Sabtu, 29 Agu 2026
light_mode

Ini Dia Kontrak Politik Yusuf-Imron dengan PKS

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Sabtu, 29 Agt 2015
  • print Cetak

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah resmi mendukung dan memperjuangkan pemenangan pasangan calon bupati/wakil bupati Madina Drs. HM. Yusuf Nasution,Msi-H. Imron Lubis,S.Pd.MM, Minggu malam (23/8) lalu.

Dan kontrak politik antara PKS dengan pasangan Yusuf-Imron tentu menjadi salah satu landasan bagi PKS dan pasangan Yusuf-Imron dalam membangun Madina ke depan yang harus direalisaskan Yusuf-Imron jika kelak menjadi bupati dan wakil bupati Madina.

Poin-poin kontrak politik itu : PKS meminta pasangan Yusuf-Imron meningkatkan pembangunan di daerah-daerah terpencil.

PKS meminta pasangan Yusuf-Imron melakukan perbaikan pemerintahan (Good Governance) yang amanah, jujur, adil, melayani dan anti korupsi.

PKS meminta pasangan Yusuf-Imron meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

PKS meminta pasangan Yusuf-Imron meningkatkan program peningkatan kualitas keagamaan kepada masyarakat dengan berbagai inovasi program yang selanjutnya akan dibicarakan bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat.

PKS meminta pasangan Yusuf-Imron melakukan pembinaan terhadap pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Mandailing Natal dengan ditopang anggaran yang memadai.

Kontrak politik itu berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir seiring dengan berakhirnya masa jabatan Yusuf-Imron sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal periode 2016-2021.

Karena pihak Yusuf-Imron sangat setuju dengan aspirasi PKS itu, maka PKS mendukung sepenuhnya pencalonan Yusuf-Imron dan bekerjasama untuk memenangkan pencalonan Yusuf-Imron.

PKS akan menggerakkan seluruh struktur partai dan jaringan yang ada dibawahnya untuk memenangkan pencalonan Yusuf-Imron di Pilkada Madina 2015.

Sumber: Naskah kontrak politik PKS-Yusuf Imron

Editor  : Dahlan Batubara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • SISTEM HUKUM MANDAILING (1)

    SISTEM HUKUM MANDAILING (1)

    • calendar_month Selasa, 29 Des 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Entitas dan Kontekstualitas Sejarah Oleh : Askolani Nasution Budayawan/Sutradara Pada awalnya semua suku bangsa memiliki sistem aturan tersendiri yang mengatur pola tingkah laku antar-individu masyarakatnya. Mandailing, sebagai satu suku bangsa, bukan sebatas etnik dalam pengertian sempit, juga memiliki sistem aturan tersebut. Saya tentu tak berkompetensi untuk menjelaskan berbagai pengertian hukum, baik dari segi hukum adat, […]

  • Anggota KUD Kuala Tunak Sepakati Kepengurusan Koperasi Dilanjutkan Pengurus Lama. Sakwan Lubis : Pihak Luar Jangan Berupaya Provokasi

    Anggota KUD Kuala Tunak Sepakati Kepengurusan Koperasi Dilanjutkan Pengurus Lama. Sakwan Lubis : Pihak Luar Jangan Berupaya Provokasi

    • calendar_month Minggu, 29 Des 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    ndailing Online): Sesuai hasil rapat anggota tahunan ( RAT) Koperasi Kuala Tunak tahun 2024, pembahasan tentang akan berakhirnya masa jabatan pengurus dan pengawas sudah dilempar ke Forum Rapat Anggota. Hasil nya secara bulat anggota meminta pengurus saat ini untuk melanjutkan kepengurusan kedepan masa tugas 2025-2027. Hal ini dikatakan Sakwan Lubis selaku Ketua Pengawas KUD Kuala […]

  • Kejari Madina Periksai Sejumlah Camat Terkait Bimtek Desa

    Kejari Madina Periksai Sejumlah Camat Terkait Bimtek Desa

    • calendar_month Jumat, 6 Okt 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN( Mandailing Online )- Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Kamis 5/10/2023 periksa sejumlah Camat terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis ( Bimtek ) perangkat desa yang berlangsung beberapa kali. Pemanggilan sejumlah Camat itu juga terkesan tertutup. sumber Mandailing Online menyebut ada 6 Camat di Kabupaten ini yang dimintai keterangannya oleh penyidik Kejaksaan. Sementara, salah seorang Camat yang enggan […]

  • Kenaikkan Tarif Angkot di Madina Tidak Sepihak

    Kenaikkan Tarif Angkot di Madina Tidak Sepihak

    • calendar_month Sabtu, 29 Jun 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 3Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Mandailing Natal (Madina) menyatakan keputusan kenaikan ongkos angkutan umum bukan sepihak alias tidak keputusan Organda Madina sendiri, melainkan berdasar keputusan Organda Sumut. Demikian dikatakan Wakil Ketua Organda Madina, Palit Nasution menjawab wartawan, Sabtu (29/6/2013) terkait kenaikan tarif angkutan umum sebesar 20 persen yang diberlakukan Organda meski belum […]

  • Bangun Jalan, Tapsel & Psp Dijatah Rp65 M

    Bangun Jalan, Tapsel & Psp Dijatah Rp65 M

    • calendar_month Senin, 10 Feb 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 1Komentar

    SIDIMPUAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengalokasikan dana sebesar Rp1,1 triliun untuk pembangunan sarana jalan di seluruh Sumut. Untuk Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padangsidimpuan mendapat jatah Rp65,57 miliar. “Dana APBD 2014 PU dialokasi Rp1,1 triliun khusus untuk pembangunan infrastruktur jalan. Di antaranya Rp65,57 miliar untuk Tapsel dan Psp,” kata Gubernur Sumatera Utara Gatot […]

  • Arief Tampubolon Minta Kajari Madina Mundur Jika Dugaan Korupsi Smart Village Takterungkap

    Arief Tampubolon Minta Kajari Madina Mundur Jika Dugaan Korupsi Smart Village Takterungkap

    • calendar_month Senin, 2 Jun 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    Panyabungan ( Mandailing Online ): Aktivis anti korupsi Sumatera Utara (Sumut), Arief Tampubolon menilai ada salah persepsi dari tim penyidik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mandailing Natal (Kejari Madina). Hal ini dikarenakan pelimpahan kasus dugaan korupsi dana desa Smart Village 2023 kembali dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut). Demikian ditegaskan Arief Tampubolon dalam siaran […]

expand_less