Jumat, 17 Apr 2026
light_mode

8.000 Ha Lahan Warga Diserobot PT Sumatera Riang Lestari, Dikhawatirkan Picu Trgaedi Berdarah

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 12 Jan 2012
  • print Cetak



MEDAN :
Seluas 8.000 hektar tanah warga di Desa Maringging, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas (Palas) diserobot PT Sumatera Riang Lestari (SRL) secara sepihak dan dikhawatirkan akan memicu tragedi berdarah seperti yang terjadi di Mesuji, Provinsi Lampung. “Maka Poldasu dan jajarannya diminta untuk mengantisipasi dampak dari persoalan itu. Sebab sesuai laporan warga, tindakan pembabatan lahan dan pemagaran lahan milik warga oleh PT SRL sudah menciptakan amarah besar bagi warga, terlebih sudah menimbulkan korban jiwa ” kata dua anggota DPRD Sumut, Pasiruddin Daulay dan Mulkan Ritonga kepada pers di Medan, Rabu (11/1). Dikatakannya, ada 6 warga terluka akibat melakukan aksi perlawanan terhadap PT SRL dan warga sudah melaporkannya ke aparat kepolisian.
Di tempat terpisah, via seluler, seorang warga Desa Maringging, Kecamatan Sosa, Palas, Elfan Simbolon, ketika dikonfirmasi membenarkan soal laporan itu dan menyatakan mereka menuntut tanah yang dirampas PT SRL harus dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat sebab sebanyak 1.000 kepala keluarga di desa itu, katanya mengusahai lahan yang sudah mereka kuasai secara turun temurun dengan menanam karet dan sawit. “Tindakan PT SRL cukup tiba-tiba dan mengejutkan warga. Katanya, PT SRL dikabarkan sudah memagari wilayah tanah masyarakat yang sebagian besar sudah dibangun masjid dan sarana ibadah lainnya.
Amankan Situasi
Anggota DPRD Sumut, Mulkan Ritonga meminta aparat kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa menjadi tragedi yang merugikan masyarakat. “Kalau perlu polisi turun ke lapangan untuk mengamankan situasi,” jelas Mulkan, anggota dewan dari Dapil VI, yang juga mencakup Palas ini. Selain itu, Mulkan meminta penyelesaian masalah tanah di Palas dan daerah lain harus dilakukan secara menyeluruh. “Jangan setengah-tengah. Kita sudah lihat sendiri tragedi mengerikan yang terjadi di sebuah perkebunan di Mesuji Lampung dan Jambi. Kita sangat berharap, insiden ini tidak terjadi perkebunan swasta, nasional maupun asing di Sumut,” ujar Mulkan. Konflik antara masyarakat di Desa Maringging, Kecamatan Sosa dikabarkan terjadi karena Kementrian Kehutanan RI memberikan izin perluasan Tanaman Industri (HTI) PT Sumatera Riang Lestari (SRL), PT Riau Andalam Pulp Paper (RAPP) dan PT Sumatera Silva Lestari (SSL) di Riau. Ketiga perusahaan ini dikabarkan dikuasai Tan Kian Ho alias Soekanto Tanoto. Mereka menguasai lahan seluas 107 ribu Ha di kawasan yang seharusnya dilindungi. Padahal luas Padang Lawas hanya 300 ribu Ha. Kementrian Kehutanan dikabarkan juga sudah mengeluarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) kepada PT SRL dan PT SSL. (nP06.portibi)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakil Bupati Target Renegosiasi KK Sorikmas Mining 1 Bulan Kelar

    Wakil Bupati Target Renegosiasi KK Sorikmas Mining 1 Bulan Kelar

    • calendar_month Jumat, 18 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 2Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) menarget tahapan renegosiasi kontrak karya PT. Sorikmas Mining (PT.SM) tuntas dalam satu bulan ini. “Masyarakat bersabarlah, saya yakin dalam satu bulan ini akan tuntas semua, sesuai dengan tahapan-tahapan yang saya lalui di kementerian, dan juga pendekatan-pendekatan saya terhadap manajemen Sorikmas Mining,” katanya. Itu dikatakan Dahlan Hasan […]

  • Mahasiswa Asal Hutabaringin Julu Minta Anggaran Desa Mereka Diaudit Kejaksaan

    Mahasiswa Asal Hutabaringin Julu Minta Anggaran Desa Mereka Diaudit Kejaksaan

    • calendar_month Jumat, 14 Feb 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA – Mandailing Online- Mahasiswa Minta Pihak berwenang audit Dana Desa Hutabarigin Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Tahun 2023 dan 2024. Intensif Guru Magrib mengaji diduga tak dibayar penuh Kades Hutabarigin Julu, serta bagunan desa tak kelar sejak tahun 2022 hingga 2024. Munawir Ahmad Mahasiswa sekaligus Warga di Desa itu menduga Kades Hutabarigin Julu Darman […]

  • Pemkab Madina Bantu Korban Kebakaran Kotasiantar

    Pemkab Madina Bantu Korban Kebakaran Kotasiantar

    • calendar_month Jumat, 27 Des 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

        PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran kelurahan Kotasiantar, Jum’at (26/12/2019). Bantuan dalam bentuk uang senilai 80 juta Rupiah itu diserahkan Sekda Madina, Gozali Pulungan didampingi Wakil Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Nasution dan anggota DPRD Madina, Sobir Lubis dari Dapil Madina 1. Perwakilan keluarga korban […]

  • Ratusan Emak Emak Banjar Sehat Deklarasi Dukung Harun- Ichwan Jadi Bupati dan Wakil Bupati Madina

    Ratusan Emak Emak Banjar Sehat Deklarasi Dukung Harun- Ichwan Jadi Bupati dan Wakil Bupati Madina

    • calendar_month Kamis, 17 Okt 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    Panyabungan( Mandailing Online) : Ratusan emak emak Banjar Sehat Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal ( Madina) deklarasikan diri menjadi Relawan Calon Bupati Mandailing Natal ( Madina) nonor urut 1 Harun Mustafa Nasution dan Ichwan Husein Nasution. Kamis 17/10/2024. Deklarasi yang berlangsung di Gedung Olah Raga Haji Said itu dihadiri Devi Sebayang […]

  • Menkominfo Usulkan Kebebasan Pers Yang Berkarakter

    Menkominfo Usulkan Kebebasan Pers Yang Berkarakter

    • calendar_month Sabtu, 12 Feb 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Kupang, Menkominfo Tifatul Sembiring menyatakan bahwa komitmen pemerintah atas kebebasan pers tetap dihormati, namun ia mengusulkan kepada kalangan pers supaya kebebasan pers itu yang berkarakter. Saat peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2011 di Kupang, NTT, Rabu siang, ia mengatakan bahwa ada enam ciri kebebasan pers yang berkarakter, di antaranya bermoral, ada etika sesuai kode etik […]

  • Pengangkatan penyidik Polri di KPK salahi aturan

    Pengangkatan penyidik Polri di KPK salahi aturan

    • calendar_month Sabtu, 6 Okt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA, (MO) – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan terhadap 28 penyidik Polri yang dipekerjakan di KPK sebelum berhenti dari Polri menyalahi ketentuan yang berlaku di Polri. Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) Syafriadi Cut Ali saat berbincang dengan wartawan, hari ini. “Ada yang harus diluruskan, harusnya dia mundur […]

expand_less