak-anak usia sekolah dasar hingga usia remaja. […]

  • Tolak Bergabung ke Kecamatan Baru

    Tolak Bergabung ke Kecamatan Baru

    • calendar_month Selasa, 10 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Perwakilan 6 Desa Curhat ke DPRD PADANGBOLAK- Sejumlah warga, tokoh masyarakat, dan kepala desa dari Desa Siunggam Jae, Siunggam Tonga, Siunggam Julu, Tangga-tangga Hambeng, Aek Bayur dan Aek Tolong, mendatangi DPRD Paluta, Senin (9/1). Mereka menolak jika enam desa itu bergabung dengan Kecamatan Padang Bolak Tenggara. “Kami datang ke DPRD untuk bertemu Tim Pansus Pemekaran […]

expand_less