Pemkab Madina Tak Mampu Jawab Soal Dana Covid
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Kamis, 9 Apr 2020
- print Cetak
PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemkab tak mampu menjawab kesiapan dana penanggulangan Covid-19 di Mandailing Natal (Madina).
Bahkan untuk biaya puding dan honor para petugas posko pemeriksaan di perbatasan Madina saja hingga kini tak jelas nasibnya.
Nasib anggaran dana ini terungkap di Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi 4 DPRD Madina dengan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemkab Madina, Kamis (9/4/2020) di gedung dewan.
Bahkan anggota Komisi 4, Lely Hartati sempat 2 kali kesempatan mengulangi pertanyaan prihal dana penanggulangan Covid-19.
“Ini apa anggaran yang belum cair atau gumana? Masa honor dan puding petugas posko saja tak terpenuhi. Sekali lagi tolong dijelaskan dimana sebenarnya maslahnya?,” tanya Lely.
Pihak pemkab yang dipimpin Asisten 1, Alamulhaq Daulay tetap tak mampu menjawab dengan tuntas.
Alamulhaq yang mengambilalih jawaban menyatakan bahwa dana untuk operasional posko pemeriksaan Covid di perbatasan masih dalam pembahasan Pemkab Madina.
Persoalan kendala dana bukan saja dana posko di perbatasan. Keterbatasan fasilitas penanganan Covid juga mencuat di RDP itu.
APD (alat pelindung diri) para tim medis di posko perbatasan, puskesmas hingga RSU Panyabungan juga relatif masih terbatas.
Di RDP itu juga terungkap bahwa anggaran sebesar sekitar 12 milyar Rupiah sudah dialokasikan untuk penanganan Covid bersumber dari APBD Madina TA 2020 yang dialihkan dari berbagai item pos APBD.
Hingga RDP itu diskor, persoalan nasib dana penanggulangan Covid itu belum terjawab tuntas.
RDP itu diskor hingga batas waktu yang belum diketahui.
Ketika Mandailing Online mencoba mewawancarai Asisten 1, Alamulhaq Daulay soal nasib dana Covid setelah RDP diskor, dia tak bersedia memberikan jawaban.
“Coba ke Kadis Keuangan saja, kalau saya takut saya nanti bersalahan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi 4, Edi Anwar menjawab Mandailing Online menyatakan pihaknya akan mengejar tuntas persoalan dana itu di RDP lanjutan nantinya.
“Makanya untuk RDP lanjutan kita berharap semua stake holder hadir, termasuk Dinas Keuangan, karna soal hal terkecil sekalipun seperti biaya puding itu dapat mereka jelaskan,” katanya.
Peliput : Dahlan Batubara
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
