Dari Sampah Menjadi Sumber Ekonomi: Bank Sampah Mandailing Natal

Catatan: Rayhan Armad Nasution*

Saatnya mengubah paradigma: dari sekadar membuang sampah menjadi memilah, mengolah, dan menghasilkan nilai ekonomi.

Persoalan sampah di Mandailing Natal, khususnya di kawasan perkotaan Panyabungan, tidak cukup diselesaikan dengan menambah armada pengangkut, memperluas tempat pembuangan akhir (TPA), atau meningkatkan frekuensi pengangkutan. Langkah-langkah tersebut memang diperlukan, tetapi belum menyentuh akar persoalan.

Selama pola pengelolaan sampah masih bertumpu pada prinsip kumpul, angkut, dan buang, pemerintah daerah akan terus menghadapi persoalan yang berulang: volume sampah meningkat, kapasitas TPA semakin terbatas, biaya operasional membesar, sementara sampah yang sebenarnya masih memiliki nilai ekonomi justru ikut tertimbun.

Karena itu, Mandailing Natal membutuhkan perubahan paradigma. Sampah tidak lagi semata-mata dipandang sebagai limbah yang harus disingkirkan, tetapi sebagai sumber daya yang dapat dipilah, diolah, dimanfaatkan, bahkan dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi produktif.

Perubahan ini membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat, pemerintah desa, pelaku UMKM, koperasi, BUMDes, sektor pertanian, perguruan tinggi, dan dunia usaha harus menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.

Sampah dan Tantangan

Dengan jumlah penduduk Mandailing Natal sekitar 484.874 jiwa, produksi sampah daerah ini diperkirakan mencapai 193 ton per hari. Angka tersebut merupakan gambaran potensi timbulan sampah berdasarkan asumsi rata-rata produksi sekitar 0,4 kilogram per orang per hari. Angka riil perlu dipastikan melalui pengukuran dan pendataan lapangan.

Jika dikalkulasikan, produksi tersebut mencapai sekitar 5.790 ton per bulan atau lebih dari 70 ribu ton dalam setahun.

Bayangkan jika seluruh sampah tersebut hanya berakhir di TPA. Pemerintah harus terus menyediakan anggaran untuk pengangkutan, bahan bakar kendaraan, tenaga kerja, pemeliharaan armada, pengelolaan TPA, serta penanganan dampak lingkungan.

Padahal, sebagian besar sampah rumah tangga sebenarnya masih dapat dimanfaatkan.

Secara umum, komposisi sampah perkotaan di Indonesia didominasi sampah organik. Jika menggunakan asumsi sekitar 70 persen sampah Mandailing Natal merupakan sampah organik, terdapat potensi sekitar 135 ton sampah organik setiap hari.

Sampah organik seperti sisa makanan, sayuran, buah-buahan, dan limbah kebun dapat diolah menjadi kompos maupun bahan baku budidaya maggot atau larva Black Soldier Fly (BSF).

Sementara itu, plastik, kertas, kardus, botol, kaca, dan logam dapat dipilah untuk masuk ke rantai daur ulang.

Artinya, sebagian besar sampah yang selama ini dianggap sebagai beban sebenarnya memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali.

Ekonomi Sirkular: Mengubah Sampah Menjadi Sumber Daya

Konsep ekonomi sirkular menawarkan pendekatan berbeda dalam memandang persoalan sampah.

Dalam sistem ekonomi konvensional, barang diproduksi, digunakan, kemudian dibuang. Pola ini menghasilkan limbah dalam jumlah besar dan terus meningkatkan kebutuhan terhadap sumber daya baru.

Sebaliknya, ekonomi sirkular berupaya mempertahankan nilai suatu material selama mungkin melalui pengurangan sampah, penggunaan kembali, perbaikan, pemilahan, dan daur ulang.

Dalam konteks Mandailing Natal, pendekatan ini dapat diterapkan melalui beberapa kegiatan.

Pertama, pengolahan sampah organik menjadi kompos. Hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, perkebunan, pembibitan tanaman, dan penghijauan.

Kedua, pengolahan sampah organik tertentu melalui budidaya maggot BSF. Maggot dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ikan dan unggas, sedangkan residu pengolahannya dapat dimanfaatkan sebagai pembenah tanah setelah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

Ketiga, pemilahan sampah anorganik seperti plastik, kertas, kardus, dan logam untuk dijual kepada pengepul atau industri daur ulang.

Keempat, pengembangan usaha kreatif berbasis daur ulang yang dapat melibatkan kelompok masyarakat, UMKM, dan generasi muda.

Dengan demikian, sampah tidak hanya menghasilkan persoalan lingkungan, tetapi juga dapat membuka peluang usaha baru.

Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua sampah otomatis menghasilkan keuntungan. Pengolahan harus mempertimbangkan biaya operasional, kualitas bahan baku, kapasitas produksi, serta kepastian pasar.

Bank Sampah: Memulai Perubahan dari Rumah Tangga

Salah satu instrumen penting dalam membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah Bank Sampah.

Bank Sampah bukan sekadar tempat mengumpulkan sampah anorganik. Lebih dari itu, Bank Sampah merupakan instrumen pendidikan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal.

Mekanismenya relatif sederhana.

Masyarakat memilah sampah dari rumah masing-masing. Sampah yang memiliki nilai ekonomi seperti botol plastik, kardus, kertas, dan logam disetorkan ke Bank Sampah untuk ditimbang, dicatat, dan diberikan nilai berdasarkan harga yang berlaku.

Nilai tersebut kemudian dapat dikumpulkan sebagai tabungan dan dicairkan sesuai kesepakatan pengelola.

Inovasi dapat dilakukan dengan memberikan insentif yang lebih menarik. Misalnya, tabungan pendidikan anak, tabungan kebutuhan rumah tangga, tabungan emas melalui mitra yang sah, atau program penghargaan bagi keluarga yang konsisten memilah sampah.

Adapun program tabungan umrah atau haji dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan atau penyelenggara yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan.

Dengan model ini, masyarakat tidak lagi hanya diminta menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi secara langsung.

Bank Sampah dapat dikelola oleh kelompok masyarakat, koperasi, BUMDes, atau lembaga pengelola yang memiliki sistem administrasi dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan.

Hal penting lainnya adalah memastikan Bank Sampah memiliki akses terhadap pasar. Sampah yang sudah dipilah harus memiliki jalur penjualan yang jelas agar tidak kembali menumpuk di tempat penyimpanan.

Membangun Sistem Pengelolaan Sampah Berjenjang

Pengelolaan sampah tidak akan efektif jika hanya dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Diperlukan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan masyarakat.

Model pengelolaan berjenjang dapat menjadi pilihan.

1. Tingkat Desa dan Kelurahan: Pusat Pemilahan dan Pengolahan Awal

Desa dan kelurahan menjadi titik awal perubahan perilaku masyarakat.

Setiap desa dapat membangun Bank Sampah dengan melibatkan PKK, pemuda, kelompok masyarakat, koperasi, dan BUMDes.

Sampah organik dapat diolah melalui fasilitas kompos skala rumah tangga atau komunal. Desa yang memiliki ketersediaan bahan baku dan pasar dapat mengembangkan budidaya maggot.

BUMDes dapat menjadi pengelola kegiatan usaha, mulai dari pengumpulan, pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran hasil produksi.

Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi sumber timbulan sampah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi berbasis lingkungan.

2. Tingkat Kecamatan: Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

Pada tingkat kecamatan, pemerintah dapat mengembangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sesuai kebutuhan dan kapasitas wilayah.

TPST berfungsi menerima sampah yang sudah dikumpulkan dari desa-desa, melakukan pemilahan lanjutan, pengolahan organik, serta penanganan material yang dapat didaur ulang.

Keberadaan TPST dapat mengurangi volume sampah yang harus dibawa ke TPA kabupaten.

Namun, pembangunan TPST harus didasarkan pada kajian teknis, ketersediaan lahan, akses transportasi, jumlah timbulan sampah, serta kemampuan pengelolaannya.

Jangan sampai TPST hanya menjadi bangunan baru yang akhirnya tidak beroperasi karena tidak memiliki anggaran, tenaga kerja, teknologi, dan pasar.

3. Tingkat Kabupaten: Modernisasi Pengelolaan TPA

Pemerintah kabupaten tetap memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan sampah residu, yakni sampah yang tidak dapat lagi dimanfaatkan melalui proses pemilahan dan pengolahan yang layak.

TPA harus dikembangkan dengan prinsip pengelolaan yang memenuhi standar lingkungan, termasuk pengendalian lindi, pengelolaan gas, pengendalian bau, serta pencegahan pencemaran tanah dan air.

Pemerintah juga dapat mengkaji teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), yaitu pengolahan sampah tertentu menjadi bahan bakar alternatif.

Namun, penerapan RDF tidak boleh dilakukan hanya karena dianggap modern. Diperlukan kajian komposisi sampah, kadar air, nilai kalor, kebutuhan investasi, biaya operasional, dan kepastian industri pengguna.

Sampah organik yang basah, misalnya, tidak selalu cocok dijadikan bahan baku RDF tanpa proses pengeringan dan pengolahan tambahan.

Prinsipnya, teknologi harus mengikuti karakteristik sampah dan kebutuhan daerah, bukan sebaliknya.

Menghubungkan Pengelolaan Sampah dengan Sektor Pertanian

Mandailing Natal memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang dapat menjadi bagian dari rantai ekonomi pengelolaan sampah.

Kompos yang dihasilkan dari pengolahan sampah organik berpotensi dimanfaatkan oleh petani kopi, kakao, tanaman hortikultura, dan perkebunan lainnya.

Akan tetapi, kompos harus memenuhi standar kematangan, kualitas, dan keamanan sebelum dipasarkan atau digunakan pada lahan pertanian.

Demikian pula dengan maggot. Produk ini dapat dikembangkan sebagai bahan pakan ikan dan unggas, sepanjang bahan baku yang digunakan aman dan proses produksinya memenuhi ketentuan.

Keterhubungan antara pengelolaan sampah dan sektor pertanian akan menciptakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan.

Sampah organik dari perkotaan dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat pedesaan. Sebaliknya, sektor pertanian dan peternakan dapat menjadi pasar bagi produk hasil pengolahan sampah.

Dengan demikian ekonomi sirkular dapat bekerja sebagai sebuah ekosistem, bukan sekadar kegiatan mengumpulkan dan menjual barang bekas.

Memulai dari Proyek Percontohan

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tidak harus langsung membangun sistem pengelolaan sampah dalam skala besar.

Langkah yang lebih realistis adalah memulai proyek percontohan atau pilot project di tiga sampai lima desa atau kelurahan yang memiliki kesiapan sosial, kelembagaan, dan potensi pengelolaan.

Pemilihan lokasi sebaiknya mempertimbangkan volume sampah, kepadatan penduduk, partisipasi masyarakat, ketersediaan lahan, serta akses pasar.

Program percontohan dapat mencakup:
1. Pembentukan Bank Sampah dan kelembagaan pengelola.
2. Edukasi pemilahan sampah dari rumah tangga.
3. Pembangunan fasilitas kompos dan budidaya maggot.
4. Pengadaan sarana pengumpulan dan pengangkutan terpilah.
5. Kemitraan dengan pengepul dan industri daur ulang.
6. Pelatihan manajemen usaha dan administrasi keuangan.
7. Evaluasi volume sampah yang berhasil dikurangi dan nilai ekonomi yang dihasilkan.

Setelah berjalan enam sampai dua belas bulan, pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas program sebelum memperluasnya ke desa-desa lain.

Pendanaan dapat bersumber dari APBD, Dana Desa sesuai ketentuan penggunaannya, CSR perusahaan, kemitraan perguruan tinggi, koperasi, BUMDes, dan investasi swasta.

Perguruan tinggi juga dapat dilibatkan dalam penelitian komposisi sampah, pengembangan teknologi sederhana, pengujian kualitas kompos, hingga pendampingan manajemen usaha.

Mengubah Cara Pemerintah Mengukur Keberhasilan

Salah satu persoalan mendasar dalam pengelolaan sampah adalah cara mengukur keberhasilan.

Selama ini, keberhasilan sering kali lebih banyak dilihat dari jumlah sampah yang diangkut dan dibuang ke TPA.

Padahal, indikator tersebut hanya menggambarkan kinerja pengangkutan, bukan keberhasilan pengurangan sampah.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal perlu mulai menggunakan indikator yang lebih komprehensif, antara lain:

– Persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah.
– Jumlah desa dan kelurahan yang memiliki Bank Sampah aktif.
– Tonase sampah organik yang berhasil diolah.
– Jumlah sampah anorganik yang masuk ke rantai daur ulang.
– Penurunan volume sampah yang dibuang ke TPA.
– Jumlah tenaga kerja dan pelaku usaha yang terlibat.
– Pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan sampah.
– Biaya pengelolaan sampah per ton yang berhasil ditekan.

Dengan indikator tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah anggaran yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan perubahan.

Pengelolaan sampah juga perlu memiliki basis data yang akurat. Data mengenai sumber sampah, komposisi, volume, kemampuan pengangkutan, kapasitas pengolahan, dan kondisi TPA harus menjadi dasar penyusunan kebijakan.

Tantangan: Jangan Sampai Bank Sampah Hanya Menjadi Program Seremonial

Membangun Bank Sampah dan TPST tidak otomatis menyelesaikan persoalan sampah.

Banyak program pengelolaan sampah berpotensi berhenti di tengah jalan karena kelembagaan tidak berjalan, masyarakat kehilangan motivasi, harga material daur ulang tidak stabil, atau hasil pengolahan tidak memiliki pasar.

Karena itu, pemerintah perlu menghindari pendekatan yang hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan kegiatan seremonial.

Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi.

Pertama, kelembagaan pengelola harus memiliki struktur organisasi, pembagian tugas, dan pertanggungjawaban keuangan yang jelas.

Kedua, harus ada kepastian pembeli atau mitra pemasaran untuk produk hasil pemilahan dan pengolahan.

Ketiga, pemerintah perlu memberikan pendampingan secara berkelanjutan, bukan hanya saat peresmian program.

Keempat, masyarakat harus mendapatkan manfaat nyata agar memiliki alasan ekonomi dan sosial untuk terus berpartisipasi.

Kelima, pengawasan lingkungan harus dijalankan agar kegiatan pengolahan tidak justru menimbulkan pencemaran baru.

Perubahan perilaku masyarakat juga membutuhkan waktu. Pemilahan sampah harus dibangun melalui edukasi, keteladanan pemerintah, penyediaan fasilitas, dan sistem pelayanan yang konsisten.

Saatnya Sampah Menjadi Bagian dari Strategi Pembangunan Daerah

Pengelolaan sampah seharusnya tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai urusan kebersihan kota. Ia harus menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal perlu membangun kebijakan yang menghubungkan pengelolaan lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup dapat berperan sebagai koordinator teknis, tetapi pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan perangkat daerah lain yang menangani pemberdayaan masyarakat dan desa, koperasi, UMKM, pertanian, pendidikan, serta perencanaan pembangunan.

DPRD juga memiliki peran dalam memastikan kebijakan, penganggaran, dan pengawasan berjalan secara terarah.

Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan sampah dapat melahirkan peluang usaha, membuka lapangan kerja, mengurangi beban TPA, sekaligus membangun kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan sampah bukan hanya diukur dari berapa banyak sampah yang berhasil diangkut oleh armada kebersihan.

Keberhasilan yang sesungguhnya adalah berapa banyak sampah yang berhasil dicegah, dipilah, dimanfaatkan, dan diolah menjadi produk bernilai ekonomi.

Mandailing Natal membutuhkan perubahan cara pandang. Sampah bukan sekadar sesuatu yang harus dibuang, melainkan sumber daya yang harus dikelola. Dari rumah tangga, desa, kecamatan, hingga kabupaten, pengelolaan sampah harus menjadi gerakan bersama untuk membangun lingkungan yang bersih, ekonomi masyarakat yang produktif, dan masa depan daerah yang lebih berkelanjutan.***

*Rayhan Armand Nasution adalah Founder Sian Huta. Dia seorang pengusaha kreatif, pegiat promosi kopi Mandailing, sekaligus pelaku seni yang memiliki perhatian terhadap pengembangan identitas dan kebudayaan Mandailing.

Beliau tercatat sebagai penulis tesis di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (ITB). Tesisnya berjudul: “Program Komunikasi Pemasaran Terpadu untuk Produk Kopi Bubuk Arabika Sumatera Mandailing PT Sian Huta”.