PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Anggota DPRD Madina dari Fraksi PKS, Awaluddin Nasution menyatakan kecewa terhadap kekurangsigapan Pemkab Madina menangani Covid-19.
Persoalan makan, puding dan honor petugas Posko Covid di perbatasan saja masih tak jelas, padahal dana sudah ada 12 milyar untuk penanganan Covid.
“Padahal para petugas medis yang ada di posko perbatasan merupakan ujung tombak dan berada di garis depan menghadang Covid,” ujar Awaluddi kepada wartawan usai Rapat Dengar Pendapat antara DPRD dengan Pemkab di gedung dewan, Rabu (9/4/2020).
Awaluddin menyatakan, hal sepele seperti itu saja masih tak tertangani Pemkab Madina. Dan itu mengndikasikan dana yang dikucurkan dari APBD sebesar 12 milyar tidak tidak jelas sasarannya.
Awaluddin menambahkan, semua yang dipertanyakan DPRD tidak ada satupun yang berhasil dijawab oleh tim Pemkab Madina di RDP lintas komisi itu.
“Jadi kita heran hingga rapat RDP lintas komisi diskors oleh pimpinan rapat namun untuk dana makan di posko tidak dapat dijawab oleh tim Pemkab,” keluh Waluddin.
“Dari keluhan sejumlah OPD dalam RDP akibat tidak adanya dana untuk petugas sehingga para OPD yang terkait tidak bisa secara maksimal menugaskan anggotanya di posko perbatasan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal ini,” ibuh Awaluddin.
Dia berharap Pemkab Madina melalui Gugus Percepatan Penanganan Covid memingkatkan keseriusan dan penguatan lintas sektor.
Hadir dalam RDP tersebut Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal Erwin Efendi Lubis, Wakil Ketua DPRD Harminsyah, Ketua Komisi IV Kabupaten Mandailing Natal Edi Anwar, Awaluddin wakil ketua Komisi II, Hj. Leli Hartati Anggota Komisi IV, beserta anggota komisi IV lainnya.
Sementara itu, Asisten 1 Pemkab Madina, Alamulhaq Daulay yang diwawancarai wartawan soal nasib dana Covid setelah RDP diskor, dia tak bersedia memberikan jawaban.
“Coba ke Kadis Keuangan saja, kalau saya takut saya nanti bersalahan,” katanya.
Editor : Dahlan Batubara
