Belanja Pegawai Tembus Rp 1 Triliun, APBD Madina Tertekan Beban Struktural

…

PANYABUNGAN (Mandailing Online) — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menghadapi tekanan struktural yang signifikan akibat lonjakan belanja operasional dan tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat.

Kondisi fiskal daerah semakin terkurung oleh beban belanja pegawai yang terus merangkak naik dan diproyeksikan menembus angka Rp 1,05 triliun pada tahun anggaran 2026.

Berdasarkan data realisasi anggaran, postur APBD Madina menunjukkan ketimpangan antara kemandirian fiskal dan dana bantuan pusat.

Pada tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang Rp 110,7 miliar dari total pendapatan daerah sebesar Rp 1,62 triliun. Pada periode yang sama, daerah ini sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp 743,3 miliar. Tren minimnya PAD ini terus berlanjut. Target PAD pada tahun 2024 berada di angka Rp 169 miliar, dan pada tahun 2026 ditargetkan hanya sebesar Rp 204,6 miliar dari total rencana pendapatan sebesar Rp 1,84 triliun.

Di sisi lain, pengeluaran untuk gaji aparatur menjadi beban terbesar daerah. Catatan anggaran menunjukkan tren kenaikan belanja pegawai yang masif, yakni dari Rp 880,1 miliar pada tahun 2024, membengkak menjadi Rp 974,3 miliar pada tahun 2025. Puncaknya pada APBD 2026, pos belanja pegawai mendominasi struktur anggaran daerah dengan alokasi mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

Evaluasi Efektivitas Mandatory Spending Pendidikan dan Kesehatan

Membengkaknya postur operasional daerah sangat berkorelasi dengan pemenuhan mandatory spending (belanja wajib) di sektor pendidikan dan kesehatan. Besarnya porsi anggaran di kedua sektor ini kini menuntut evaluasi ketat terkait efektivitas dan capaian program di lapangan.

Pada sektor pendidikan, Pemkab Madina secara konsisten mengalokasikan anggaran yang melampaui batas minimal undang-undang yakni 20%. Pada tahun 2023, alokasi anggaran pendidikan menyedot porsi hingga 35,27% dari APBD. Angka ini tetap tinggi pada tahun 2024 dengan persentase mencapai 33,22%.

Membengkaknya porsi pendidikan ini disinyalir sejalan dengan lonjakan belanja pegawai, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar dana pendidikan terserap untuk kebutuhan gaji dan operasional tenaga pendidik.

Kondisi serupa terjadi di sektor kesehatan. Alokasi anggaran kesehatan pada tahun 2022 tercatat mencapai 24,03% dari postur anggaran. Pada tahun 2023, alokasi tersebut tercatat sebesar 15,88%. Mengingat besarnya dana yang dialokasikan melebihi batas minimal undang-undang (10%), perencanaan penganggaran ke depan membutuhkan koreksi agar dana yang dikucurkan selaras dengan pencapaian kualitas pelayanan kesehatan dan pengentasan masalah gizi (stunting) masyarakat Madina.

Langkah Efisiensi dan Promosi Potensi Daerah di Tengah Keterbatasan

Menghadapi beban fiskal yang menggunung, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tidak menampik kondisi keuangan yang sedang terbatas. Sebagai bentuk respons atas beban APBD, pemerintah daerah menyatakan tengah mengambil langkah efisiensi dan memaksimalkan bantuan dari pihak luar.

Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution, secara terbuka menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang memberlakukan masa efisiensi anggaran. Pernyataan ini disampaikannya saat meresmikan Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Aek Mata, Kecamatan Panyabungan, yang dibangun melalui program kepolisian pada awal Juni 2026.

Selain memangkas pengeluaran, Pemkab Madina juga berupaya menggali potensi daerah untuk mendongkrak PAD yang selama ini minim. Upaya promosi terus dilakukan, salah satunya melalui partisipasi dalam Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU). Bupati Madina menilai bahwa ajang tersebut merupakan wadah strategis untuk mempromosikan potensi daerah guna menarik iklim investasi.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi fondasi awal untuk mengurangi ketergantungan fiskal Madina di masa mendatang. ***