Selasa, 14 Jul 2026
light_mode

Kasus Taman Raja Batu, Kejatisu Sudah Jawab Surat KPK

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 29 Agt 2018
  • print Cetak

Salah satu sisi Taman Raja Batu di Panyabungan, Mandailing Natal

 

PANYABUNGAN (Mandailing Online) Pihak Kejaksaan Tinggi Sumut menyatakan telah menjawab surat KPK terkait proses hukum dugaan korupsi pembangunan Taman Raja Batu dan Tapian Sirisiri di Mandailing Natal.

Itu dikatakan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejatisu, Sumanggar Siagian menjawab pertanyaan wartawan via telefon seluler, Selasa (28/8/2018).

Sumanggar tidak menyebutkan secara detail kapan surat jawaban Kejatisu itu diterbitkan dan dikirimkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia hanya menerangkan bahwa pihaknya sudah menjawab surat dari KPK yang intinya menyampaikan bahwa Kejatisu masih terus melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang pejabat Pemkab Mandailing Natal (Madina) terkait dugaan korupsi pembangunan Tapian Sirisiri dan Taman Raja Batu di Kabupaten Mandailing Natal.

Sebelumnya, beredar salinan surat KPK yang ditujukan kepada Kejatisu soal kasus dugaan korupsi pembangunan Taman Raja Batu dan Tapian Siri-siri di Mandailing Natal.

Copyan surat itu beredar di Whatsaap.

Dalam surat KPK itu tertera sebanyak 4 pejabat Pemkab Mandailing Natal masuk dalam daftar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat itu bernomor R/1083/KOR.06/20-25/04/2018  tanggal 13 April 2018,  prihal Klarifikasi Laporan Pengaduan Masyarakat.

Isi surat itu KPK meminta kepada Kejatisu untuk menyampaikan Sprindik, SPDP dan Perkembangan Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pembangunan Taman Raja Batu dan Tapian Siri-Siri di Kabupaten Mandailing Natal yang sudah memeriksa 4 orang pejabat Madina.

 

Peliput : Maradotang Pulungan / Dahlan Batubara

 

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lakukan Penyerangan, Dua Ustadz Jadi Tersangka

    Lakukan Penyerangan, Dua Ustadz Jadi Tersangka

    • calendar_month Senin, 5 Mei 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    MEDAN – Puluhan massa dari berbagai ormas islam mendatangi Polresta Medan, Senin (5/5/2014). Informasi diperoleh Tribun di Polresta Medan menyebutkan, kedatangan puluhan ormas islam ini lantaran ada dua orang ustadz yang dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Medan. Menurut sumber di kepolisian, dua orang ustadz yang ditetapkan sebagai tersangka adalah ustadz IS dan SU. […]

  • BK Imbau Angota DPRD Madina Taati Kode Etik

    BK Imbau Angota DPRD Madina Taati Kode Etik

    • calendar_month Sabtu, 30 Okt 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan. Badan kehormatan DPRD Mandailing Natal (Madina) mengeluarkan surat imbauan yang ditujukan pada setiap fraksi agar dapat memperingati anggotanya supaya bekerja sesuai dengan aturan dan kode etik. Surat tersebut bernomor 170/018/BKD/2010 dan diteken Ketua BK H Sariful Lubis. Dalam surat itu diutarakan bahwa untuk mewujudkan DPRD sebagai lembaga yang bermartabat, maka para anggotanya harus menjungjung […]

  • Pemprov DKI Buka Lowongan 1.515 CPNS

    Pemprov DKI Buka Lowongan 1.515 CPNS

    • calendar_month Selasa, 27 Agt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA, – Tahun ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pendaftaran dibuka secara online pada tanggal 1-20 September 2013. Kepala Badan Kepegwaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, I Made Karmayoga mengatakan bahwa mulai tahun ini moratorium PNS telah dicabut. Oleh karenanya, Pemprov DKI akan merekrut pegawai baru dengan usulan sebanyak […]

  • Cari Solusi Terbaik bagi Honorer K2 Gagal CPNS

    Cari Solusi Terbaik bagi Honorer K2 Gagal CPNS

    • calendar_month Senin, 3 Feb 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    PEKANBARU  – Pada 5 Februari 2014, Panitia Pusat akan mengumumkan kelulusan hasil seleksi CPNS dari tenaga honorer kategori dua (K2). Namun, sampai saat ini, Pemerintah Provinsi Riau belum menentukan sikap untuk tenaga honorer K2 yang nantinya tidak lulus alias gagal menjadi CPNS. Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Surya Maulana kepada Riau […]

  • Megakorupsi Rp47 Triliun di Sumut

    Megakorupsi Rp47 Triliun di Sumut

    • calendar_month Jumat, 10 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN- Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut terkait dugaan penyelewengan Rp47 triliun anggaran yang dilakukan 29 pemerintah daerah di Sumut dan dua perusahaan daerah, membuat sejumlah penegak hukum di Sumut terperangah dan mulai sibuk mengusutnya. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol Oegreseno yang dihubungi koran ini Kamis (9/12), berjanji ikut […]

  • 8.000 Ha Lahan Warga Diserobot PT Sumatera Riang Lestari, Dikhawatirkan Picu Trgaedi Berdarah

    8.000 Ha Lahan Warga Diserobot PT Sumatera Riang Lestari, Dikhawatirkan Picu Trgaedi Berdarah

    • calendar_month Kamis, 12 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN : Seluas 8.000 hektar tanah warga di Desa Maringging, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas (Palas) diserobot PT Sumatera Riang Lestari (SRL) secara sepihak dan dikhawatirkan akan memicu tragedi berdarah seperti yang terjadi di Mesuji, Provinsi Lampung. “Maka Poldasu dan jajarannya diminta untuk mengantisipasi dampak dari persoalan itu. Sebab sesuai laporan warga, tindakan pembabatan lahan […]

expand_less