Rabu, 21 Okt 2026
light_mode

8.000 Ha Lahan Warga Diserobot PT Sumatera Riang Lestari, Dikhawatirkan Picu Trgaedi Berdarah

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 12 Jan 2012
  • print Cetak



MEDAN :
Seluas 8.000 hektar tanah warga di Desa Maringging, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas (Palas) diserobot PT Sumatera Riang Lestari (SRL) secara sepihak dan dikhawatirkan akan memicu tragedi berdarah seperti yang terjadi di Mesuji, Provinsi Lampung. “Maka Poldasu dan jajarannya diminta untuk mengantisipasi dampak dari persoalan itu. Sebab sesuai laporan warga, tindakan pembabatan lahan dan pemagaran lahan milik warga oleh PT SRL sudah menciptakan amarah besar bagi warga, terlebih sudah menimbulkan korban jiwa ” kata dua anggota DPRD Sumut, Pasiruddin Daulay dan Mulkan Ritonga kepada pers di Medan, Rabu (11/1). Dikatakannya, ada 6 warga terluka akibat melakukan aksi perlawanan terhadap PT SRL dan warga sudah melaporkannya ke aparat kepolisian.
Di tempat terpisah, via seluler, seorang warga Desa Maringging, Kecamatan Sosa, Palas, Elfan Simbolon, ketika dikonfirmasi membenarkan soal laporan itu dan menyatakan mereka menuntut tanah yang dirampas PT SRL harus dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat sebab sebanyak 1.000 kepala keluarga di desa itu, katanya mengusahai lahan yang sudah mereka kuasai secara turun temurun dengan menanam karet dan sawit. “Tindakan PT SRL cukup tiba-tiba dan mengejutkan warga. Katanya, PT SRL dikabarkan sudah memagari wilayah tanah masyarakat yang sebagian besar sudah dibangun masjid dan sarana ibadah lainnya.
Amankan Situasi
Anggota DPRD Sumut, Mulkan Ritonga meminta aparat kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa menjadi tragedi yang merugikan masyarakat. “Kalau perlu polisi turun ke lapangan untuk mengamankan situasi,” jelas Mulkan, anggota dewan dari Dapil VI, yang juga mencakup Palas ini. Selain itu, Mulkan meminta penyelesaian masalah tanah di Palas dan daerah lain harus dilakukan secara menyeluruh. “Jangan setengah-tengah. Kita sudah lihat sendiri tragedi mengerikan yang terjadi di sebuah perkebunan di Mesuji Lampung dan Jambi. Kita sangat berharap, insiden ini tidak terjadi perkebunan swasta, nasional maupun asing di Sumut,” ujar Mulkan. Konflik antara masyarakat di Desa Maringging, Kecamatan Sosa dikabarkan terjadi karena Kementrian Kehutanan RI memberikan izin perluasan Tanaman Industri (HTI) PT Sumatera Riang Lestari (SRL), PT Riau Andalam Pulp Paper (RAPP) dan PT Sumatera Silva Lestari (SSL) di Riau. Ketiga perusahaan ini dikabarkan dikuasai Tan Kian Ho alias Soekanto Tanoto. Mereka menguasai lahan seluas 107 ribu Ha di kawasan yang seharusnya dilindungi. Padahal luas Padang Lawas hanya 300 ribu Ha. Kementrian Kehutanan dikabarkan juga sudah mengeluarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) kepada PT SRL dan PT SSL. (nP06.portibi)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gempa 5,5 SR Guncang Sidimpuan Sekitarnya

    Gempa 5,5 SR Guncang Sidimpuan Sekitarnya

    • calendar_month Jumat, 14 Jul 2017
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    SIDIMPUAN (Mandailing Online) – Gempa mengguncang wilayah Kota Sidimpuan, juga dirasakan di Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara, Jum’at (14/7/2017). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)  dalam laporan di situs www.bmkg.go.id, gempa sempat mengguncang sebanyak 3 kali dalam kekuatan dan waktu yang berbeda. Gempa pertama terjadi sekira pukul 08:25:16 WIB berkekuatan 5.5 Scala Rihcer (SR) […]

  • Bupati Madina Cabut IUP PT Sorik Marapi Geothermal Power

    Bupati Madina Cabut IUP PT Sorik Marapi Geothermal Power

    • calendar_month Rabu, 10 Des 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

        PANYABUNGAN (Mandailing Online) — Bupati Mandailing Natal (Madina), Selasa malam (9/12), dikabarkan telah mencabut IUP (izin Usaha Pertambangan) PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) dalam eksplorasi bagi pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pencabutan ini dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi perkembangan investasi di Madina ke depan serta hilangnya peluang Sumatera Utara dalam mengatasi […]

  • Pemkab Madina Saatnya Merampingkan Struktur OPD

    Pemkab Madina Saatnya Merampingkan Struktur OPD

    • calendar_month Jumat, 11 Jul 2025
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Irwan Daulay Pemerhati Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tengah menghadapi tantangan fiskal yang cukup serius pada tahun anggaran 2025. Berdasarkan dokumen APBD 2025, total anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,06 triliun, terdiri atas belanja operasi sebesar Rp1,45 triliun, belanja transfer Rp408,51 miliar, belanja modal Rp186 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp10 […]

  • Dana Desa Perlu Dievaluasi Nomenklatur dan Metode Pengelolaannya

    Dana Desa Perlu Dievaluasi Nomenklatur dan Metode Pengelolaannya

    • calendar_month Senin, 24 Jul 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    Sekitar delapan tahun Dana Desa ( DD ) ditransfer ke daerah dengan jumlah rata rata per desa per tahun sekitar 1 milliar rupiah, anggap satu desa sudah menerima aliran dana segar ini 8 milliar rupiah kemudian coba dicek ke lapangan apa dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, ternyata dana sebesar itu tidak memberikan dampak signifikan […]

  • Pilkada 2024, Pedagang di Madina Harapkan Perubahan

    Pilkada 2024, Pedagang di Madina Harapkan Perubahan

    • calendar_month Minggu, 6 Okt 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA ( Mandailing Online ): Dimomen pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), seperti beberapa pedagang tradisional Pasar Baru Panyabungan, Kecamatan Panyabungan, mengharapkan perubahan Madina kedepan. Selain memberikan perubahan, beberapa pedagang juga mengharapkan calon bupati dan wakil bupati ini dapat membawa harapan baru untuk Madina. Mereka beralasan, ditengah tingginya harga beberapa kebutuhan […]

  • Parpol dianggap jadi bunker koruptor

    Parpol dianggap jadi bunker koruptor

    • calendar_month Jumat, 26 Apr 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Mandailing Online) – Anggota DPR dari Fraksi PAN, Bima Arya menegaskan, partai politik (parpol) jangan sampai menjadi bunker (tempat berlindung) para koruptor. “Jangan sampai partai politik tercemar, dianggap menjadi bunker para koruptor,” kata Bima Arya saat dihubungi wartawan, di Jakarta, tadi malam, menanggapi kasus gagalnya kejaksaan mengeksekusi mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji […]

expand_less